Kemensetneg Ambil Alih Wisma Serbaguna di GBK

Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara resmi mengambil alih pengelolaan dan kepemilikan aset Gedung Wisma Serbaguna yang berdiri di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Langkah ini menandai berakhirnya penguasaan pihak lain atas fasilitas strategis yang selama ini menjadi denyut kegiatan olahraga, seni, dan konvensi di ibu kota.

Status Baru Aset Negara

Wisma Serbaguna yang direbut kembali itu sejatinya tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) di bawah pengelolaan Kementerian Sekretariat Negara. Namun, implementasi di lapangan sejak belasan tahun silam memperlihatkan adanya celah tata kelola yang menjadikan gedung tersebut seolah beroperasi di luar kendali langsung pemerintah. Dari penelusuran kami, pengambilalihan ini dipicu oleh perintah penertiban aset-aset idle yang digulirkan lintas kementerian setelah audit menyeluruh terhadap pemanfaatan lahan dan bangunan negara di area GBK. Deputi Bidang Pengelolaan Aset Kemensetneg menegaskan bahwa penguasaan fisik dan administrasi kini sepenuhnya dikonsolidasikan untuk menghindari potensi kerugian negara yang selama ini terjadi akibat ketiadaan kontribusi nyata ke kas pemerintah.

Sebelumnya, manajemen Wisma Serbaguna dijalankan oleh operator yang diikat perjanjian kerja sama tanpa pengawasan ketat. Sejumlah sumber internal menyebut jika kontrak pengelolaan telah berakhir tanpa opsi perpanjangan yang bisa dipertanggungjawabkan dari sisi penerimaan negara bukan pajak. Karena itu, Kemensetneg memilih langkah tegas: menutup akses operator lama dan mengangkat personel pengelola baru yang ditunjuk langsung oleh biro terkait. Proses ini disertai penempelan plang pengumuman di lokasi yang menegaskan larangan bagi pihak ketiga untuk memanfaatkan ruang tanpa izin resmi kesetneg.

Profil dan Lokasi Gedung

Gedung Wisma Serbaguna berada di sisi timur laut kompleks GBK, persisnya di atas lahan seluas dua hektar yang diapit oleh Stadion Renang dan arena tenis. Bangunan berlanggam tropis modern ini memiliki dua lantai utama dan aula tengah yang bisa menampung hingga 2.500 penonton, menjadikannya pilihan favorit turnamen bulu tangkis nasional, kejuaraan pencak silat, hingga pameran dagang berskala regional. Lantai dasarnya menyediakan ruang komersial, kantor federasi olahraga, serta gudang alat yang sempat disewakan ke pihak swasta tanpa skema sewa yang transparan.

Lokasi ini sangatlah strategis. Ia merapat ke Pintu Satu GBK yang berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman, membuat Wisma Serbaguna menjadi satu dari sedikit aset pemerintah di Segitiga Emas Jakarta yang belum tersentuh modernisasi signifikan. Peta digital yang beredar di kalangan perencana kota menunjukkan potensi integrasi gedung itu dengan jalur MRT fase dua yang sedang digarap, sekaligus menjadi penghubung antara pusat bisnis Sudirman dan pusat olahraga Senayan. Maka tak heran jika pengambilalihan ini dikaitkan dengan proyek besar revitalisasi seluruh kawasan GBK yang disokong oleh Sekretariat Negara.

Alasan di Balik Pengambilalihan

Selain faktor penertiban, motif penguasaan kembali Wisma Serbaguna berpangkal pada rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan yang menemukan indikasi pemanfaatan aset tidak sesuai peruntukan. Audit tahun lalu mencatat bahwa sebagian ruang disewakan sebagai gudang alat berat dan kantor harian tanpa mengantongi izin prinsip dari pengelola barang. Hal ini melanggar Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang mewajibkan setiap bentuk pemanfaatan aset oleh pihak luar harus dilelang atau setidaknya memperoleh persetujuan menteri keuangan.

Kemensetneg juga menyoroti minimnya laporan pendapatan dari operator lama. Meski gedung beroperasi nyaris sepanjang musim dengan event berkala, setoran ke rekening kas negara tidak mengalami kenaikan berarti dalam lima tahun terakhir. Alhasil, kebijakan zero tolerance terhadap penyimpangan aset menjadi dasar hukum yang kuat untuk mengakhiri kerja sama sepihak. Kini, Wisma Serbaguna akan dimasukkan ke dalam database inventarisasi BMN yang terintegrasi dengan aplikasi SIMAN, sehingga setiap perubahan, pemeliharaan, dan jadwal penggunaan bisa termonitor secara daring oleh publik.

Rencana Pengembangan ke Depan

Pemerintah belum mengumumkan secara detail nasib gedung pascapengambilalihan, namun sejumlah sketsa awal mulai bocor ke media. Skenario pertama adalah menjadikan Wisma Serbaguna sebagai pusat konvensi olahraga yang dilengkapi fasilitas digital untuk menunjang siaran langsung. Skenario kedua mengarah pada fungsi ganda: mempertahankan aula pertandingan sekaligus menambah ruang pelatihan bagi atlet nasional yang kampusnya tersebar di sekitar Senayan. Konsep ini sejalan dengan Instruksi Presiden tentang percepatan prestasi olahraga nasional.

Rencana lain yang tak kalah ambisius adalah mengerjasamakan pembangunan mixed-use building melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha), di mana investor bisa membangun hotel dan retail di sekitar Wisma dengan kewajiban merenovasi gedung utama. Namun, opsi tersebut masih menunggu lampu hijau dari Kementerian Keuangan lantaran memerlukan kajian penilaian aset yang komprehensif. Yang jelas, dalam jangka pendek pemerintah akan membersihkan sisa-sisa penguasaan swasta dan memulai perbaikan atap, sistem listrik, serta akses disabilitas yang selama ini diabaikan oleh pengelola lama.

Langkah Kemensetneg ini menjadi sinyal bahwa negara tidak akan tinggal diam terhadap penelantaran aset-aset bernilai tinggi. Jika berjalan lancar, Wisma Serbaguna bisa menjadi model pengelolaan profesional BMN yang mengombinasikan fungsi publik dengan potensi komersial yang terkendali, sekaligus mengamankan posisi Senayan sebagai pusat olahraga dan ekonomi kreatif modern di Asia Tenggara.