OSS Digital Belum Optimal, Rosan Soroti Kendala Integrasi

Jakarta – Upaya pemerintah dalam menghadirkan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara digital melalui Online Single Submission (OSS) masih menghadapi jalan terjal. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan fakta bahwa pengembangan platform tersebut belum mencapai titik yang sepenuhnya fungsional dan mulus sebagaimana diharapkan banyak pihak. Pernyataan ini membuka cakrawala baru tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar birokrasi perizinan nasional.

Realita Pengembangan Sistem yang Kompleks

OSS sejak awal digadang-gadang sebagai tulang punggung reformasi birokrasi di sektor penanaman modal. Tujuannya jelas: memangkas waktu, reduksi tatap muka, serta mengeliminasi potensi pungutan liar dengan menyatukan semua jenis izin dalam satu gerbang digital. Namun, Rosan mengisyaratkan bahwa antara cetak biru dan implementasi masih terbentang kesenjangan lebar. Beliau tidak menampik bahwa proses interoperabilitas antar kementerian dan lembaga, sinkronisasi regulasi teknis, serta pembaruan basis data menjadi sejumlah kendala yang memperlambat realisasi penuh OSS.

Masalah utama yang kerap muncul adalah ketidaksiapan sistem di tingkat kementerian teknis untuk terhubung secara real-time dengan mesin utama OSS. Beberapa instansi masih mengandalkan tata kelola manual yang belum sepenuhnya bertransformasi ke dalam arsitektur digital. Rosan menegaskan bahwa kondisi tersebut memaksa proses perizinan berjalan setengah hati – terkadang pengusaha masih harus bolak-balik memenuhi persyaratan di luar jalur OSS.

Respons Rosan: Tidak Bisa Instan

Rosan menekankan bahwa pengembangan sistem seukuran OSS bukanlah proyek yang bisa diselesaikan dalam semalam. Sambil memberikan sinyalemen realisitis, ia menjelaskan bahwa integrasi masif melibatkan ribuan jenis izin dari puluhan kementerian dan ratusan pemerintah daerah. Setiap entitas memiliki pangkalan data, standar operasional, dan kepentingan yang berbeda. Menyatukan semua menjadi satu ekosistem digital yang andal membutuhkan waktu, investasi teknologi yang besar, serta kemauan politik yang kuat.

Kendati demikian, Rosan tidak melempar tanggung jawab. Ia memastikan bahwa pihaknya bersama kementerian terkait terus melakukan percepatan. Langkah-langkah seperti harmonisasi Peraturan Pemerintah, pelatihan sumber daya manusia di daerah, dan penambahan kapasitas server terus dikebut. Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban atas keresahan dunia usaha yang menagih janji kemudahan berbisnis.

Dunia Usaha Mulai Gerah

Dari sisi pelaku usaha, ketidakoptimalan OSS mulai memicu kekecewaan. Kamar dagang dan asosiasi pengusaha berulang kali menyuarakan bahwa platform yang seharusnya menjadi solusi justru melahirkan ketidakpastian baru. Proses perizinan yang seharusnya bisa selesai hitungan jam kerap molor berminggu-minggu karena sistem mandek atau terkendala verifikasi manual yang tidak kunjung usai. Rosan tidak menutup telinga terhadap keluhan itu. Ia mengaku telah menerima banyak masukan dan sedang memetakan titik-titik rawan yang membutuhkan penanganan segera.

Lebih jauh, pelaku UMKM dan penanam modal asing menjadi kelompok yang paling terdampak. UMKM seringkali tidak memiliki sumber daya untuk mengejar birokrasi yang tidak terprediksi, sementara investor asing membandingkan langsung pengalaman Indonesia dengan negara tetangga yang sudah memiliki single window yang mumpuni. Ketertinggalan ini, menurut Rosan, menjadi alarm bagi semua pemangku kepentingan untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem secara fundamental.

Peta Jalan Menuju OSS yang Ideal

Menjawab tantangan tersebut, Rosan memaparkan peta jalan yang kini ditempuh. Pertama, memperkuat fondasi regulasi dengan merevisi aturan turunan yang tumpang tindih. Kedua, membangun infrastruktur Government Cloud yang memungkinkan pertukaran data lintas instansi secara lebih efisien dan aman. Ketiga, menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap kementerian atau daerah yang tidak memenuhi standar integrasi. Kebijakan itu, tegas Rosan, akan dibarengi sanksi administratif bagi instansi yang bandel.

Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan swasta dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem. Dengan menggandeng praktisi teknologi dan perusahaan konsultan berpengalaman, diharapkan OSS bisa mengadopsi solusi terkini seperti kecerdasan buatan untuk pra-validasi dokumen, mengurangi intervensi manusia yang berpotensi koruptif.

Pelajaran dari Negara Lain

Indonesia bukan satu-satunya negara yang bergulat dengan integrasi perizinan digital. Rosan mencontohkan pengalaman beberapa negara yang membutuhkan waktu lebih dari satu dekade untuk menyempurnakan sistem serupa. Namun, ia menolak menjadikan itu sebagai alasan untuk berleha-leha. Sebaliknya, ia menekankan agar Indonesia bisa belajar dari kesalahan mereka dan melompat lebih cepat berkat ketersediaan teknologi yang lebih matang saat ini.

Pelajaran paling krusial adalah bahwa teknologi bukanlah segalanya. Keberhasilan OSS sangat bergantung pada kemauan institusi untuk berbagi kewenangan dan data. Tanpa perubahan budaya birokrasi yang mendalam, OSS hanya akan menjadi kulit digital dari proses manual yang sama sekali tidak efisien.

Komitmen Tenggat Waktu dan Ekspektasi Publik

Meski tidak menyebut tanggal pasti kapan OSS akan berfungsi optimal, Rosan memberikan sinyal optimisme bahwa perbaikan signifikan akan terlihat dalam beberapa bulan ke depan. Ia meminta publik untuk terus mengawal dan memberi masukan. Transparansi pengembangan, katanya, akan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor. Oleh karena itu, kementeriannya berencana merilis dasbor publik yang menampilkan progres integrasi setiap instansi secara terbuka.

Di ujung pernyataannya, Rosan menegaskan kembali bahwa OSS bukan sekadar aplikasi, melainkan simbol keseriusan Indonesia dalam berbenah. Kegagalan mewujudkannya secara penuh tidak hanya merugikan perekonomian nasional, tetapi juga mencederai cita-cita bangsa menjadi negara yang modern dan kompetitif. Semua pihak, dari birokrat hingga pengusaha, diminta untuk bersatu padu mendobrak sekat ego sektoral yang selama ini menjadi penghambat utama. Hanya dengan itu, OSS bisa benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar janji yang berkepanjangan.