Legislator NasDem Dukung MBG Berlanjut dengan Perbaikan Tata Kelola SDM

Kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan akan terus berjalan di era pemerintahan baru. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk tidak menghentikan program strategis ini, melainkan membawanya ke arah yang lebih baik melalui berbagai perbaikan sistemik. Fokus utama dari kelanjutan program ini adalah menekan angka stunting secara signifikan serta meningkatkan kualitas kecerdasan anak bangsa sejak dini.

Langkah tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk kalangan legislator. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari Partai NasDem menyatakan dukungannya terhadap rencana melanjutkan program bergizi tersebut. Namun demikian, politisi tersebut juga mengingatkan pentingnya memperbaiki tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi tulang punggung operasional program di lapangan.

Tantangan Pengelolaan SDM Program MBG

Menurut pengamatannya, keberhasilan sebuah program sosial tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran yang digelontorkan, namun juga oleh kualitas pelaksana di tingkat operasional. Distribusi makanan bergizi yang melibatkan ribuan tenaga kerja, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, memerlukan standarisasi kompetensi yang jelas. Tanpa adanya peningkatan kapasitas SDM, risiko kebocoran, keterlambatan distribusi, bahkan penurunan kualitas gizi dapat mengancam tujuan mulia program ini.

Ia menekankan bahwa perbaikan tata kelola SDM harus mencakup seluruh rantai nilai program. Mulai dari proses seleksi tenaga penyedia layanan, pelatihan teknis mengenai standar higienitas makanan, hingga mekanisme pengawasan yang ketat. Koordinasi antar-kementerian dan lembaga terkait juga perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang justru memperlambat implementasi.

Lebih lanjut, diperlukan pendekatan berbasis data dalam menempatkan sumber daya manusia terbaik di titik-titik krusial. Sistem rekrutmen yang terbuka dan berbasis kompetensi akan memastikan bahwa setiap individu yang terlibat memahami betul standar gizi, keselamatan pangan, serta etika pelayanan publik. Hal ini menjadi fondasi penting agar program tidak sekadar berjalan, tetapi benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi penerima.

Target Penurunan Stunting dan Peningkatan IQ

Program MBG yang dijalankan dengan perbaikan menyeluruh diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam percepatan penanganan stunting. Kondisi yang mengakar pada masalah gizi kronis ini telah lama menjadi beban pembangunan nasional, menghambat potensi generasi muda Indonesia. Dengan asupan nutrisi yang memadai dan terjamin keberlanjutannya, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal baik secara fisik maupun kognitif.

Selain mengatasi stunting, program ini juga ditargetkan dapat berperan dalam meningkatkan Intelligence Quotient (IQ) anak-anak Indonesia. Masa emas pertumbuhan anak menjadi periode krusial di mana asupan gizi berperan besar dalam perkembangan otak. Oleh karena itu, keberlanjutan program dengan standar kualitas yang lebih baik dinilai sebagai investasi jangka panjang untuk menghadirkan generasi emas yang unggul dan kompetitif di kancah global.

Anggota parlemen dari fraksi NasDem tersebut menambahkan bahwa pencapaian target tersebut sangat bergantung pada konsistensi implementasi di daerah. Daerah-daerah dengan prevalensi stunting tinggi harus menjadi prioritas utama, dengan pendampingan intensif dari tenaga ahli gizi dan kesehatan masyarakat. Keterlibatan aktif orang tua serta komunitas lokal juga tidak kalah penting untuk memastikan bahwa manfaat program terserap dengan baik.

Rekomendasi Perbaikan Berkelanjutan

Dalam konteks tersebut, legislator dari partai berlambang burung garuda tersebut merekomendasikan beberapa hal penting. Pertama, perlu adanya digitalisasi sistem pemantauan distribusi untuk memastikan tepat sasaran dan transparan. Kedua, penguatan peran pemerintah daerah dalam menyeleksi dan mengawasi tenaga pelaksana di wilayahnya masing-masing. Ketiga, evaluasi berkala terhadap dampak program terhadap status gizi dan perkembangan kognitif anak penerima manfaat.

Ia juga menyarankan agar dibangun sistem pelaporan yang mudah diakses publik sebagai bentuk akuntabilitas. Masyarakat perlu diberikan saluran aspirasi dan pengaduan jika menemukan penyimpangan dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, kontrol sosial dapat bekerja secara efektif bersamaan dengan mekanisme pengawasan formal dari aparat pemerintahan.

Dengan dukungan politik yang kuat dari eksekutif dan legislatif, program MBG memiliki potensi besar untuk menjadi kebijakan transformasional. Namun, kunci keberhasilannya terletak pada konsistensi perbaikan manajemen sumber daya manusia serta komitmen seluruh stakeholder untuk bekerja secara sinergis demi tercapainya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi di masa depan.