KPK Tangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Dalam OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang mengguncang panggung politik daerah. Kali ini, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menjadi sasaran utama dalam operasi senyap yang berlangsung pada Jumat malam, 7 November 2025. Penangkapan ini langsung menyita perhatian publik dan media, mengingat Sugiri adalah kepala daerah petahana yang tengah bersiap menghadapi Pilkada 2026.

Kronologi Penangkapan Sugiri Sancoko

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber internal KPK, Sugiri Sancoko ditangkap di sebuah hotel di Surabaya bersama beberapa orang lainnya. Operasi ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan terkait dugaan korupsi proyek infrastruktur dan pengadaan barang di Kabupaten Ponorogo. KPK langsung mengamankan sejumlah uang tunai dan dokumen yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi.

Plt Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, "Kami mengamankan Sugiri Sancoko beserta sejumlah pihak lain. Saat ini seluruhnya masih dalam pemeriksaan intensif untuk mengungkap aliran uang dan modus operandi."

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum merilis nilai pasti uang yang disita, namun sumber menyebutkan jumlahnya mencapai miliaran rupiah.

Harta Kekayaan Sugiri Sancoko yang Mencuri Perhatian

Sugiri Sancoko tercatat sebagai bupati yang cukup kaya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya. Berdasarkan data terakhir yang dilaporkan pada tahun 2024, total kekayaannya mencapai Rp 12,5 miliar. Harta tersebut terdiri dari:

• Tanah dan bangunan senilai Rp 8,2 miliar yang tersebar di Ponorogo dan Surabaya.
• Kendaraan bermotor mewah seperti Toyota Alphard dan Honda HRV.
• Kas dan setara kas sebesar Rp 1,8 miliar.
• Surat berharga dan investasi lainnya senilai Rp 1,5 miliar.

Namun, OTT kali ini memunculkan pertanyaan apakah kekayaan yang dilaporkan tersebut sesuai dengan kondisi riil. KPK akan mendalami kemungkinan adanya harta yang tidak dilaporkan atau hasil korupsi.

Reaksi Publik dan Dampak Politik

Penangkapan Sugiri langsung memicu reaksi beragam dari masyarakat Ponorogo. Banyak warga yang mengaku kecewa karena selama ini Sugiri dikenal sebagai pemimpin yang aktif membangun daerah. “Saya kaget, beliau sering turun langsung ke desa. Tapi kalau memang korupsi, biar hukum yang bicara,” ujar salah satu warga di Ponorogo.

Di sisi politik, OTT ini jelas mengguncang peta Pilkada 2026. Sugiri sebelumnya diprediksi akan maju kembali mencalonkan diri. Kini, partai pengusung harus mencari pengganti di menit-menit akhir.

KPK: Proses Hukum Berjalan Sesuai Aturan

KPK menegaskan akan menuntaskan kasus ini tanpa pandang bulu. OTT terhadap Sugiri menjadi bukti bahwa pemberantasan korupsi tidak berhenti hanya karena jabatan. “Kami akan bekerja cepat dan transparan. Masyarakat bisa memantau perkembangan kasus ini melalui kanal resmi KPK,” tambah Budi Prasetyo.

Bupati Ponorogo saat ini ditahan di Rutan KPK Jakarta selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Jika terbukti bersalah, Sugiri terancam hukuman pidana penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Kasus ini menjadi pengingat bagi kepala daerah lain agar tidak bermain-main dengan uang rakyat. KPK terus mengintai praktik korupsi, termasuk di daerah-daerah kecil sekalipun.