JAKARTA — MA Pertegas Wewenang Penghitungan Kerugian Negara Kasus Tipikor

Dalam dinamika penegakan hukum tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia, unsur kerugian keuangan negara senantiasa menjadi episentrum perdebatan hukum yang sengit. Kepastian hukum dalam penentuan ada atau tidaknya kerugian tersebut kerap kali membentur tembok kesimpangsiuran, terutama mengenai lembaga mana yang secara sah memiliki wewenang konstitusional untuk menghitung dan menetapkannya. Dilema ini tidak hanya memicu kontroversi di kalangan praktisi dan akademisi hukum, tetapi juga menciptakan preseden yang memengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Dualisme Wewenang Audit: BPK versus BPKP

Secara historis, penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian kerap memanfaatkan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara. Namun, perbedaan kedudukan kelembagaan kedua instansi ini sering memicu perdebatan hukum di meja hijau. BPK merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 dengan kewenangan audit eksternal, sedangkan BPKP adalah auditor internal pemerintah yang berada di bawah koordinasi ranah eksekutif.

Pergeseran Delik Formal ke Delik Material

Substansi hukum pemberantasan korupsi mengalami pergeseran mendasar pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut secara tegas mengubah sifat delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kerugian keuangan negara yang sebelumnya dikategorikan sebagai *delik formal* (cukup ada potensi kerugian) kini resmi ditafsirkan sebagai *delik material*. Artinya, penuntut umum wajib membuktikan adanya kerugian nyata (actual loss) yang timbul akibat perbuatan melawan hukum, bukan sekadar perkiraan atau potensi kerugian semata (potential loss). Dalam pembuktian delik material ini, penegak hukum wajib memenuhi beberapa unsur penting:

• Kerugian Nyata (Actual Loss): Adanya pengurangan aset atau uang negara yang dapat dihitung secara pasti angka nominalnya berdasarkan audit forensik.
• Hubungan Kausalitas: Keterkaitan langsung antara tindakan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dengan timbulnya kerugian keuangan negara tersebut.
• Legalitas Lembaga Pengaudit: Keabsahan audit kerugian yang dikeluarkan oleh instansi yang memiliki wewenang sah secara undang-undang.

Implikasi Terhadap Kepastian Hukum dan Iklim Investasi

Ketidakpastian tata cara penghitungan kerugian negara membawa dampak domino yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan dan bisnis. Para pejabat publik serta direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kerap kali terancam rasa takut dalam mengambil keputusan strategis karena risiko kriminalisasi atas kerugian bisnis biasa (business loss).

"Penetapan kerugian negara tidak boleh didasarkan atas asumsi atau perkiraan diskresioner. Harus ada standar akuntansi forensik yang ketat dan dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam proses hukum pidana," ungkap Prof. Dr. Ahmad Sudrajat, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 sebenarnya telah mencoba menjembatani polemik ini. SEMA tersebut menegaskan bahwa BPK adalah lembaga yang berwenang mendeklarasikan kerugian keuangan negara. Kendati demikian, BPKP, inspektorat, atau instansi penyidik tetap dapat melakukan penghitungan fisik atas permintaan penegak hukum, sepanjang dapat dibuktikan kebenarannya di depan majelis hakim.

Perdebatan mengenai relevansi dan wewenang audit kerugian keuangan negara ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi hukum acara pidana. Tanpa batas yang jelas antara kerugian akibat kegagalan risiko bisnis (business judgment rule) dan kerugian akibat niat jahat (mens rea), upaya penegakan hukum berisiko kehilangan kepastian dan keadilan yang substantif bagi para pelaku pembangunan.