Netanyahu Pastikan Hadiri Sidang Umum PBB di New York, Trump Angkat Bicara

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memastikan akan menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pekan depan, meskipun tekanan diplomatik dan protes global kian memanas. Kehadiran sang pemimpin yang baru saja menghadapi gugatan kejahatan perang di Mahkamah Internasional itu mendapat sorotan, termasuk dari mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara lantang menyatakan dukungannya.

Konfirmasi tersebut disampaikan oleh kantor Kepala Pemerintahan Israel pada Senin malam waktu setempat, menyusul spekulasi bahwa Netanyahu mungkin akan membatalkan perjalanannya karena kekhawatiran akan aksi protes besar-besaran serta risiko hukum. Namun, Netanyahu tetap pada rencananya untuk berpidato di hadapan para pemimpin dunia, menegaskan posisi Israel dalam konflik Gaza yang telah berlangsung selama hampir setahun, serta menolak seruan gencatan senjata dari sejumlah negara.

“Perdana Menteri akan menyampaikan kebenaran tentang perang yang adil ini,” ujar seorang pejabat senior Israel yang menolak disebut namanya, seraya menambahkan bahwa kehadiran Netanyahu adalah simbol perlawanan terhadap apa yang ia sebut sebagai bias sistematis di PBB. Rencananya, ia akan tiba di New York pada akhir pekan dan berpidato pada hari ketiga sidang tingkat tinggi tersebut.

Badai Protes dan Bayang-Bayang ICC

Kedatangan Netanyahu ke markas besar PBB diproyeksikan akan diwarnai demonstrasi besar-besaran dari berbagai kelompok pro-Palestina, organisasi hak asasi manusia, serta aktivis mahasiswa. Aparat keamanan Kota New York dilaporkan telah menyiapkan pengamanan ekstra, dengan penutupan sejumlah ruas jalan di sekitar markas PBB. Para pengunjuk rasa berencana untuk membawa simbol-simbol perjuangan Palestina dan meneriakkan tuntutan agar sang Perdana Menteri segera diadili atas dugaan kejahatan perang.

Tekanan itu semakin nyata setelah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengajukan permohonan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Meskipun New York berada di bawah yurisdiksi Amerika Serikat—yang bukan negara pihak Statuta Roma—kehadirannya tetap memicu debat hukum dan politik yang sengit. Beberapa kalangan, termasuk diplomat Eropa, bahkan menyerukan agar negara tuan rumah tidak memberikan platform kepada seorang pemimpin yang dinilai melanggar hukum humaniter internasional.

Para pengamat menilai, lawatan ini adalah langkah berisiko yang dapat memperdalam isolasi diplomatik Israel. Meski demikian, pemerintahan Netanyahu mengandalkan dukungan kuat dari Washington untuk meredam tekanan di koridor PBB. Dalam beberapa pekan terakhir, Amerika Serikat secara konsisten memveto resolusi Dewan Keamanan yang menyerukan gencatan senjata segera, memberi perlindungan politik yang vital bagi Tel Aviv.

Trump Membela Sekutu Lamanya

Di tengah sorotan tajam itu, mantan Presiden Donald Trump muncul sebagai salah satu suara paling dominan yang mendukung kunjungan Netanyahu. Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump menyebut kehadiran sang Perdana Menteri sebagai “kemenangan akal sehat melawan komplotan globalis radikal” yang menguasai PBB. Trump juga mengecam apa yang ia sebut sebagai kepengecutan pemerintahan Biden saat ini, yang dinilai terlalu lemah dalam mendukung Israel.

“Ketika saya di Gedung Putih, Iran takut, Hamas lumpuh, dan PBB tidak berani main-main dengan kedaulatan Israel. Sekarang dunia jungkir balik. Netanyahu tak perlu minta izin pada siapapun untuk membela rakyatnya,” tulis Trump dalam bahasa yang khas, penuh retorika kampanye. Ia bahkan menuduh upaya ICC sebagai bentuk “perang hukum oleh negara-negara anti-Amerika” dan berjanji akan memberlakukan sanksi keras terhadap lembaga itu jika kembali menjabat.

Dekatnya hubungan pribadi Trump dan Netanyahu bukan rahasia. Pada masa jabatannya, Trump memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem, mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel, serta mendorong perjanjian normalisasi dengan negara-negara Arab melalui Kesepakatan Abraham. Para analis menyebut dukungan terbuka Trump kali ini sebagai bagian dari strategi untuk mengkonsolidasikan basis pemilih evangelis dan pro-Israel menjelang pemilihan presiden November mendatang.

Sikap tegas Trump itu juga menjadi pembeda terang dengan sikap Presiden Joe Biden yang meskipun tetap memasok senjata, kerap mengkritik intensitas operasi militer Israel dan mendorong perlindungan warga sipil. Perbedaan retorika itu, menurut sejumlah jajak pendapat, mulai menggerus dukungan pemilih muda dan progresif terhadap Biden di negara bagian kunci. Trump memanfaatkan celah itu dengan merangkul narasi “Israel di bawah ancaman eksistensial” yang resonan di kalangan pemilih konservatif.

Pertemuan di Sela Sidang?

Sejumlah sumber politik di Jerusalem dan New York mengindikasikan adanya kemungkinan pertemuan tatap muka antara Netanyahu dan Trump di sela-sela agenda sidang. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, spekulasi itu semakin menguat setelah tim kampanye Trump mengumumkan rencana kehadiran sang mantan presiden di Manhattan tepat saat para pemimpin dunia berkumpul. Pertemuan semacam itu akan menjadi simbol kuat dari poros ideologis yang menghubungkan Partai Republik dengan koalisi sayap kanan Israel.

Di sisi lain, kunjungan Netanyahu juga diproyeksikan mencakup pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara yang sebagian besar masih enggan berbicara langsung dengannya sejak eskalasi Gaza Oktober lalu. Para diplomat Israel berupaya mengamankan janji tatap muka dengan pemimpin dari Eropa Timur dan Amerika Latin, namun banyak negara yang masih ragu untuk berfoto bersama figur kontroversial tersebut. Para pengamat menyebut, koridor PBB kali ini akan menjadi panggung dimana Netanyahu berusaha memecah kebuntuan diplomatik sambil menghadapi risiko aib publik.

Situasinya pun masih cair. Kelompok-kelompok Yahudi progresif, termasuk J Street dan IfNotNow, telah mengumumkan aksi penolakan dan berencana menggelar doa bersama untuk korban di Gaza di luar markas PBB. Sementara itu, kalangan konservatif di AS justru menyambut hangat kehadiran Netanyahu, dengan sejumlah anggota parlemen dari Partai Republik berencana hadir dalam pidatonya sebagai bentuk solidaritas. Distrik Manhattan pun bersiap menghadapi gelombang demonstrasi terbesar sejak invasi Irak 2003.

Di ujung lain, retorika Trump menunjukkan bahwa isu Israel-Palestina akan kembali menjadi ajang perang budaya elektoral di Amerika Serikat. Jika Netanyahu benar-benar tiba dan mendapat sambutan meriah dari kubu Republik, ia akan semakin terseret dalam pusaran politik domestik AS yang bisa berdampak pada dinamika bantuan militer dan posisi diplomatik Washington pasca-pemilu. Sementara rakyat Gaza terus menjadi korban, manuver dua sekutu itu semakin menajam di pentas global New York.