NEW DELHI — Prabowo Tegaskan Pentingnya Kemandirian Negara di KTT BRICS

Di tengah dinamika geopolitik global yang kian bergejolak dan pergeseran poros ekonomi dunia, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pandangan strategisnya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS yang berlangsung di New Delhi, India, pada Sabtu (12/9/2026). Mengusung pesan utama mengenai kedaulatan bangsa, Presiden menekankan bahwa ketahanan nasional dan kemandirian merupakan fondasi mutlak yang harus dimiliki setiap negara agar mampu bertahan di tengah ketidakpastian dunia modern.

Kehadiran Kepala Negara dalam forum bergengsi tersebut menjadi momentum penting bagi diplomasi Indonesia. Di hadapan para pemimpin negara anggota BRICS dan negara mitra, Presiden Prabowo menegaskan bahwa dinamika global saat ini menuntut formulasi kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga berorientasi jangka panjang pada penguatan kapasitas domestik.

Visi Kemandirian di Tengah Ketidakpastian Global

Dalam sesi terbatas yang mengangkat tema Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism, Presiden Prabowo memaparkan bahwa tantangan krisis pangan, energi, hingga disrupsi rantai pasok global tidak dapat diselesaikan hanya dengan retorika diplomatik. Indonesia, menurut beliau, harus menjadi contoh negara yang mampu berdiri di atas kaki sendiri melalui pengelolaan sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan.

"Sebuah bangsa tidak akan pernah bisa berdiri tegak dan berdaulat secara sejati jika kebutuhan dasar rakyatnya—seperti pangan dan energi—masih menggantungkan diri secara penuh pada kerentanan rantai pasok luar negeri yang mudah terguncang geopolitik," ujar Presiden Prabowo di hadapan para delegasi KTT BRICS.

Presiden memperingatkan bahwa ketergantungan ekstrem pada pihak luar hanya akan memperlemah posisi tawar suatu negara dalam tata kelola internasional. Oleh karena itu, komitmen terhadap kemandirian pangan dan energi serta penguatan industri manufaktur dalam negeri menjadi prioritas utama pemerintahan Indonesia saat ini.

Multilateralisme Inklusif dan Penguatan Global South

Selain menyoroti kemandirian domestik, Presiden Prabowo juga mendorong perlunya reformasi dalam arsitektur tata kelola global. Menurutnya, multilateralisme yang ada saat ini harus lebih inklusif dan memberikan ruang yang adil bagi negara-negara berkembang atau kelompok Global South.

Berikut adalah poin-poin utama fokus strategis yang diusung Indonesia dalam forum KTT BRICS kali ini:

Presiden menegaskan bahwa multilateralisme tidak boleh sekadar menjadi alat bagi kekuatan besar untuk mendominasi, melainkan wadah kolaborasi seimbang yang menghormati kedaulatan tiap-tiap negara anggota. Melalui prinsip dasar ini, negara-negara berkembang dapat saling memperkuat tanpa mengorbankan independensi politik luar negeri masing-masing.

Implikasi Strategis Bagi Diplomasi Indonesia

Langkah tegas Presiden Prabowo di New Delhi mempertegas kembali komitmen Indonesia pada garis politik luar negeri bebas aktif. Dengan berpartisipasi aktif dalam sesi bertema penguatan tata kelola global ini, Indonesia tidak hanya menegaskan posisinya sebagai penjembatan antarkelompok dunia, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi panglima utama.

Pengamat hubungan internasional menilai bahwa dorongan kemandirian nasional di forum BRICS mengirimkan sinyal kuat kepada dunia internasional. Indonesia berkomitmen untuk membangun kemitraan yang setara dan saling menguntungkan, sembari terus memperkuat fondasi internal agar tangguh menghadapi potensi gejolak ekonomi maupun geopolitik global di masa depan.