Mendagri Tito Karnavian Klaim Efisiensi APBN Tak Hambat Kinerja Kemendagri

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tidak mengganggu kinerja anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pernyataan ini disampaikan menyusul capaian realisasi anggaran Kemendagri yang tembus di angka 99,46 persen.

Menurut Tito Karnavian, capaian tersebut menjadi bukti bahwa efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 justru memacu kementerian dan lembaga untuk bekerja lebih optimal. Kemendagri, kata dia, berhasil menyerap hampir seluruh pagu anggaran yang dialokasikan sepanjang tahun anggaran berjalan.

Latar Belakang Kebijakan Efisiensi

Kebijakan efisiensi belanja negara merupakan langkah strategis pemerintah untuk menekan defisit anggaran dan menghemat pengeluaran di tengah dinamika ekonomi global. Inpres tersebut mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga melakukan rasionalisasi anggaran, termasuk terhadap pos-pos belanja yang dianggap belum prioritas.

Di tengah proses efisiensi tersebut, muncul kekhawatiran bahwa kinerja birokrasi dan pelayanan publik dapat terhambat. Namun, Tito Karnavian menegaskan bahwa Kemendagri mampu menjaga kualitas kerja meski harus beradaptasi dengan keterbatasan anggaran.

"Realisasi anggaran kami mencapai 99,46 persen. Ini menunjukkan bahwa efisiensi tidak menjadi hambatan, melainkan menjadi tantangan untuk bekerja lebih cermat dan tepat sasaran," ujar Tito Karnavian dalam keterangannya kepada awak media.

Detail Capaian Realisasi Anggaran

Berdasarkan data yang disampaikan Kemendagri, realisasi anggaran sebesar 99,46 persen merupakan angka yang sangat tinggi untuk standar penyerapan anggaran kementerian. Perolehan ini menunjukkan bahwa hampir seluruh program dan kegiatan Kemendagri sepanjang 2025 terlaksana sesuai rencana.

Beberapa pencapaian penting Kemendagri dalam penggunaan anggaran antara lain:

• Penyaluran Dana Desa: Penyaluran dana desa berjalan lancar dan tepat waktu, mendukung pembangunan infrastruktur di tingkat akar rumput.
• Program Otonomi Daerah: Kegiatan terkait penguatan kapasitas pemerintah daerah tetap terlaksana dengan kualitas terjamin.
• Penataan Birokrasi: Program reformasi birokrasi di daerah terus berjalan meski dilakukan efisiensi.
• Pilkada Serentak: Anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 dan tahapan lanjutannya terserap optimal.

Strategi Kemendagri Menghadapi Efisiensi

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Kemendagri menerapkan sejumlah strategi untuk menghadapi kebijakan efisiensi. Pertama, melakukan prioritasisasi program berdasarkan urgensi dan dampak langsung kepada masyarakat. Kedua, memangkas kegiatan yang bersifat seremonial dan tidak memberikan nilai tambah signifikan. Ketiga, memperkuat koordinasi lintas satuan kerja untuk mencegah duplikasi anggaran.

"Kami tidak memotong program yang menyentuh rakyat secara langsung. Yang kami efisiensikan adalah belanja operasional, perjalanan dinas yang berlebihan, serta kegiatan yang bisa ditunda atau dikonversi formatnya," jelas Tito Karnavian.

Dampak Efisiensi terhadap Pelayanan Publik

Salah satu perhatian utama publik terkait efisiensi belanja adalah potensi penurunan kualitas pelayanan. Namun, Kemendagri mengklaim bahwa pelayanan kepada pemerintah daerah dan masyarakat tetap berjalan normal. Layanan terkait administrasi kependudukan, tata kelola keuangan daerah, dan pembinaan aparatur sipil negara (ASN) tetap menjadi prioritas.

Tito Karnavian menambahkan bahwa efisiensi justru mendorong Kemendagri untuk berinovasi dalam pelaksanaan program. Pemanfaatan teknologi digital, e-government, dan sistem berbasis daring menjadi salah satu solusi untuk menekan biaya tanpa mengurangi kualitas layanan.

Respons dari Pemerintah Daerah

Sejumlah kepala daerah yang ditemui secara terpisah memberikan respons positif terhadap capaian Kemendagri. Mereka menilai bahwa koordinasi antara pusat dan daerah tetap terjaga dengan baik meski di tengah kebijakan efisiensi.

"Kami tetap menerima pembinaan dan pendampingan dari Kemendagri. Tidak ada program penting yang terhenti," ujar seorang bupati di Jawa Tengah yang tidak ingin disebutkan namanya.

Evaluasi dan Proyeksi ke Depan

Keberhasilan Kemendagri dalam menyerap 99,46 persen anggaran di tengah kebijakan efisiensi menjadi modal penting untuk menghadapi tahun anggaran berikutnya. Kemendagri diharapkan mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas pelaksanaan program pada 2026.

Pemerintah sendiri telah menyatakan bahwa kebijakan efisiensi akan dilanjutkan sebagai bagian dari konsolidasi fiskal. Oleh karena itu, Kemendagri perlu menyiapkan strategi jangka panjang agar efisiensi tidak hanya menjadi kebijakan sesaat, melainkan menjadi budaya kerja birokrasi yang berkelanjutan.

Penutup

Dengan capaian realisasi anggaran 99,46 persen, Kemendagri di bawah kepemimpinan Tito Karnavian membuktikan bahwa efisiensi belanja tidak otomatis menurunkan kinerja. Justru, kebijakan ini menjadi pemicu untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat luas.