Kemkomdigi Beri Klarifikasi soal Istilah Londo Ireng yang Memicu Kontroversi

Jakarta — Publik baru-baru ini diramaikan dengan perdebatan sengit setelah Presiden Prabowo Subianto melontarkan istilah "Londo Ireng" dalam sebuah forum yang dihadiri pejabat dan tokoh masyarakat. Istilah yang dalam bahasa Jawa bermakna "Belanda Hitam" itu ditujukan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta sebagian kalangan wartawan yang dianggapnya mencampuri urusan kedaulatan nasional. Pernyataan tersebut langsung menuai gelombang kritik dari berbagai elemen sipil yang menilai pilihan diksi kepala negara berpotensi merendahkan martabat kelompok tertentu dan bertentangan dengan semangat antirasisme.

Konteks Historis dan Ledakan Kritik

Secara historis, sebutan "Londo Ireng" pernah digunakan pada masa kolonial untuk menyebut tentara bayaran berkulit hitam asal Afrika yang dibawa Belanda ke Nusantara. Karena itu, penggunaan istilah ini dianggap sangat tidak pantas bila dilekatkan pada warga negara Indonesia yang tengah menjalankan profesi jurnalistik atau kegiatan advokasi. Koalisi organisasi pers, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta Lembaga Bantuan Hukum Pers dengan tegas mengecam pernyataan tersebut. Mereka menilai Presiden telah menggunakan bahasa yang mengandung nuansa rasial dan bisa mencederai prinsip kebebasan pers yang dijamin konstitusi.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut menyuarakan keprihatinan. Dalam keterangannya, Komnas HAM mengingatkan bahwa pejabat publik, terutama Presiden, seharusnya menjadi teladan dalam mempromosikan kesetaraan dan nondiskriminasi. Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari komisi yang membidangi hak asasi juga mendesak agar Presiden segera memberikan klarifikasi demi menjaga persatuan bangsa.

Di media sosial, tanda pagar #LondoIreng sempat viral. Banyak warganet yang mengunggah meme satir sekaligus kritik bahwa seorang presiden seharusnya tidak menggunakan istilah etnis sebagai senjata verbal. Sebagian lagi berpendapat bahwa pernyataan itu sengaja dilontarkan untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu strategis lain yang tengah dihadapi pemerintah.

Kementerian Komunikasi dan Digital Buka Suara

Menanggapi riuhnya kritik, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) akhirnya buka suara melalui juru bicara resminya, Dr. Lingga Wardani, dalam konferensi pers daring, Kamis sore. Lingga menyampaikan bahwa pemerintah memahami keresahan publik, namun meminta agar seluruh pihak tidak menarik interpretasi yang keliru dari konteks penuh pidato Presiden. "Istilah itu tidak dimaksudkan sebagai stigmatisasi rasial terhadap siapapun," ujarnya sambil menekankan pentingnya melihat rekaman lengkap acara tersebut.

Menurut Lingga, Presiden Prabowo sedang mengkritik intervensi asing yang dinilai berlebihan dan mencoba memengaruhi kebijakan dalam negeri melalui pendanaan sejumlah LSM dan platform pemberitaan. Ia menyebut bahwa istilah "Londo Ireng" digunakan sebagai metafora kultural untuk menggambarkan "kekuatan asing yang tidak transparan", bukan untuk menyerang warna kulit atau identitas seseorang. "Presiden justru mengapresiasi peran jurnalis yang bekerja berdasarkan kode etik dan prinsip kemerdekaan pers yang bertanggung jawab," tambahnya.

Kemkomdigi berjanji akan lebih memperkuat literasi digital masyarakat agar wacana serupa tidak mudah disalahpahami. Kementerian juga akan mengundang para pemimpin redaksi dan aktivis pers untuk berdialog guna meredakan ketegangan. Lingga menggarisbawahi bahwa ruang digital Indonesia harus tetap menjadi ajang komunikasi yang sehat, tanpa ujaran kebencian, termasuk yang menggunakan simbol-simbol etnis secara negatif.

Tanggapan Masyarakat Sipil: Tidak Cukup Hanya Klarifikasi

Meskipun Kemkomdigi telah memberikan penjelasan, sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai klarifikasi itu belum memadai. Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Kebijakan (ELSA) menyatakan bahwa pernyataan Presiden sudah telanjur menyakiti kelompok minoritas dan penggiat hak asasi. "Kami mendesak Presiden sendiri yang menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Klarifikasi dari kementerian tidak bisa menggantikan pertanggungjawaban langsung seorang kepala negara," tegasnya.

Di sisi lain, sejumlah pendukung Presiden justru membela dengan menyebut bahwa kritik yang muncul adalah bentuk sensasi politik. Mereka berargumen bahwa masyarakat sudah terbiasa dengan gaya bicara blak-blakan Prabowo dan seharusnya fokus pada substansi pesan, bukan hanya pemilihan kata. Namun, pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia mengingatkan bahwa di era digital saat ini, setiap diksi publik figur sangat rentan direspon secara luas dan cepat, sehingga harmoni kebangsaan harus dijaga dengan bahasa yang inklusif.

Menimbang Ulang Etika Komunikasi Publik

Kontroversi "Londo Ireng" ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa etika komunikasi publik tidak bisa ditawar. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, retorika yang memadukan istilah kedaerahan dengan muatan historis kelam dapat memicu perpecahan meskipun niatnya bukan untuk menyinggung. Alih-alih hanya bersandar pada klaim metafor, pemerintah dituntut lebih peka terhadap perspektif korban dari diksi semacam itu.

Sejumlah akademisi mendorong agar Kantor Staf Presiden menyusun panduan komunikasi kebangsaan yang memperkaya khasanah budaya Nusantara tanpa melukai kelompok mana pun. Sembari menunggu langkah konkret tersebut, publik masih menantikan apakah Presiden akan menempuh pendekatan yang lebih merangkul atau justru mengabaikan kekecewaan yang sudah terlanjur meluas. Kini, bola panas ada di tangan istana untuk memulihkan citra dan memastikan bahwa kritik terhadap LSM dan pers tidak lagi diungkapkan dengan bahasa yang diperdebatkan secara serius oleh anak bangsa sendiri.