Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Pemadam Karhutla Dilarang Minta Izin Lahan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengkritik keras kendala birokrasi yang dinilai menghambat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Kalimantan. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (15/9), Mendagri menyampaikan rasa terkejutnya saat mendapati laporan bahwa petugas pemadam kebakaran di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Selatan (Kalsel) masih diharuskan meminta izin kepada pemilik lahan sebelum melakukan proses pemadaman.

Menurut Tito, dalam situasi krisis akibat bencana ekologis, aspek kecepatan merupakan prioritas paling utama. Hambatan administratif berupa keharusan mengantongi izin dari pemilik lahan atau pemegang hak guna usaha (HGU) dianggap sebagai kekeliruan fatal yang berpotensi memperluas dampak kerusakan lingkungan serta mengancam kesehatan masyarakat luas akibat asap.

"Saya agak sedikit surprised dengan karhutla, misalnya di Kalimantan Tengah atau di Kalsel, yang pemadamnya untuk masuk ke dalam area itu harus minta izin. Kalau pendapat saya, yang salah ini bukan daerahnya, bukan yang punya tanah. Tapi yang salah ini adalah yang minta izin. Kenapa minta izin?" tegas Mendagri Tito Karnavian di hadapan para anggota dewan.

Kronologi dan Urutan Prosedur Darurat Karhutla

Kondisi darurat bencana menuntut respons secepat mungkin dari instansi terkait. Kemendagri menyoroti bagaimana keraguan petugas lapangan dalam menerobos batas wilayah privat justru memicu keterlambatan aksi pemadaman di lapangan. Berdasarkan penjelasannya, urutan penanganan krisis yang ideal mencakup:

1. Deteksi Dini Titik Panas (Hotspot): Identifikasi area terindikasi api melalui pemantauan satelit atau laporan warga secara real-time.
2. Mobilisasi Tim Reaksi Cepat: Penyebaran personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemadam Kebakaran, TNI, dan Polri langsung menuju titik lokasi.
3. Penetrasi Area Tanpa Hambatan: Memasuki lokasi kebakaran secara langsung tanpa batasan status kepemilikan lahan guna mengisolasi pergerakan api.
4. Eksekusi Pemadaman dan Pemadaman Lanjutan: Melakukan operasi pemadaman darat dan udara serta pembasahan area gambut agar api tidak kembali menyala.

Analisis Hambatan Birokrasi vs Protokol Tanggap Darurat

Ketegangan antara hak kepemilikan lahan privat dan asas keselamatan publik sering kali menjadi dilema di lapangan. Kebingungan petugas kerap dipicu oleh ketakutan akan implikasi hukum jika dianggap melakukan pelanggaran wilayah (trespassing) tanpa persetujuan pengelola lahan.

Padahal, regulasi nasional penanggulangan bencana telah mengamanatkan bahwa keselamatan publik dan penghentian bencana berada jauh di atas prosedur administrasi normal. Perbandingan antara kerangka operasional biasa dan protokol darurat disajikan pada tabel berikut:

Perlindungan Hukum dan Implikasi Bagi Pemerintah Daerah

Mendagri menegaskan bahwa terdapat payung hukum yang sangat kuat yang melindungi personel keselamatan dalam menjalankan tugas darurat. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan cepat saat status keadaan darurat ditetapkan.

"Dalam kondisi darurat bencana, asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (salus populi suprema lex esto). Petugas tidak boleh dibebani rasa takut akan sanksi hukum saat berusaha memadamkan api yang mengancam pemukiman dan ekosistem," ungkap salah satu ahli hukum tata negara merespons pernyataan Mendagri tersebut.

Kemendagri menjamin akan menginstruksikan seluruh Kepala Daerah, Gubernur, serta Bupati/Walikota di wilayah rawan karhutla untuk merevisi dan menyederhanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemadaman. Langkah ini diharapkan mampu menghilangkan keraguan petugas pemadam kebakaran di lapangan sehingga proses mitigasi karhutla dapat berjalan maksimal tanpa terhalang birokrasi izin lahan.