NIGERIA — CPPE Tolak Rencana Pengembalian Subsidi Bensin

Lembaga riset dan advokasi ekonomi ternama, Centre for the Promotion of Private Enterprise (CPPE), secara tegas memperingatkan pemerintah dan para pembuat kebijakan di Nigeria agar tidak kembali menerapkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin. CPPE menilai bahwa menghidupkan kembali skema subsidi universal berpotensi merusak stabilitas fiskal negara yang saat ini tengah diupayakan pemulihannya, sekaligus memicu kembali inefisiensi ekonomi dan praktik korupsi sistemik.

Pernyataan sikap dari lembaga pemikir yang berbasis di Lagos tersebut dirilis guna menanggapi menguatnya wacana politik dari kelompok oposisi, termasuk janji kampanye mantan Wakil Presiden Nigeria, Atiku Abubakar, yang bertekad memberlakukan kembali subsidi bensin berskema tertarget apabila terpilih dalam pemilihan presiden tahun 2027 mendatang.

Kronologi Polemik Subsidi BBM di Nigeria

Debat mengenai efektivitas subsidi energi di Nigeria mencerminkan dinamika ekonomi dan sosial yang kompleks sepanjang beberapa tahun terakhir, sebagaimana tergambar dalam linimasa berikut:

1. Mei 2023 — Pengumuman Pencabutan Subsidi: Presiden Bola Ahmed Tinubu dalam pidato pelantikannya resmi menghapus subsidi bensin universal yang telah membebani anggaran pendapatan dan belanja negara hingga lebih dari 400 miliar Naira per bulan.
2. Pertengahan 2023 hingga 2024 — Lonjakan Inflasi: Kebijakan penghapusan subsidi memicu kenaikan harga bensin lebih dari 200 persen, mendorong laju inflasi umum menembus 30 persen, serta meningkatkan biaya transportasi dan bahan pokok secara drastis bagi masyarakat luas.
3. Awal 2025 — Menguatnya Tekanan Politik Oposisi: Tokoh oposisi dan kelompok masyarakat sipil mulai mendesak pemulihan instrumen subsidi guna meringankan beban ekonomi warga, yang kemudian dijadikan komitmen politik menuju pemilu 2027.
4. Februari 2025 — Intervensi dan Rekomendasi CPPE: CPPE merilis evaluasi strategis independen yang menolak keras pengaktifan kembali subsidi BBM dan mengusulkan alternatif kebijakan bantuan langsung (targeted relief).

Risiko Fiskal dan Ancaman Distorsi Pasar

Direktur Eksekutif CPPE, Dr. Muda Yusuf, menegaskan bahwa skema subsidi BBM sebelumnya telah terbukti menjadi salah satu penyebab utama defisit neraca keuangan pemerintah federal serta menghambat investasi sektor hulu maupun hilir migas nasional.

"Mengembalikan subsidi bensin, sekalipun dalam format yang diklaim tertarget, merupakan langkah mundur yang sangat berisiko bagi perekonomian Nigeria. Kebijakan subsidi universal maupun semi-tertarget pada komoditas rentan arbitrase hanya akan menciptakan ruang baru bagi penyelundupan lintas batas dan distorsi harga pasar," ujar pernyataan resmi CPPE.

CPPE mencatat sejumlah risiko mendasar apabila kebijakan subsidi dipulihkan kembali:

• Kebocoran Anggaran Negara: Anggaran triliunan Naira akan tersedot kembali untuk menutupi selisih harga pasar, mengurangi porsi belanja modal untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
• Penyelundupan Regional: Disparitas harga yang tercipta akibat subsidi mendorong penyelundupan bensin dari Nigeria ke negara-negara tetangga di kawasan Afrika Barat.
• Penurunan Daya Tarik Investasi Swasta: Ketidakpastian penetapan harga komoditas menghambat partisipasi swasta domestik maupun asing dalam memperkuat rantai pasok energi.

Rekomendasi Bantuan Tertarget dan Solusi Alternatif

Sebagai langkah komprehensif untuk meredam tekanan biaya hidup masyarakat tanpa merusak disiplin fiskal, CPPE mengusulkan sejumlah langkah mitigasi terukur yang harus diakselerasi oleh pemerintah:

• Subsidi Transportasi Publik Terintegrasi: Memberikan insentif tarif langsung kepada armada angkutan massal perkotaan dan antarkota untuk menekan ongkos mobilitas masyarakat kelas menengah ke bawah.
• Akselerasi Program Compressed Natural Gas (CNG): Mempercepat konversi bahan bakar kendaraan umum ke gas alam terkompresi guna memangkas biaya operasional transportasi hingga 50 persen.
• Penguatan Jaring Pengaman Sosial: Menyalurkan bantuan tunai langsung (cash transfer) berbasis data kependudukan digital yang akurat kepada rumah tangga miskin dan rentan.
• Pemberian Insentif Sektor Pertanian: Membebaskan bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sarana produksi pangan guna menekan laju inflasi makanan.

Lembaga riset CPPE secara tegas menolak rencana pengembalian subsidi BBM jenis bensin di Nigeria. Mengembalikan subsidi dinilai berisiko memperparah defisit fiskal negara dan memicu penyelundupan ke negara tetangga. CPPE merekomendasikan percepatan konversi energi ke CNG dan penguatan jaring pengaman sosial berbasis data akurat.