30 Tahun Kudatuli, Amnesty Dorong Pembukaan Penyelidikan Projustisia

Memasuki tiga dasawarsa sejak tragedi kelam yang mengguncang jantung demokrasi Indonesia, organisasi hak asasi manusia global, Amnesty International, menyampaikan desakan mendesak kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Mereka meminta lembaga negara tersebut segera mengambil langkah konkret dengan membuka penyelidikan projustisia, sebuah mekanisme hukum yang dirancang untuk mengarahkan temuan langsung ke pintu pengadilan. Seruan ini bukan sekadar pernyataan seremonial, melainkan refleksi dari belum tuntasnya tanggung jawab negara atas peristiwa yang merenggut nyawa, memutus puluhan warga dari keluarganya, serta melukai ingatan kolektif bangsa.

Akar Sejarah Kerusuhan Politik Dua Puluh Tujuh Juli

Peristiwa yang lekat dengan singkatan Kudatuli—Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli—meletus pada 27 Juli 1996 ketika massa yang diduga dimobilisasi oleh aparat menyerbu Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta. Serangan itu merupakan puncak dari konflik internal partai berlambang banteng, yang sesungguhnya dipicu oleh intervensi rezim Orde Baru untuk menyingkirkan Megawati Soekarnoputri dari kursi kepemimpinan. Setelah menyerbu gedung, massa dan pasukan keamanan mengobrak-abrik markas tersebut, memaksa pendukung Mega keluar, dan menewaskan sedikitnya lima orang, sementara puluhan lainnya dinyatakan hilang hingga kini tanpa kejelasan. Peristiwa berdarah itu membekaskan trauma mendalam, tidak hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi gerakan pro-demokrasi yang kala itu sedang mencari ruang bernapas di bawah rezim otoriter.

Desakan yang Tak Padam oleh Waktu

Dalam keterangan terbarunya, Amnesty International menegaskan bahwa 30 tahun bukan alasan untuk menutup lembaran kelam, melainkan momentum bagi negara untuk membuktikan bahwa keadilan tidak kedaluwarsa. Organisasi tersebut mendorong Komnas HAM agar segera menelurkan penyelidikan projustisia—suatu bentuk investigasi yang secara spesifik mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan alat bukti, dan menyusun berkas yang memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan HAM. Penyelidikan projustisia bukan investigasi simbolik yang berhenti di meja rekomendasi, tetapi ia adalah fondasi yuridis yang dapat memecah kebuntuan impunitas. Amnesty menyoroti bahwa tanpa langkah tegas ini, pengakuan atas hak-hak korban akan terus menjadi janji kosong yang berulang setiap peringatan.

Rentetan Upaya yang Belum Menghasilkan Putusan

Sejarah mencatat, Kudatuli telah melalui serangkaian pengungkapan faktual. Mulai dari pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pasca-reformasi, penyelidikan Komnas HAM yang menghasilkan laporan tebal, hingga sejumlah rekomendasi yang disembahkan ke Kejaksaan Agung. Namun, seluruh proses itu seakan kehilangan tenaga ketika menyentuh ranah penindakan. Nama-nama yang diduga kuat sebagai perancang dan pelaksana operasi penyerangan terus bergentayangan dalam narasi publik tanpa pernah sekalipun duduk di kursi pesakitan. Situasi ini diperparah oleh klaim bahwa berkas perkara dinilai belum lengkap, sementara para korban dan keluarga mereka terus menua dalam penantian yang kian mengikis harapan.

Mandat Istimewa yang Menuntut Keberanian

Secara normatif, Komnas HAM dibekali kewenangan istimewa melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal demi pasal menggariskan bahwa lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pemantau dan perumus kebijakan, melainkan juga sebagai penyelidik atas dugaan pelanggaran HAM berat. Mekanisme projustisia yang ada di tangan mereka memungkinkan pemanggilan paksa, penggeledahan, hingga penyitaan bukti. Namun, pelaksanaannya memerlukan keberanian politik yang luar biasa karena akan membongkar pusaran kekuasaan yang bahkan mungkin masih terhubung dengan jejaring elite masa kini. Seruan Amnesty International sekaligus menjadi ujian integritas bagi Komnas HAM: apakah lembaga itu akan membiarkan kewenangannya sekadar menjadi aksesori yuridis atau benar-benar mengaktifkannya demi menegakkan martabat manusia.

Menyongsong Era Tanpa Impunitas

Peringatan 30 tahun Kudatuli bukan hanya seremoni karangan bunga dan liputan berita musiman. Ia adalah alarm bagi siapa pun yang meyakini bahwa transisi demokrasi memerlukan perhitungan masa lalu yang tuntas. Tanpa penyelidikan projustisia yang membawa hasil ke meja hijau, nalar publik akan terus merekam bahwa pelanggaran HAM berat dapat berlalu begitu saja ketika para aktornya memiliki cukup kuasa atau ketika waktu dianggap cukup untuk mengaburkan fakta. Suara dari keluarga yang kehilangan, dari aktivis yang selamat, serta dari rakyat yang mendambakan negara hukum bersenyawa dalam satu pesan: keadilan mungkin tertunda oleh hitungan tiga dekade, tetapi ia tidak boleh terhapus oleh pemakluman yang dibungkus dalih stabilitas. Kini, bola berada di tangan Komnas HAM untuk membuktikan bahwa penyelidikan projustisia adalah kunci yang selama ini hilang dari laci keadilan negeri ini.