Komdigi Ajukan Keringanan Biaya Verifikasi Wajah SIM bagi Operator

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengupayakan keringanan biaya verifikasi biometrik wajah sebesar Rp3.000 yang selama ini dibebankan kepada operator seluler dalam proses registrasi kartu SIM. Langkah ini diambil demi menjaga keamanan masyarakat tanpa membebani industri telekomunikasi.

Kebijakan Registrasi dan Beban Operasional

Registrasi SIM berbasis data biometrik, termasuk verifikasi wajah, sudah berlangsung sebagai upaya pemerintah memutus mata rantai kejahatan siber dan penipuan telepon. Setiap aktivasi atau perpanjangan kartu, operator wajib mencocokkan data kependudukan pelanggan dengan Kementerian Dalam Negeri melalui sistem verifikasi biometrik. Dalam setiap transaksi, operator dikenakan biaya Rp3.000 oleh penyedia layanan identitas digital yang ditunjuk.

Angka tersebut, meski tampak kecil, menjadi beban signifikan bagi operator karena harus ditanggung dalam skala jutaan pelanggan. Total pengeluaran verifikasi biometrik diproyeksikan mencapai puluhan miliar rupiah per tahun, terutama saat momen promo yang memicu lonjakan aktivasi kartu perdana. Akibatnya, sebagian operator mulai mempertimbangkan untuk membebankan biaya ini kepada konsumen, yang berpotensi mendorong kenaikan harga paket atau biaya administrasi.

Harapan Komdigi akan Solusi Bersama

Menanggapi keluhan industri, Komdigi melalui juru bicaranya menyatakan bahwa pemerintah memahami tekanan yang dihadapi operator. “Kami berharap ada keringanan atau penyesuaian struktur biaya agar program verifikasi biometrik ini tetap berjalan tanpa merusak iklim usaha dan tanpa membebani masyarakat,” ujarnya. Saat ini, Komdigi sedang berkomunikasi dengan kementerian teknis terkait serta penyedia layanan identitas digital untuk mencari jalan tengah, termasuk kemungkinan subsidi silang atau penurunan tarif.

Komdigi menegaskan bahwa tujuan utama verifikasi biometrik adalah keamanan. Dengan memastikan identitas pemilik kartu sesuai data kependudukan, potensi penyalahgunaan nomor untuk penipuan, spam, dan kejahatan daring bisa ditekan. Namun, pemerintah tidak ingin kebijakan ini berujung pada kenaikan harga layanan telekomunikasi bagi rakyat kecil.

Tanggapan Operator dan Pengamat

Beberapa operator seluler menyambut positif inisiatif Komdigi. Mereka menilai biaya verifikasi biometrik saat ini cukup tinggi dan tidak sebanding dengan margin di segmen tertentu, seperti paket perdana murah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. “Kami berharap ada skema pembebasan atau pengurangan, karena jika dibebankan ke pelanggan, bisa kontraproduktif dengan upaya inklusi digital,” ungkap salah satu perwakilan operator.

Pengamat telekomunikasi menilai bahwa kebijakan verifikasi biometrik memang positif untuk keamanan nasional, tetapi pembiayaannya seharusnya tidak sepenuhnya ditanggung operator. Ada opsi kerja sama pendanaan antara pemerintah, operator, serta bank atau layanan fintech yang turut diuntungkan dari ekosistem digital yang aman. Skema public-private partnership dinilai bisa menjadi alternatif jangka panjang.

Keamanan Masyarakat Tetap Prioritas

Di tengah perdebatan biaya, Komdigi memastikan tidak akan mundur dari program registrasi SIM biometrik. Pola baru ini terbukti mampu menurunkan angka penipuan berbasis telepon dan meningkatkan akurasi data pelanggan. “Keamanan masyarakat adalah prioritas. Namun, kami mendengarkan masukan industri dan akan mencari solusi terbaik,” tegas perwakilan Komdigi.

Pemerintah juga mengkaji integrasi sistem verifikasi biometrik dengan infrastruktur identitas digital nasional yang tengah dikembangkan, seperti INA Digital. Dengan integrasi yang lebih dalam, biaya per transaksi diharapkan lebih efisien berkat skala ekonomi dan penggunaan platform tunggal.

Masyarakat diimbau tidak khawatir bahwa biaya ini akan langsung membebani mereka. Selama pembahasan berlangsung, Komdigi memastikan operator tetap menjalankan registrasi biometrik sesuai ketentuan tanpa mengubah harga jual kepada konsumen. Kepastian soal keringanan biaya diharapkan muncul dalam waktu dekat melalui surat edaran atau revisi regulasi terkait.

Sinergi antara pemerintah, operator, dan penyedia teknologi identitas digital akan menjadi kunci menjaga keseimbangan antara keamanan siber, keberlanjutan bisnis telekomunikasi, dan perlindungan konsumen. Semua pihak berharap ada titik temu yang adil.