Kepastian RKAB Menipis, Ekspor Nikel Indonesia Diprediksi Anjlok Jutaan Ton

Jakarta, Patokan – Industri pertambangan nasional kembali dihadapkan pada tantangan serius. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia baru-baru ini mengeluarkan proyeksi yang cukup mengejutkan, yakni potensi penurunan volume ekspor nikel hingga mencapai 5 juta ton pada tahun 2026 mendatang. Kondisi ini bukan tanpa sebab; ketidakpastian yang berkepanjangan terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dinilai menjadi biang keladi utama yang mengancam denyut nadi sektor hilirisasi mineral logam tersebut.

Faktor Ketidakpastian Regulasi

Ketua Umum Kadin Indonesia, yang akrab disapa Anindya Bakrie, dalam keterangannya belum lama ini menegaskan bahwa iklim investasi di sektor pertambangan saat ini tengah berada dalam fase kritis. Menurutnya, lambatnya proses persetujuan dan ketidakjelasan regulasi RKAB telah memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, baik domestik maupun asing. Para pengusaha kesulitan untuk melakukan perencanaan produksi jangka panjang karena status operasional tambang mereka tidak menentu.

“Ketika RKAB tidak kunjung disetujui atau justru dicabut di tengah jalan, perusahaan tidak bisa beroperasi secara optimal. Dampaknya langsung terasa pada rantai pasok, terutama untuk bijih nikel yang menjadi bahan baku utama berbagai produk turunan seperti stainless steel dan baterai kendaraan listrik,” ujar Anindya di sela-sela diskusi ekonomi yang digelar di Jakarta Pusat.

Dampak Berantai pada Hilirisasi

Proyeksi kehilangan 5 juta ton ekspor ini bukan sekadar angka. Jika realitas tersebut terjadi, maka akan terjadi efek domino yang signifikan. Pertama, pendapatan negara dari sektor non-pajak (PNBP) dan pajak ekspor dipastikan akan berkurang drastis. Kedua, kepercayaan investor global terhadap stabilitas kebijakan Indonesia akan terkikis, terutama di tengah persaingan ketat dengan negara produsen nikel lain seperti Filipina dan Kanada.

Lebih jauh, sektor hilirisasi yang selama ini menjadi kebanggaan pemerintah justru bisa terhambat. Pabrik smelter yang telah dibangun dengan investasi miliaran dolar membutuhkan pasokan bijih nikel yang stabil. Jika pasokan terhambat akibat masalah administratif, maka kapasitas produksi smelter akan menurun, dan pada akhirnya ekspor produk jadi (seperti feronikel atau nickel pig iron) juga ikut tertekan. Ironisnya, tujuan awal hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah justru bisa gagal karena masalah internal yang seharusnya bisa diatasi.

Desakan Perbaikan Sistem Perizinan

Kadin menilai bahwa akar permasalahan terletak pada sistem birokrasi yang masih tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, serta seringnya terjadi perubahan kebijakan yang mendadak. Untuk itu, mereka mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi perizinan, khususnya dalam proses evaluasi RKAB yang saat ini dinilai terlalu lama dan tidak transparan.

“Kami berharap pemerintah dapat membuat sistem satu pintu yang jelas dan memiliki kepastian waktu. Misalnya, jika dokumen lengkap, maka persetujuan harus keluar dalam 30 hari kerja. Jangan ada lagi praktik yang membuat investor menunggu berbulan-bulan tanpa kejelasan,” tegas Anindya.

Selain itu, Kadin juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kebijakan transisi yang lebih fleksibel. Alih-alih langsung memangkas kuota produksi, pemerintah bisa melakukan dialog intensif dengan asosiasi pengusaha untuk mencari solusi tengah. Hal ini penting agar target produksi nasional tetap tercapai tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

Respon Pemerintah dan Optimisme di Tengah Tekanan

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum memberikan tanggapan resmi terkait proyeksi dari Kadin tersebut. Namun, sebelumnya pihak kementerian sempat menyatakan bahwa percepatan digitalisasi layanan perizinan sedang dilakukan untuk memangkas waktu proses.

Di sisi lain, analis komoditas menilai bahwa proyeksi kehilangan 5 juta ton ekspor ini bisa menjadi sinyal peringatan dini. Meski pasar global masih menyerap nikel Indonesia, namun jika pasokan terganggu, harga nikel di pasar internasional bisa bergejolak. Beberapa produsen smelter di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara dilaporkan mulai mengurangi jam operasi pekerja akibat menipisnya stok bijih di stockpile.

Para pekerja tambang pun ikut merasakan dampaknya. Beberapa serikat pekerja di kawasan industri Morowali mengaku khawatir akan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) jika perusahaan terpaksa mengurangi produksi dalam jangka waktu lama. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah, karena sektor pertambangan menyerap ratusan ribu tenaga kerja langsung.

Harapan di Tengah Ketidakpastian

Meski prediksi ini terkesan suram, Kadin masih membuka ruang optimisme. Mereka percaya bahwa dengan komunikasi yang baik antara dunia usaha dan regulator, angka 5 juta ton tersebut dapat dihindari. Syaratnya, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret dalam waktu dekat, bukan sekadar wacana.

“Kami tidak ingin ini menjadi kenyataan. Semua pihak harus duduk bersama. Jika perizinan beres, kami yakin produksi bisa normal kembali dan ekspor tetap bergairah. Ini semua kembali pada niat politik untuk membersihkan birokrasi,” pungkas Anindya.

Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia seharusnya menjadi pemain utama yang tak tergoyahkan. Namun, ketidakpastian regulasi justru menjadi bumerang yang bisa menggerus keunggulan kompetitif tersebut. Semua mata kini tertuju pada langkah pemerintah dalam merespons desakan ini, apakah akan menyelamatkan industri atau membiarkan proyeksi kelam tersebut menjadi kenyataan.