MANILA — Sidang Impeachment Sara Duterte Ungkap Laporan Harta Janggal

Ruang sidang Senat Filipina kembali menjadi arena ketegangan politik negara tersebut pada hari ke-25 proses pemakzulan (impeachment) Wakil Presiden Sara Duterte, Selasa (15/9/2026). Persidangan yang menyedot perhatian nasional ini mencapai titik krusial ketika tim jaksa penuntut mulai membedah transparansi finansial sang Wakil Presiden. Kehadiran seorang pejabat pencatat dari Kantor Ombudsman Filipina memberikan kesaksian menghebohkan terkait Laporan Harta, Kewajiban, dan Kekayaan Bersih (SALN) milik putri mantan Presiden Rodrigo Duterte tersebut.

Dalam kesaksian di bawah sumpah, pejabat Ombudsman tersebut mengonfirmasi bahwa sepanjang rentang tahun 2019 hingga 2025, Sara Duterte secara konsisten melaporkan angka nol untuk kategori uang tunai di tangan maupun dana yang tersimpan di rekening bank. Temuan ini menjadi amunisi utama bagi pihak penuntut untuk membuktikan dugaan adanya akumulasi kekayaan tidak wajar (unexplained wealth) serta indikasi ketidakjujuran dalam dokumen resmi negara.

Kejanggalan Kas Nol Selama Enam Tahun Beruntun

Pernyataan bahwa seorang pejabat tinggi negara tidak memiliki simpanan uang tunai satu peso pun selama enam tahun berturut-turut dinilai oleh tim penuntut sebagai hal yang secara logika finansial sangat tidak masuk akal. Selama periode tersebut, Sara Duterte menjabat sebagai Wali Kota Davao sebelum akhirnya terpilih sebagai Wakil Presiden Filipina pada Pemilu 2022.

Para jaksa penuntut berargumen bahwa laporan harta yang nihil tersebut berbanding terbalik dengan gaya hidup, pengeluaran operasional, serta pengelolaan dana rahasia (confidential funds) bernilai jutaan peso yang dikelola oleh kantornya selama bertahun-tahun. Dokumen SALN yang seharusnya menjadi instrumen transparansi pejabat publik justru dinilai diubah menjadi tameng untuk menyembunyikan aset sebenarnya.

Strategi Penuntut dan Pembelaan Pihak Duterte

Menggunakan dokumen SALN milik Duterte sendiri, jaksa berusaha merangkai pola pelanggaran konstitusi yang terstruktur. Di Filipina, kewajiban melaporkan kekayaan secara akurat diatur ketat dalam Undang-Undang Republik No. 6713 tentang Kode Etik dan Standar Perilaku Pejabat dan Pegawai Publik. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikategorikan sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan publik (betrayal of public trust)—salah satu syarat utama pemakzulan.

"Bagaimana mungkin seorang pejabat tinggi negara yang mengelola anggaran publik bernilai sangat besar claim tidak memiliki uang tunai sama sekali di bank selama bertahun-tahun? Ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan penyembunyian kekayaan secara sengaja," tegas salah satu anggota tim jaksa penuntut dalam persidangan.

Di sisi lain, kubu pertahanan Sara Duterte menegaskan bahwa klien mereka selalu mematuhi aturan pelaporan dan bahwa seluruh investasi, properti, serta aset bisnis telah dicantumkan dalam kategori aset lain sesuai ketentuan yang berlaku. Pihak pembela menuding persidangan ini sebagai persidangan politik yang dirancang oleh lawan-lawan politiknya di Manila untuk menjatuhkan elektabilitas trah Duterte menjelang pemilu mendatang.

Dampak Politik dan Krisis Kepercayaan Publik

Proses pemakzulan ini menandai puncak dari keretakan hubungan politik antara kubu Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan keluarga Duterte. Publik Filipina kini terbelah antara mereka yang menuntut transparansi total dan pendukung setia Duterte yang menganggap persidangan ini sebagai penyulutan konfrontasi politik.

Para pengamat politik menilai bahwa kesaksian Ombudsman pada hari ke-25 ini memberikan pukulan telak bagi narasi pembelaan. "Jika jaksa penuntut berhasil membuktikan adanya ketidaksesuaian antara profil pendapatan dan aset nyata yang tersembunyi, posisi Sara Duterte di kursi wakil presiden berada dalam bahaya yang sangat nyata," ungkap seorang analis hukum terkemuka di Manila.

Sidang pemakzulan dijadwalkan akan terus berlanjut dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi ahli keuangan dan pemeriksaan dokumen bank tambahan guna menguji validitas laporan kekayaan sang Wakil Presiden.