Kortastipidkor Polri Sita 23 Hektare Lahan Negara di Ungasan Bali

Suasana tenang di kawasan strategis Ungasan, Kabupaten Badung, Bali, mendadak menjadi fokus perhatian penegakan hukum nasional. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri secara resmi mengambil tindakan tegas terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi penguasaan aset negara. Lahan luas yang membentang hingga 23 hektare dan diduga telah dikuasai oleh pihak swasta selama lebih dari satu dekade kini resmi disita oleh negara.

Pemasangan plang tanda penyitaan di pintu masuk area tersebut menandai langkah awal kepolisian untuk mengamankan fisik lahan sekaligus menyelamatkan barang bukti hukum. Langkah penyelamatan ini menjadi preseden penting dalam mengurai praktik penguasaan aset publik secara tidak sah yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah di kawasan premium Pulau Dewata.

Penyitaan Aset dan Pengamanan Lahan oleh Kortastipidkor

Tindakan eksekusi lapangan dilakukan secara langsung oleh tim penyidik Kortastipidkor Polri. Penyelidikan intensif mengindikasikan bahwa lahan seluas 23 hektare tersebut telah dikuasai secara fisik tanpa alas hak yang sah oleh PT Marga Srikaton Dwi Pratama (PT MSD) sejak tahun 2014. Untuk mencegah peralihan hak lebih jauh, pihak kepolisian memasang tanda penyitaan resmi di area masuk lokasi.

Direktur Penelusuran dan Pengamanan Aset (P2A) Kortastipidkor Polri, Brigjen Pol Indra Lutrianto, menegaskan bahwa tindakan ini diambil sebagai bagian dari skema pemulihan aset (asset recovery) milik negara yang terindikasi kuat mengalami penyimpangan dalam proses pengelolaannya.

"Pada hari ini penyidik telah melakukan penyitaan terhadap objek tanah, memasang plang atau tanda penyitaan serta melaksanakan tindakan pengamanan lain yang diperlukan sesuai kebutuhan penyidikan dan ketentuan hukum," ujar Brigjen Pol Indra Lutrianto saat memberikan keterangannya di lokasi penyitaan, Kamis (17/9/2026).

Berdasarkan dokumen resmi pertanahan, objek tanah tersebut secara sah tercatat sebagai barang milik negara. Berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Ungasan, kepemilikan awalnya berada di bawah Kantor Wilayah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali. Selanjutnya, pada 5 April 2022, pembaruan hak diterbitkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kronologi Ruislag Bermasalah dan Penguasaan Ilegal

Awal mula permasalahan hukum ini berakar dari skema tukar-menukar aset negara atau ruislag yang melibatkan BPN dan pihak swasta, yakni PT MSD. Dalam kesepakatan awal, PT MSD ditunjuk sebagai pemenang lelang dan diwajibkan untuk membangun gedung kantor BPN Bali yang baru sebagai aset pengganti atas tanah 23 hektare di Ungasan tersebut.

Namun, penyidikan awal mengungkap bahwa kewajiban pembangunan gedung tersebut diduga kuat tidak pernah dirampungkan atau diselesaikan oleh pihak swasta. Kendati proses tukar-menukar belum tuntas dan tidak memenuhi syarat hukum, pihak PT MSD justru telah menguasai dan memanfaatkan fisik lahan negara tersebut secara sepihak sejak 2014.

Berikut adalah ikhtisar perbandingan antara skema perjanjian legal dan kondisi riil di lapangan:

Upaya Pemulihan Aset Negara dan Implikasi Hukum

Tindakan penyitaan oleh Kortastipidkor Polri dipandang sebagai langkah krusial untuk mencegah kerugian negara yang semakin membesar. Kawasan Ungasan dikenal memiliki nilai ekonomis dan investasi yang sangat tinggi. Penguasaan tanah negara tanpa kompensasi pembangunan yang sesuai jelas merugikan kas negara secara signifikan.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa fokus utama saat ini tidak hanya pada penetapan tersangka, tetapi juga pada asset recovery agar barang milik negara dapat dikembalikan sepenuhnya kepada pihak yang berhak, yaitu Kementerian ATR/BPN.

Penyidik akan terus mendalami pihak-pihak yang terlibat, baik dari unsur swasta maupun dugaan keterlibatan oknum pejabat publik dalam membiarkan pemanfaatan lahan secara ilegal ini selama bertahun-tahun. Penegakan hukum ini diharapkan memberi pesan kuat bahwa aset-aset negara yang dikuasai secara tanpa hak akan ditindak tegas sesuai perundang-undangan korupsi yang berlaku.