Mendagri Instruksikan Pemda Percepat Penyerapan Anggaran Karhutla Rp760 Miliar

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara tegas meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk segera mengeksekusi anggaran bantuan penanganan bencana. Percepatan penyerapan anggaran ini dinilai sangat krusial guna menahan eskalasi titik api dan mencegah timbulnya area kebakaran baru di berbagai wilayah rentan.

Instruksi strategis tersebut ditegaskan Mendagri saat menghadiri Rapat Koordinasi Perkembangan Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang digelar secara virtual dari Jakarta. Rapat koordinasi tingkat tinggi tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, guna menyelaraskan langkah operasional antara pemerintah pusat dan daerah.

Kronologi dan Urutan Arahan Penanganan Karhutla

Dalam pertemuan koordinasi tersebut, Mendagri memaparkan tahapan sistematis yang harus segera dijalankan oleh jajaran pimpinan daerah dalam mengatasi krisis karhutla:

1. Penerbitan Surat Edaran Percepatan: Kemendagri secara resmi menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah penerima bantuan agar dana darurat tidak tertahan dalam proses birokrasi perbankan atau administrasi daerah.
2. Penyaluran dan Realisasi Anggaran Lapangan: Pemda diminta langsung mengalokasikan dana untuk kebutuhan pemadaman darurat, penyediaan logistik, hingga pengerahan armada operasional di titik-titik rawan.
3. Penerjunan Tim Pengawasan Terpadu: Kemendagri mengerahkan tim pendampingan dan asistensi langsung ke daerah guna memastikan transparansi serta akuntabilitas penggunaan dana tanggap darurat tersebut.
4. Sinkronisasi dan Penyesuaian Regulasi Daerah: Pemerintah daerah diminta meninjau ulang dan merevisi peraturan daerah (perda) yang masih memberikan celah bagi aktivitas pembakaran lahan.

Alokasi Anggaran Rp760 Miliar dan Daerah Sasaran

Pemerintah pusat telah mengucurkan total anggaran bantuan siap pakai sebesar Rp760 miliar. Dana stimulan tersebut didistribusikan kepada 7 provinsi serta 35 kabupaten/kota di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang tercatat mengalami dampak karhutla paling signifikan.

Besaran dana yang diterima oleh masing-masing daerah dialokasikan secara proporsional dengan mempertimbangkan indikator luas area terbakar, tingkat keparahan kabut asap, serta ketersediaan sarana prasarana penunjang di tingkat lokal.

"Kami sudah menerbitkan surat edaran untuk kecepatan penggunaan, karena sekarang ini yang terpenting adalah kecepatan bertindak. Jadi supaya tidak tertahan uangnya di kas daerah, kami juga secara paralel menerjunkan tim khusus untuk mendampingi tata kelolanya," ujar Mendagri Tito Karnavian.

Penyesuaian Regulasi Daerah dan Penegakan Hukum

Selain aspek anggaran, Mendagri menekankan pentingnya penataan regulasi di tingkat akar rumput. Sejumlah daerah diketahui masih memiliki celah hukum terkait izin pembakaran lahan terbatas untuk kearifan lokal, yang kerap disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab saat musim kemarau ekstrem.

Tito meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk memperketat aturan larangan pembakaran tanpa kompromi, sekaligus bersinergi erat dengan aparat penegak hukum guna menindak tegas pelaku pembakaran hutan, baik perorangan maupun korporasi.

Langkah Terpadu Mitigasi Jangka Panjang

Guna memastikan pemadaman berlangsung efektif hingga tuntas, koordinasi lintas sektoral terus diperkuat melalui pembentukan pos komando bersama. Strategi komprehensif yang diinstruksikan mencakup:

• Optimalisasi operasi modifikasi cuaca (TMC) bersama instansi teknis terkait di wilayah prioritas.
• Pemberdayaan masyarakat peduli api (MPA) di tingkat desa melalui penyediaan alat pelindung diri dan pompa air portabel.
• Patroli berkala jalur darat dan udara yang melibatkan unsur TNI, Polri, BPBD, serta relawan lingkungan.
• Penyediaan layanan kesehatan darurat bagi masyarakat terdampak paparan asap dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Mendagri menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan karhutla sangat bergantung pada respons cepat aparatur di lapangan. Dengan ketersediaan anggaran yang telah disalurkan pusat, tidak ada lagi alasan bagi pemda untuk menunda langkah mitigasi dan penindakan kebakaran di daerahnya masing-masing.

Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan pemda terdampak karhutla di Sumatera dan Kalimantan untuk segera mengeksekusi anggaran bantuan darurat: ▪️ **Total Bantuan:** Rp760 Miliar ▪️ **Cakupan Wilayah:** 7 Provinsi & 35 Kabupaten/Kota ▪️ **Instruksi Kunci:** Percepat belanja operasional pemadaman, pengawasan ketat, dan revisi perda pembakaran lahan. Baca analisis selengkapnya di Patokan.com