Pemkot Solo Beri Pernyataan Resmi Atas Gelaran Sekaten oleh Dua Kubu Keraton

Tradisi yang Terbelah di Bumi Surakarta

Kota Surakarta menjadi saksi bisu sebuah peristiwa yang menggoreskan luka mendalam bagi khazanah budaya Jawa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, perayaan Sekaten yang seharusnya menjadi simbol persatuan justru terselenggara secara terpisah di dua lokasi berbeda dalam waktu yang bersamaan. Situasi ini merupakan puncak dari ketegangan internal yang telah berlangsung lama di tubuh Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, memaksa Pemerintah Kota Surakarta untuk akhirnya menyampaikan sikap resmi mereka.

Ribuan pasang mata menyaksikan bagaimana dua kubu yang berseteru menggelar ritual sakral penyambutan Maulid Nabi Muhammad SAW itu secara mandiri. Pihak yang dipimpin oleh Paku Buwono XIV Purbaya memilih Alun-alun Selatan sebagai pusat kegiatan, lengkap dengan perangkat gamelan dan prosesi adat yang mereka miliki. Sementara itu, faksi yang berada di bawah pengaruh Paku Buwono XIV Mangkubumi mendirikan panggung perayaan di Alun-alun Utara, tak jauh dari kompleks keraton yang sesungguhnya. Jarak fisik yang hanya beberapa ratus meter itu seolah menjadi metafora dari jurang psikologis yang kian melebar di antara dua belah pihak.

Makna Sakral Sekaten yang Tergerus Konflik

Sekaten bukanlah sekadar festival rakyat biasa. Tradisi yang telah mengakar sejak era Kesultanan Demak pada abad ke-16 ini merupakan salah satu bentuk akulturasi Islam dan budaya Jawa yang paling autentik. Inti dari Sekaten adalah pembunyian gamelan pusaka Kyai Guntur Madu dan Kyai Guntur Sari yang konon memiliki kekuatan spiritual untuk memanggil masyarakat agar berkumpul dan mendengarkan pembacaan syahadat, sebagai pintu masuk memeluk agama Islam. Dahulu, Sunan Kalijaga dan para Wali Songo menggunakan pendekatan kultural ini untuk menyebarkan ajaran Islam tanpa menimbulkan resistensi di kalangan masyarakat Jawa yang masih kental dengan tradisi Hindu-Buddha.

Namun pada tahun ini, nilai-nilai luhur tersebut seolah meredup di tengah kenyataan pahit perpecahan. Alih-alih menjadi ajang memperkuat kohesi sosial dan spiritual, Sekaten justru menampilkan wajah fragmentasi yang memprihatinkan. Setiap kubu membawa narasi dan klaim legitimasinya masing-masing, menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat awam yang tidak memahami seluk-beluk sengketa internal keraton. Beberapa sesepuh dan budayawan mengungkapkan kegundahan mereka, menilai bahwa situasi ini adalah preseden buruk yang dapat mengikis wibawa salah satu institusi tertua di Jawa tersebut.

Dualisme yang Mengakar Lebih dari Dua Dasawarsa

Untuk memahami situasi Sekaten ganda ini, publik perlu menelusuri jejak konflik yang telah berlangsung lebih dari dua puluh tahun. Sengketa suksesi di Keraton Solo mencuat ke permukaan pasca wafatnya Paku Buwono XII pada tahun 2004. Ketidakjelasan mengenai siapa yang berhak menyandang gelar sebagai raja berikutnya memicu lahirnya dua klaim kepemimpinan yang hingga kini tak pernah benar-benar terselesaikan. Masing-masing pihak memiliki argumentasi historis dan yuridis yang kuat menurut perspektif pendukungnya, menciptakan kebuntuan yang seolah tak berujung.

Berbagai upaya mediasi sebenarnya telah ditempuh. Mulai dari inisiatif tokoh masyarakat, pendekatan pemerintah daerah, hingga keterlibatan pihak keraton di Yogyakarta sebagai saudara tua. Sayangnya, seluruh usaha tersebut belum mampu menjembatani perbedaan yang ada. Akibatnya, dualisme ini semakin mengkristal dan merambah ke berbagai aspek, termasuk dalam penyelenggaraan agenda-agenda adat strategis. Sekaten hanyalah salah satu dari sekian banyak tradisi yang kini dirayakan secara terpisah oleh kedua kubu.

Sikap Pemerintah Kota: Menjaga Netralitas dan Kondusivitas

Menghadapi situasi yang kian kompleks, Pemerintah Kota Surakarta memutuskan untuk tidak tinggal diam. Dalam pernyataan yang disampaikan kepada publik, pemkot menegaskan posisi netral mereka terhadap konflik internal keraton. Pemerintah daerah tidak akan memihak kepada salah satu faksi karena menyadari bahwa masalah ini bersifat privat dan menyangkut dinamika internal sebuah institusi adat yang memiliki otonomi tersendiri. Meski demikian, pemkot memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin ketertiban umum dan keamanan warga kota.

Pemerintah kota juga memberikan apresiasi terhadap kedua belah pihak yang telah menunjukkan kedewasaan dengan tidak terlibat dalam konfrontasi terbuka selama perayaan berlangsung. Aparat keamanan gabungan dari Satpol PP dan Kepolisian Resor Kota Surakarta dikerahkan di kedua lokasi untuk memastikan situasi tetap terkendali. Koordinasi intensif dilakukan untuk memetakan potensi kerawanan dan menyusun langkah antisipasi apabila terjadi eskalasi yang tidak diinginkan. Sejauh ini, kedua Sekaten berjalan relatif damai tanpa insiden berarti.

Dampak Sosial dan Ekonomi yang Tak Terhindarkan

Fenomena Sekaten ganda ini membawa konsekuensi yang luas, termasuk di ranah ekonomi kerakyatan. Tradisi Sekaten selama ini menjadi berkah bagi ribuan pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro yang menggantungkan rezeki dari limpahan pengunjung. Dengan adanya dua lokasi perayaan, para pedagang dihadapkan pada dilema: memilih berjualan di Alun-alun Utara yang secara historis memang menjadi pusat Sekaten, atau mencoba peruntungan di Alun-alun Selatan yang juga dipadati pendukung faksi Purbaya. Beberapa pedagang akhirnya memutuskan untuk membuka lapak di kedua tempat secara bergantian, sementara lainnya mengaku mengalami penurunan omzet karena pengunjung terpecah.

Dari sisi pariwisata, dualisme ini menimbulkan kebingungan di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara. Banyak dari mereka yang telah merencanakan kunjungan untuk menyaksikan Sekaten bertanya-tanya mengenai lokasi pasti penyelenggaraan. Dinas Pariwisata Kota Surakarta pun harus bekerja lebih keras dalam memberikan informasi yang jelas tanpa terkesan memihak salah satu kubu. Situasi ini sedikit banyak memengaruhi citra Solo sebagai destinasi wisata budaya unggulan di Jawa Tengah.

Harapan Rekonsiliasi Demi Masa Depan Warisan Budaya

Di tengah segala kerumitan yang ada, secercah harapan masih menyala. Berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, budayawan, hingga tokoh agama, terus menyuarakan pentingnya rekonsiliasi. Mereka meyakini bahwa Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah warisan kolektif bangsa Indonesia yang harus dijaga bersama. Eksistensinya tidak boleh digerogoti oleh konflik berkepanjangan yang hanya akan merugikan generasi mendatang.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga diharapkan mengambil peran lebih aktif. Beberapa kalangan mengusulkan pembentukan tim mediasi independen yang melibatkan para ahli hukum adat, sejarawan, dan tokoh masyarakat yang dihormati kedua belah pihak. Pendekatan berbasis kearifan lokal dengan mengedepankan musyawarah mufakat dinilai lebih sesuai dibandingkan intervensi birokratis yang kaku. Apapun jalannya, yang terpenting adalah mengembalikan Keraton Solo ke fitrahnya sebagai penjaga dan pengayom budaya Jawa, bukan sebagai ajang pertarungan legitimasi yang tak berkesudahan. Semoga Sekaten tahun depan dapat kembali menjadi perayaan tunggal yang menyatukan, bukan memisahkan.