Pansus 18 DPRD Kota Bandung Dorong Transformasi BPR

Langkah strategis tengah diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung melalui pembentukan Panitia Khusus 18 (Pansus 18). Fokus utama pansus ini adalah mematangkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang diharapkan mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi kerakyatan di ibu kota Jawa Barat. Inisiatif ini muncul seiring dengan urgensi untuk memperkuat fondasi lembaga keuangan mikro di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompetitif.

Kronologi Pembentukan dan Pembahasan Raperda

Proses legislasi ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Berikut adalah urutan waktu yang menggambarkan bagaimana Pansus 18 bekerja untuk mewujudkan payung hukum baru bagi BPR di Kota Bandung:

1. Awal Juni 2026: Fraksi-fraksi di DPRD Kota Bandung mengajukan usulan inisiatif untuk merevisi dan memperkuat regulasi terkait BPR. Usulan ini didasari oleh evaluasi kinerja BPR yang dianggap belum optimal dalam menjangkau pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
2. Pertengahan Juni 2026: Badan Musyawarah (Banmus) DPRD menyetujui pembentukan Panitia Khusus. Dari sinilah lahir Pansus 18 yang diberi mandat penuh untuk membahas Raperda Bank Perekonomian Rakyat secara komprehensif.
3. Akhir Juni 2026: Rapat kerja perdana digelar dengan menghadirkan akademisi dan praktisi ekonomi. Dalam forum ini, terungkap bahwa tingkat penetrasi kredit UMKM di Bandung masih bisa ditingkatkan hingga 40% jika BPR bertransformasi secara digital dan tata kelolanya diperkuat.
4. Juli 2026: Pembahasan memasuki tahap pendalaman materi teknis. Pansus 18 mulai merumuskan pasal-pasal kunci, termasuk ketentuan tentang modal inti minimum, cakupan layanan digital, serta mekanisme pengawasan oleh Pemerintah Kota.

Visi Besar: Transformasi BPR untuk Ekonomi Rakyat

Pansus 18 tidak hanya berbicara tentang dokumen hukum semata. Mereka mendorong lompatan besar dalam bentuk transformasi fundamental Bank Perekonomian Rakyat. Selama ini, BPR dipandang sebelah mata dibandingkan bank umum, padahal di sinilah nadi ekonomi rakyat kecil berdetak. Raperda ini dirancang untuk menjawab tiga tantangan utama: penguatan permodalan, modernisasi teknologi, dan perluasan inklusi keuangan.

Anggota Pansus menekankan bahwa penguatan modal bukan sekadar menambah angka setoran. Rancangan beleid ini membuka peluang penyertaan modal dari Pemerintah Kota Bandung secara bertahap, dengan target mencapai Rp100 miliar dalam lima tahun pertama. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan kapasitas penyaluran kredit kepada sektor produktif seperti pertanian perkotaan (urban farming), industri kreatif, dan perdagangan pasar tradisional.

Digitalisasi menjadi tulang punggung transformasi ini. Di era transaksi nontunai, BPR tidak boleh lagi bergantung pada sistem manual yang lamban. Pansus 18 mendorong klausul yang mewajibkan BPR untuk memiliki core banking system terintegrasi serta aplikasi layanan seluler dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, nasabah tidak perlu datang ke kantor untuk transaksi sederhana, cukup melalui gawai.

Kepercayaan Publik sebagai Fondasi Utama

Salah satu poin kritis yang menjadi perhatian serius Pansus 18 adalah pemulihan kepercayaan masyarakat. Kasus penutupan atau penggabungan BPR di beberapa daerah sempat menimbulkan skeptisisme publik terhadap lembaga keuangan kecil. Menjawab persoalan ini, Raperda menyiapkan sejumlah mekanisme pengamanan.

Pertama, Raperda akan memperkenalkan lembaga penjaminan dan pengawasan yang lebih ketat melalui kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tingkat regional. Kedua, transparansi laporan keuangan akan ditingkatkan menjadi empat kali setahun, tidak lagi tahunan. Ketiga, dibentuknya komite whistleblower independen untuk mencegah penyalahgunaan dana nasabah.

"Kami ingin BPR di Kota Bandung menjadi bank yang transparan, profesional, dan dekat di hati warga. Kepercayaan adalah mata uang yang paling mahal harganya," ujar salah satu pimpinan Pansus dalam forum dengar pendapat publik.

Dampak Proyeksi bagi Masyarakat Kawula Muda dan UMKM

Menarik untuk dilihat bagaimana Raperda ini akan menyentuh kehidupan sehari-hari. Bagi pelaku UMKM, kehadiran BPR yang telah bertransformasi berarti akses kredit tanpa agunan yang lebih mudah dengan bunga rendah. Skema subsidi bunga melalui APBD dialokasikan sekitar Rp25 miliar per tahun untuk sektor prioritas.

Bagi generasi muda, transformasi ini membuka lapangan kerja baru di sektor teknologi finansial (fintech) lokal. Pansus 18 bahkan menginisiasi pasal yang mewajibkan BPR untuk merekrut dan melatih tenaga IT lokal guna mendukung ekosistem digital. Tak hanya itu, program literasi keuangan akan digelar secara masif melalui kerja sama dengan kampus-kampus di Bandung.

Agenda pengesahan Raperda ditargetkan rampung sebelum masa sidang berakhir. Jika disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda), Kota Bandung akan menjadi salah satu kota pelopor yang memiliki regulasi mutakhir untuk lembaga keuangan mikro berbasis inovasi. Pansus 18 berharap, dengan payung hukum yang kuat, Bank Perekonomian Rakyat bisa naik kelas dan menjadi sokoguru ekonomi warga Bandung.

Secara keseluruhan, langkah Pansus 18 ini adalah manifestasi dari harapan yang besar. Bukan hanya tentang angka, melainkan tentang bagaimana kebijakan publik mengubah nasib rakyatnya.