Ketua Satgas PRR Pacu Pengesahan Anggaran Rehab Pascabencana Sumatra

JAKARTA — Upaya pemulihan wilayah Sumatra yang porak poranda akibat rangkaian bencana alam besar kini memasuki babak krusial. Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) terus menggencarkan lobi lintas kementerian untuk memastikan pagu anggaran rehabilitasi senilai Rp100,1 triliun segera memperoleh persetujuan. Desakan ini bukan tanpa alasan: semakin lama dana tersendat, semakin dalam pula penderitaan warga yang kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan akses terhadap layanan dasar.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara tegas berada di garda depan menyuarakan urgensi percepatan tersebut. Dalam sejumlah rapat koordinasi tertutup, Mendagri menekankan bahwa keterlambatan pencairan anggaran hanya akan memperparah dampak sosial-ekonomi di provinsi-provinsi terdampak, terutama Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, dan Bengkulu. Ia meminta agar seluruh jajaran pemerintahan, dari pusat hingga daerah, menghilangkan ego sektoral demi satu tujuan besar: mengembalikan denyut kehidupan masyarakat Sumatra.

Kebutuhan Dana Membengkak hingga Rp100 Triliun

Hitungan resmi yang diajukan Satgas PRR menunjukkan kebutuhan total mencapai Rp100,1 triliun untuk periode 2024–2028. Angka fantastis ini mencakup pembangunan kembali ribuan rumah rusak berat, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, pemulihan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta program pemulihan ekonomi produktif. Komponen terbesar adalah hunian tetap dan infrastruktur vital yang di banyak lokasi nyaris rata dengan tanah setelah diguncang gempa berkekuatan besar dan diterjang banjir bandang.

Satgas PRR merinci bahwa anggaran tersebut akan dicairkan secara bertahap sesuai prioritas. Tahap darurat (2024–2025) difokuskan pada pembangunan hunian sementara, pembersihan puing, dan pemulihan akses dasar. Tahap rekonstruksi jangka menengah (2026–2027) menyasar infrastruktur strategis dan pemulihan sektor pertanian serta perikanan yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Adapun tahap akhir (2028) diarahkan untuk penguatan ketahanan bencana, termasuk pembangunan tanggul, sistem peringatan dini, dan relokasi permukiman dari zona merah ke kawasan aman.

Dorongan Cepat dari Mendagri Tito Karnavian

Mendagri tidak hanya mendorong percepatan dari sisi penganggaran, tetapi juga menekankan pentingnya pembenahan tata kelola penyaluran dana. Ia menginstruksikan inspektorat daerah untuk melakukan pendampingan dan pengawasan agar setiap rupiah sampai ke sasaran tanpa kebocoran. “Kita tidak bisa lagi menggunakan pola lama yang birokratis dan lamban. Situasi darurat menuntut respons luar biasa dengan akuntabilitas tinggi,” demikian kutipan pernyataan Mendagri dalam sebuah forum tertutup yang diungkapkan seorang pejabat yang enggan disebut namanya.

Lebih lanjut, Tito Karnavian menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan lembaga kemanusiaan. Ia menyinggung keberhasilan penanganan bencana sebelumnya yang dapat dipercepat karena komando terpadu. Pola serupa ingin direplikasi di Sumatra dengan Satgas PRR sebagai koordinator utama yang memiliki kewenangan penuh memangkas rantai birokrasi.

Skala Kerusakan dan Tantangan di Lapangan

Bencana yang memicu program raksasa ini bukanlah peristiwa tunggal, melainkan akumulasi dari rentetan musibah yang terjadi sejak akhir 2023 hingga awal 2025. Gempa bumi tektonik di sepanjang patahan Sumatra, letusan gunung berapi di bagian barat, serta banjir dan longsor akibat cuaca ekstrem telah menimbulkan korban jiwa ribuan orang dan mengungsikan lebih dari setengah juta warga. Data terbaru Satgas PRR mencatat lebih dari 180.000 unit rumah rusak, 2.400 kilometer jalan terputus, dan 870 fasilitas publik lumpuh total.

Di lapangan, tantangan terbesar bukan hanya soal teknis membangun kembali. Medan yang sulit, terisolasi, dan risiko bencana susulan kerap menghambat distribusi material. Di sisi lain, trauma psikososial warga menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa diabaikan. Satgas PRR sedang merancang program pemulihan mental berbasis komunitas yang akan diintegrasikan dengan pembangunan fisik, dengan melibatkan para psikolog, tokoh agama, dan relawan setempat.

Lobi Anggaran dan Dinamika Politik

Proses persetujuan anggaran sebesar Rp100,1 triliun tidaklah mulus. Satgas PRR harus meyakinkan Badan Anggaran DPR bahwa hitungan kebutuhan bersifat realistis dan bukan penggelembungan. Beberapa fraksi mempertanyakan kapasitas serapan daerah yang acap kali rendah pada proyek rekonstruksi sebelumnya. Ketua Satgas PRR merespons dengan menunjukkan peta jalan yang rinci, lengkap dengan indikator kinerja dan mekanisme pelaporan berkala yang transparan.

Di pihak pemerintah, Kementerian Keuangan meminta agar anggaran tidak dibebankan seluruhnya pada APBN, melainkan ada skema pembiayaan kreatif seperti obligasi bencana, hibah luar negeri, dan keterlibatan BUMN. Satgas PRR menyambut baik gagasan tersebut dan sedang menyusun proposal pendanaan campuran yang diharapkan mempercepat cairnya dana tahap awal tanpa menunggu penetapan APBN Perubahan.

Harapan dari Masyarakat Sumatera

Warga di sejumlah titik pengungsian mengaku sudah sangat lelah dengan ketidakpastian. “Kami hanya ingin tahu kapan bisa mulai membangun rumah lagi. Kalau terus ditunda, anak-anak kami makin lama tidak sekolah dan kami tidak bisa kembali bekerja,” ujar Rudi, seorang petani kopi dari Kabupaten Tanah Datar. Cerita senada datang dari nelayan di Pesisir Selatan yang perahu dan alat tangkapnya hancur. Mereka berharap Satgas PRR tidak hanya gesit di Jakarta, tetapi juga hadir mendengar langsung aspirasi warga.

Ketua Satgas PRR berjanji akan menggelar musyawarah perencanaan partisipatif di setiap kabupaten terdampak sebelum proyek fisik dimulai. Pendekatan ini, menurutnya, akan memastikan tidak ada lagi gedung atau infrastruktur yang dibangun tanpa sesuai kebutuhan lokal. Rancangan hunian tetap juga akan disesuaikan dengan kearifan lokal dan karakteristik geografis untuk memperkuat ketahanan terhadap bencana di masa depan.

Menyongsong 2028: Bangkit Lebih Tangguh

Garis waktu hingga 2028 memang terlihat panjang, tetapi Satgas PRR menekankan bahwa pemulihan total tidak bisa instan. Prinsip “build back better” menjadi pedoman agar setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan infrastruktur dan komunitas yang lebih kuat ketimbang sebelum bencana. Percepatan persetujuan anggaran hanyalah langkah awal. Eksekusi di lapangan, pengawasan yang ketat, dan partisipasi masyarakat akan menentukan apakah pascabencana ini akan menjadi kisah pembangkitan atau justru kisah keterpurukan berkepanjangan.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian terus memantau perkembangan proses di parlemen. Ia menugaskan Dirjen Bina Pembangunan Daerah untuk melakukan simulasi penyaluran dana agar ketika persetujuan turun, proyek bisa langsung dijalankan tanpa jeda. Semua pihak kini menaruh harapan besar agar penantian panjang warga Sumatra segera berakhir. Bencana memang tak bisa dicegah, tetapi kepastian untuk bangkit sepenuhnya adalah hak yang tak boleh dirampas oleh tinta merah birokrasi.