Listrik Padam 10 Jam, Massa Tutup Jalan dan Kantor Pemerintah Tripoli

Aksi protes massal mendadak meletus di pusat kota Tripoli, Libya, setelah warga tidak tahan dengan pemadaman listrik bergilir yang berlangsung hingga 10 jam setiap hari. Ratusan demonstran memadati jalan-jalan utama, memblokade akses menuju sejumlah gedung pemerintahan, dan memaksa aktivitas perkantoran negara lumpuh total pada Selasa pagi.

Kemarahan publik telah terakumulasi selama berminggu-minggu. Di tengah musim panas yang menyengat dengan suhu mencapai 40 derajat Celsius, aliran listrik hanya menyala beberapa jam saja. Warga tidak bisa menyalakan pendingin ruangan, menyimpan makanan segar, atau bahkan mengisi daya telepon genggam untuk komunikasi darurat. Rumah sakit dan klinik kesehatan ikut terganggu, sementara bisnis kecil merugi karena mesin-mesin produksi berhenti beroperasi.

Demonstrasi dimulai sejak pukul sembilan pagi waktu setempat, ketika sekelompok pemuda dari kawasan perumahan padat di Tajura dan Suq al-Jumaa berjalan kaki menuju pusat kota. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Kami butuh listrik, bukan janji” dan “Kalian tidur nyenyak sementara kami mati kepanasan”. Dalam hitungan jam, massa bertambah hingga ribuan orang.

Rute utama menuju Alun-Alun Martir, jantung administratif Tripoli, dipenuhi barikade improvisasi dari ban bekas yang dibakar. Kepulan asap hitam pekat membumbung ke langit, terlihat dari jarak jauh. Para demonstran memblokir pintu masuk gedung Perusahaan Listrik Umum Libya (GECOL) dan memaksa seluruh pegawai keluar. Tidak berhenti di situ, gelombang protes bergeser ke Kantor Perdana Menteri dan Gedung Parlemen. Semua akses ditutup; karyawan yang masih berada di dalam gedung dievakuasi melalui pintu belakang.

Seorang peserta aksi, Mahmoud, 35 tahun, yang sehari-hari bekerja sebagai teknisi pendingin, mengungkapkan frustrasinya. “Saya tidak bisa bekerja karena orang-orang tidak membutuhkan jasa saya ketika listrik mati. Di rumah, anak saya yang berusia dua tahun menangis setiap malam karena panas. Pemerintah hanya memberi kami kata-kata, sementara tahun-tahun berlalu tanpa perbaikan,” tuturnya kepada wartawan.

Di sisi lain, aparat keamanan berusaha meredam eskalasi. Polisi dan tentara dikerahkan dalam jumlah terbatas, namun tidak melakukan intervensi agresif. Beberapa tembakan gas air mata dilepaskan di sekitar Gedung Parlemen untuk menghalau massa yang mencoba merangsek masuk, tetapi tidak terjadi bentrokan fisik serius. Pemerintah setempat tampak memilih pendekatan negosiasi daripada represi, mengingat besarnya dukungan publik terhadap tuntutan demonstran.

Juru bicara GECOL, dalam pernyataan darurat yang disiarkan televisi lokal, menyebut krisis ini disebabkan oleh kegagalan jaringan transmisi akibat kurangnya suku cadang dan pendanaan. Ia berjanji bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan pemasok asing untuk mempercepat perbaikan, namun tidak memberikan kerangka waktu spesifik. Sementara itu, Ketua Parlemen mengeluarkan pernyataan tertulis yang meminta warga “bersabar” dan memastikan bahwa anggaran darurat untuk sektor kelistrikan akan segera disetujui.

Namun, janji-janji serupa telah berkali-kali diucapkan. Libya, negara dengan cadangan minyak terbesar di Afrika, seharusnya mampu menyediakan listrik stabil bagi 6,8 juta penduduknya. Infrastruktur kelistrikan negara ini belum pulih benar sejak perang saudara 2011 yang menggulingkan Muammar Gaddafi. Konflik antarfaksi, sabotase pipa dan pembangkit, serta korupsi kronis membuat jaringan listrik nasional terfragmentasi dan rentan. Musim panas 2025 menjadi salah satu yang terburuk, dengan pemadaman bergilir meningkat dari rata-rata 6 jam menjadi 10 jam per hari di Tripoli.

Situasi ini diperparah oleh lonjakan harga bahan bakar untuk generator swasta, yang selanjutnya membebani rumah tangga kelas menengah ke bawah. Bantuan kemanusiaan dari PBB mencatat bahwa lebih dari separuh rumah tangga di perkotaan bergantung pada generator pribadi, namun hanya sedikit yang mampu mengisi penuh tangki setiap minggu. Akibatnya, ketimpangan akses energi semakin mempertajam kemarahan sosial.

Observasi dari lembaga pemantau HAM independen menyoroti bahwa protes ini mencerminkan erosi kepercayaan publik terhadap elite politik yang gagal memulihkan layanan dasar. Seorang analis politik dari universitas di Tripoli, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan, “Pemadaman listrik hanyalah pemicu. Akar masalahnya adalah ketidakmampuan negara menjalankan fungsinya. Orang-orang sudah muak. Jika tidak ada terobosan nyata, gelombang ketidakstabilan bisa menyebar ke kota-kota lain.”

Hingga sore hari, demonstrasi masih berlangsung meskipun intensitasnya mulai menurun. Kantor-kantor pemerintah tetap ditutup, dan lalu lintas di sekitar pusat kota kacau. Sejumlah sekolah meliburkan kegiatan belajar-mengajar untuk mengantisipasi meluasnya aksi. Kedutaan asing di Tripoli mengeluarkan imbauan agar warganya menghindari area protes dan tetap di rumah.

Organisasi Masyarakat Sipil Libya menyerukan dialog segera antara pemerintah, GECOL, dan perwakilan demonstran. Mereka mengusulkan pembentukan tim teknis independen untuk mengaudit sistem kelistrikan dan mempublikasikan rencana pemulihan secara transparan. Sementara itu, media lokal memberitakan bahwa sejumlah tokoh masyarakat dan pemuka agama setempat turun tangan menjadi mediator, berusaha meredam potensi bentrokan lanjutan.

Belum jelas bagaimana pemerintah akan menanggapi krisis ini dalam jangka pendek. Pengumuman resmi berikutnya dinanti-nanti, namun banyak warga yang pesimis. Seorang ibu rumah tangga, Aisha, 42 tahun, yang ikut berunjuk rasa bersama tiga anaknya, berkata, “Saya di sini bukan untuk merusak. Saya di sini karena tidak ada yang mendengar kami. Kalau perlu kami akan tidur di depan kantor Perdana Menteri sampai lampu menyala kembali.”

Tutupnya akses jalan dan kantor pemerintahan ini menandai puncak kekecewaan yang terakumulasi. Para pengamat memperingatkan bahwa jika pasokan listrik tidak segera membaik, Libya bukan hanya menghadapi krisis teknis, melainkan juga krisis legitimasi politik yang lebih dalam.