Mendagri dan Kemenkeu Rancang Skema Tambahan DBH untuk Biayai Gaji ASN Daerah

JAKARTA — Pemerintah pusat tengah menyusun kerangka kebijakan anyar guna memperkuat kapasitas fiskal daerah, khususnya dalam menopang beban belanja pegawai serta mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak bencana alam. Langkah strategis ini mengemuka dalam pertemuan tertutup antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan jajaran pimpinan Kementerian Keuangan yang berlangsung di Jakarta pada awal pekan ini.

Dalam diskusi tersebut, kedua belah pihak mengupas secara mendalam opsi penyaluran dana tambahan melalui mekanisme Dana Bagi Hasil atau DBH. Instrumen ini dinilai paling memungkinkan untuk dikucurkan secara cepat dan tepat sasaran, mengingat sifatnya yang sudah terintegrasi dalam sistem transfer fiskal nasional. Skema top-up DBH yang tengah digodok akan difokuskan pada dua kebutuhan mendesak: pembiayaan gaji Aparatur Sipil Negara di tingkat kabupaten dan kota, serta pendanaan program rekonstruksi infrastruktur publik pascabencana di sejumlah daerah.

Mengapa DBH Menjadi Pilihan

Dana Bagi Hasil selama ini dikenal sebagai salah satu pilar utama desentralisasi fiskal Indonesia. DBH mengalirkan sebagian penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dan pajak kembali ke daerah penghasil maupun daerah lain berdasarkan formula tertentu. Dengan menambahkan komponen top-up pada skema yang sudah eksis, pemerintah pusat dapat menghindari kerumitan birokrasi yang biasanya menyertai peluncuran program baru. Pendekatan ini juga memberikan kepastian hukum yang lebih kokoh karena berpayung pada Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sumber di lingkungan Kemendagri mengungkapkan bahwa skema tambahan ini tidak akan mengubah proporsi dasar pembagian DBH yang telah ditetapkan. Sebaliknya, alokasi ekstra akan disalurkan sebagai dana nonrutin yang pencairannya mensyaratkan kriteria tertentu, seperti status tanggap darurat bencana atau tingkat rasio belanja pegawai terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang melampaui ambang kewajaran. "Ini bukan dana hibah tanpa syarat. Ada parameter kinerja dan kebutuhan riil yang menjadi dasar pencairan," ujar seorang pejabat yang enggan disebut namanya.

Beban Belanja Pegawai yang Menggurita

Problem belanja pegawai di daerah telah menjadi perhatian serius sejak beberapa tahun terakhir. Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menunjukkan bahwa lebih dari separuh kabupaten dan kota di Indonesia mengalokasikan di atas 40 persen APBD-nya untuk gaji dan tunjangan ASN. Pada titik ekstrem, sejumlah pemerintah daerah bahkan membelanjakan lebih dari 60 persen anggaran mereka hanya untuk membayar aparatur, menyisakan ruang fiskal yang amat sempit bagi pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Kondisi ini diperparah oleh mandat pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja secara besar-besaran dalam beberapa gelombang rekrutmen terakhir. Meski formasi PPPK dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan tenaga profesional di sektor prioritas, dampak langsungnya adalah lonjakan kebutuhan belanja pegawai yang harus ditanggung oleh kas daerah. Tanpa intervensi dari pusat, banyak pemda berpotensi mengalami defisit akut atau bahkan gagal memenuhi kewajiban pembayaran gaji tepat waktu.

Rekonstruksi Pascabencana yang Mendesak

Selain isu belanja aparatur, pertemuan Mendagri dan Kemenkeu juga menyoroti kebutuhan rekonstruksi di wilayah-wilayah yang baru saja dilanda bencana alam. Banjir bandang, tanah longsor, dan gempa bumi yang terjadi sepanjang tahun ini telah merusak ribuan unit rumah warga, puluhan jembatan, serta ruas jalan vital yang menghubungkan sentra-sentra ekonomi lokal. Pemerintah daerah sering kali tidak memiliki kapasitas anggaran yang memadai untuk membiayai perbaikan dalam skala besar, sementara proses pengajuan dana darurat dari pusat kerap terkendala prosedur administratif yang berliku.

Melalui top-up DBH, pemerintah pusat ingin memangkas jalur birokrasi yang bertele-tele. Daerah penerima cukup mengajukan proposal rekonstruksi yang disertai dengan hasil asesmen kerusakan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BPBD setempat. Setelah verifikasi teknis dinyatakan lolos, dana tambahan dapat langsung ditransfer ke rekening kas umum daerah tanpa perlu melalui mekanisme revisi APBD yang memakan waktu berbulan-bulan.

Respons dan Harapan Daerah

Rencana ini disambut dengan optimisme hati-hati oleh kalangan kepala daerah. Seorang bupati di Sulawesi Tengah yang wilayahnya masih bergelut dengan dampak likuefaksi beberapa tahun silam menyatakan bahwa suntikan DBH tambahan akan sangat berarti bagi percepatan pembangunan kembali fasilitas publik yang hingga kini belum sepenuhnya pulih. "Kami sudah berulang kali mengajukan permohonan bantuan rekonstruksi. Jika skema ini benar-benar terealisasi, itu akan menjadi terobosan besar," tuturnya.

Di sisi lain, pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Hempri Suyatna, mengingatkan agar pemerintah pusat tidak terjebak dalam pola bailout yang dapat menimbulkan ketergantungan permanen. "Top-up DBH harus bersifat temporer dan disertai insentif bagi daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangannya sendiri. Kalau tidak, daerah akan terus-menerus menengadahkan tangan ke Jakarta setiap kali menghadapi tekanan fiskal," ujarnya ketika diwawancarai secara terpisah. Ia juga mendorong agar skema ini dilengkapi dengan klausul peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai syarat keberlanjutan akses terhadap dana tambahan di masa mendatang.

Langkah Selanjutnya

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan dijadwalkan akan melanjutkan pembahasan teknis dalam forum rapat koordinasi terbatas pekan depan. Agenda utama yang harus dituntaskan mencakup penetapan indikator eligibilitas daerah penerima, besaran alokasi maksimal per wilayah, serta mekanisme pengawasan agar dana top-up tidak disalahgunakan. Kedua kementerian juga akan mengundang perwakilan asosiasi pemerintah daerah untuk memberikan masukan sebelum rancangan final diajukan kepada Presiden.

Jika seluruh tahapan berjalan lancar, skema tambahan DBH ini ditargetkan dapat mulai diimplementasikan pada triwulan pertama tahun anggaran mendatang. Pemerintah pusat berharap bahwa dengan adanya kebijakan ini, daerah-daerah yang selama ini terhimpit beban belanja pegawai dan kebutuhan rekonstruksi dapat kembali bernapas lega dan memfokuskan energi mereka pada pelayanan publik yang lebih berkualitas.