MAKASSAR — Pertamina Sulawesi Minta Satgas Perketat Pengawasan BBM Bersubsidi

Fenomena antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta kelangkaan pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram di wilayah Sulawesi terus menjadi perhatian serius. Merespons kondisi tersebut, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mendesak penguatan pengawasan secara terintegrasi melalui optimalisasi peran Satuan Tugas (Satgas) lintas sektoral. Langkah kolaboratif ini dinilai sangat krusial guna memastikan kelancaran rantai distribusi serta menjaga agar alokasi energi bersubsidi benar-benar tepat sasaran.

Pengawasan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan tersebut difokuskan pada penertiban jalur distribusi energi bersubsidi di lapangan. Pasalnya, lonjakan antrean BBM jenis Solar dan Pertalite serta gejolak permintaan LPG tabung melon di tingkat pengecer ditengarai tidak hanya disebabkan oleh peningkatan konsumsi masyarakat, melainkan juga adanya indikasi penyalahgunaan oleh oknum yang tidak berhak.

Akar Masalah dan Tantangan Penyaluran Energi Bersubsidi

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa distorsi penyaluran energi bersubsidi di wilayah Sulawesi dipicu oleh beberapa faktor kompleks. Selain tingginya disparitas harga antara bahan bakar bersubsidi dan non-subsidi, praktik penimbunan serta pengisian berulang menggunakan kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi—atau dikenal dengan istilah tangki helikopter—masih marak terjadi. Di sisi lain, komoditas LPG 3 kilogram yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro kerap diserap oleh industri komersial serta rumah tangga berpenghasilan menengah ke atas.

"Pengawasan energi bersubsidi tidak bisa hanya dibebankan kepada Pertamina semata sebagai operator penyalur. Kami membutuhkan sinergi yang kuat dan ketegasan dari Satgas lintas sektoral, mulai dari aparat penegak hukum hingga pemerintah daerah, untuk menindak tegas setiap bentuk penyelewengan di lapangan," tegas perwakilan manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dalam keterangan resminya.

Keberadaan Satgas lintas sektoral yang terdiri dari unsur Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan dan Satpol PP, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), diharapkan dapat memberikan penindakan hukum secara konsisten. "Penegakan hukum yang tegas di area SPBU dan pangkalan LPG adalah kunci utama untuk memberikan efek jera bagi oknum spekulan," tambah pihak manajemen.

Sinergi Lintas Sektoral dan Pengawasan Sistemik

Pertamina Patra Niaga menekankan bahwa peran Satgas tidak terbatas pada penertiban saat terjadi gejolak antrean, melainkan mencakup pengawasan berkala dari hulu ke hilir. Kerja sama ini diharapkan mampu menguraikan simpul-simpul kendala distribusi, memeriksa keabsahan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi bagi petani dan nelayan, serta menertibkan pangkalan LPG liar yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Melalui perbandingan mekanisme kontrol di atas, terlihat jelas bahwa instrumen digitalisasi telah disiapkan oleh Pertamina. Namun, keandalan sistem teknologis ini tetap memerlukan validasi dan intervensi fisik di lapangan oleh petugas berwenang guna mencegah kejahatan manipulasi data maupun intimidasi terhadap operator SPBU.

Optimalisasi Digitalisasi dan Imbauan Masyarakat

Sejalan dengan dorongan pengawasan fisik, Pertamina Patra Niaga Sulawesi terus mengekselerasi program digitalisasi penyaluran BBM melalui skema Subsidi Tepat QR Code serta penataan pangkalan resmi LPG 3 kg berbasis pencatatan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Langkah ini ditujukan untuk memetakan profil konsumen secara riil, sekaligus menutup celah bagi para perantara dan spekulan bahan bakar.

Pertamina juga mengimbau secara tegas kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak melakukan panic buying atau aksi borong yang berlebihan. Konsumsi energi bersubsidi hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan wajar, sementara masyarakat berkemampuan ekonomi mampu diimbau untuk beralih menggunakan produk bahan bakar non-subsidi seperti Pertamax Series dan Dex Series, serta LPG Bright Gas.

Dengan pengawasan ketat dari Satgas terintegrasi dan dukungan aktif dari masyarakat serta instansi penegak hukum, Pertamina Patra Niaga Sulawesi optimistis kelancaran pasokan energi bersubsidi dapat terjaga secara stabil dan berkesinambungan di seluruh kabupaten dan kota se-Sulawesi.