NSFAS Bantah Salah atas Utang Akomodasi Mahasiswa Afrika Selatan

JOHANNESBURG — Lembaga pendanaan mahasiswa pemerintah Afrika Selatan, National Student Financial Aid Scheme (NSFAS), menegaskan bahwa melonjaknya utang tempat tinggal yang membelit ribuan mahasiswa bukan merupakan kesalahan pihaknya. Pernyataan itu disampaikan di tengah memburuknya krisis akomodasi yang membuat mahasiswa menghadapi penggusuran, tunggakan sewa yang menumpuk, hingga ancaman dikeluarkan dari bangku kuliah akibat persoalan administrasi pembiayaan.

Sikap NSFAS tersebut memicu ketegangan baru antara lembaga pendanaan itu dengan sejumlah universitas, perwakilan mahasiswa, dan anggota Parlemen. Ketiga pihak menilai akar persoalan justru terletak pada kebijakan batas atas biaya akomodasi (accommodation cap) yang dipandang kaku dan tidak lagi sesuai dengan harga sewa pasar yang terus naik di kota-kota besar seperti Johannesburg, Cape Town, Pretoria, dan Durban.

Latar Belakang Kebijakan Batas Biaya Akomodasi

NSFAS merupakan tulang punggung pembiayaan pendidikan tinggi di Afrika Selatan. Lembaga ini menanggung biaya kuliah, biaya hidup, transportasi, hingga tempat tinggal bagi lebih dari satu juta mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Untuk menekan lonjakan biaya dan mencegah praktik penetapan harga sewa berlebihan oleh penyedia hunian swasta, NSFAS memberlakukan batas atas biaya akomodasi sebesar 45.000 rand per tahun per mahasiswa—kurang lebih setara Rp40 juta—mulai tahun akademik 2023.

Namun kebijakan itu justru menjadi bumerang. Harga sewa di kawasan sekitar kampus terus merangkak naik mengikuti inflasi dan tingginya permintaan, sementara angka batas atas tidak pernah direvisi secara memadai. Akibatnya, banyak penyedia akomodasi terakreditasi enggan menerima mahasiswa penerima NSFAS, atau terpaksa menalangi selisih biaya yang kemudian berubah menjadi tunggakan.

Kronologi Krisis Akomodasi Mahasiswa

1. Awal 2023: NSFAS memberlakukan batas atas biaya akomodasi 45.000 rand per tahun dan mengalihkan penyaluran dana ke sistem pembayaran langsung melalui rekening khusus mahasiswa.
2. Pertengahan 2023: Sistem pembayaran baru macet; ribuan mahasiswa tidak menerima uang saku dan biaya sewa tepat waktu, memicu gelombang protes di berbagai kampus.
3. Akhir 2023 hingga awal 2024: Penyedia akomodasi swasta mengeluhkan pembayaran macet; sebagian mulai mengusir mahasiswa yang menunggak.
4. April 2024: Pemerintah menempatkan NSFAS di bawah administrasi khusus dan menunjuk Freeman Nomvalo sebagai administrator untuk membenahi tata kelola lembaga.
5. Sepanjang 2024: Puluhan ribu mahasiswa kehilangan status pendanaan akibat persoalan verifikasi data; utang akomodasi di lingkungan universitas diperkirakan terus membengkak.
6. 2025: Laporan penggusuran dan pengecualian akademik meluas; Parlemen memanggil NSFAS, namun lembaga itu menegaskan utang mahasiswa bukan tanggung jawabnya.

Dampak Nyata di Kalangan Mahasiswa

Di lapangan, krisis ini berdampak langsung pada keselamatan dan masa depan akademik mahasiswa. Sejumlah mahasiswa dilaporkan diusir dari tempat tinggalnya karena sewa tidak kunjung dibayarkan. Sebagian terpaksa menumpang di rumah kerabat, tidur di perpustakaan atau ruang kuliah, bahkan ada yang terlantar di jalanan.

Selain kehilangan tempat tinggal, mahasiswa yang tercatat memiliki tunggakan juga terancam pengecualian akademik (academic exclusion)—tidak dapat mendaftar semester baru atau menerima hasil ujian sebelum utangnya diselesaikan. Para pemangku kepentingan memperkirakan total utang mahasiswa di seluruh universitas Afrika Selatan telah melampaui 16 miliar rand.

Di sisi lain, pemilik akomodasi swasta—banyak di antaranya usaha kecil milik warga lokal—ikut terjepit. Mereka bergantung pada pembayaran NSFAS untuk mencicil properti, membayar listrik, dan menggaji karyawan. Keterlambatan pembayaran berbulan-bulan membuat sebagian penyedia terancam gulung tikar.

Saling Lempar Tanggung Jawab

Dalam penjelasannya, NSFAS berdalih bahwa pembayaran sewa hanya dapat diproses apabila universitas menyerahkan data registrasi dan akreditasi akomodasi yang akurat serta tepat waktu. Menurut lembaga itu, sebagian tunggakan muncul karena mahasiswa menempati hunian yang tidak terdaftar resmi atau datanya belum diverifikasi kampus.

Pihak universitas menolak tudingan tersebut. Mereka menilai batas atas biaya sewa tidak realistis dan mendesak pemerintah meninjau ulang angkanya sesuai kondisi pasar. Organisasi mahasiswa, termasuk South African Union of Students (SAUS) dan berbagai dewan perwakilan mahasiswa (SRC), menuntut penyesuaian batas biaya, pencairan dana yang tertunda, serta penghentian penggusuran selama sengketa berlangsung.

Parlemen, melalui Komite Portofolio Pendidikan Tinggi, telah menggelar serangkaian dengar pendapat. Sejumlah anggota parlemen mengecam tata kelola NSFAS dan meminta audit menyeluruh terhadap aliran dana akomodasi, termasuk memastikan tidak ada mahasiswa yang kehilangan hak pendidikannya hanya karena kegagalan administratif.

Langkah Penyelesaian ke Depan

Di bawah pengelolaan administrator, NSFAS menyatakan tengah membenahi sistem verifikasi, mempercepat pencairan, dan menyelesaikan pembayaran yang tertunda kepada penyedia akomodasi. Namun para pemangku kepentingan menilai langkah itu belum cukup tanpa revisi menyeluruh terhadap batas biaya sewa.

Sejumlah usulan mengemuka, antara lain penyesuaian batas atas secara berkala mengikuti inflasi, integrasi data registrasi antara kampus dan NSFAS, serta skema dana darurat bagi mahasiswa yang terancam digusur. Hingga kini, belum ada keputusan final dari pemerintah.

Bagi ribuan mahasiswa, waktu terus berjalan. Tanpa terobosan kebijakan, krisis akomodasi diprediksi kembali meledak pada pembukaan tahun akademik berikutnya—dan semakin banyak mahasiswa miskin yang terancam kehilangan kesempatan menyelesaikan pendidikannya.