KemenHAM DKI Ingatkan Publik Hindari Politisasi SARA Pascabentrokan Menteng

Peristiwa bentrokan berdarah yang terjadi di kawasan Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat, telah memicu perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Perwakilan Daerah Khusus Jakarta. Insiden yang merenggut korban jiwa tersebut kini memasuki babak baru ketika sejumlah spekulasi liar mulai beredar di masyarakat, terutama di media sosial, yang mencoba mengaitkan peristiwa ini dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah KemenHAM DKI Jakarta, Mikael Azedo Harwito, angkat bicara dan menyerukan agar publik menahan diri serta tidak terburu-buru menarik kesimpulan yang bisa memperkeruh suasana.

Dalam keterangan resmi yang dikeluarkan pada Selasa sore, Mikael menegaskan bahwa bentrokan yang terjadi merupakan peristiwa kriminal murni yang harus dilihat dari dimensi hukum, bukan dari sudut pandang identitas kelompok tertentu. “Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak membawa-bawa isu SARA dalam peristiwa ini. Setiap tindakan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, dan negara memiliki mekanisme hukum untuk menanganinya tanpa perlu memperuncing perbedaan,” ujarnya.

Bentrokan yang bermula dari pertikaian antarindividu di sebuah tempat usaha itu dengan cepat menjadi sorotan setelah sejumlah akun media sosial menyebarkan narasi bernuansa provokatif yang menyudutkan salah satu kelompok. Mikael menyoroti bahwa di era digital seperti sekarang, penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab dapat merusak tatanan sosial yang selama ini dijaga dengan susah payah. KemenHAM DKI Jakarta, lanjutnya, akan terus memantau dinamika yang berkembang dan siap mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara, termasuk hak untuk merasa aman dan bebas dari diskriminasi, tetap terlindungi.

Sepanjang tahun ini, Jakarta telah mencatat beberapa insiden kekerasan jalanan yang menjadi perhatian publik. Namun, kasus di Menteng ini memiliki kompleksitas tersendiri karena berlokasi di pusat ibu kota dan langsung memunculkan sentimen primordial. Mikael mengingatkan bahwa sejarah Indonesia telah mencatat betapa destruktifnya konflik yang dipicu oleh isu SARA, sehingga kewaspadaan bersama menjadi mutlak diperlukan. “Kita tidak boleh membiarkan provokasi sekecil apa pun berkembang menjadi api yang membesar dan membakar persatuan kita. Negara hadir untuk menegakkan keadilan, dan proses itu harus dihormati,” katanya.

Selain mengimbau masyarakat, KemenHAM DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan kepolisian dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa penanganan kasus ini berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi yang tidak perlu. Mikael menyampaikan bahwa pihaknya telah membuka saluran komunikasi bagi warga yang merasa dirugikan atau membutuhkan pendampingan hukum terkait dampak bentrokan ini. Langkah ini diambil sebagai bagian dari mandat KemenHAM untuk melakukan pelindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia di seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi lain, polemik yang berkembang di ruang publik menunjukkan betapa mudahnya isu kekerasan dipolitisasi untuk kepentingan sesaat. Mikael menekankan bahwa pihaknya tidak akan segan merekomendasikan tindakan tegas kepada platform digital agar konten-konten yang mengandung ujaran kebencian dan provokasi segera diturunkan. “Ruang digital adalah bagian dari ruang publik kita. Jika di sana terjadi pelanggaran HAM berupa penyebaran kebencian, maka negara wajib hadir untuk menghentikannya,” tegasnya.

Pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Dr. Rizal Arifin, menilai bahwa pernyataan KemenHAM DKI Jakarta sudah tepat karena memberikan sinyal kuat bahwa negara tidak akan mentoleransi segala bentuk eksploitasi perbedaan. Menurutnya, dalam situasi seperti ini, tokoh masyarakat dan pemimpin agama memiliki peran vital untuk meredakan tensi dan memberikan pemahaman yang benar tentang duduk perkara. “Ketika aparat penegak hukum sedang bekerja, masyarakat justru harus memberikan ruang agar proses berjalan tanpa tekanan. Politisasi SARA hanya akan merugikan semua pihak dan menghambat penegakan keadilan,” ungkap Rizal.

Tidak hanya pada aspek pencegahan, Mikael juga menyoroti pentingnya pemulihan psikologis bagi para korban dan keluarga yang terdampak. Insiden di Menteng telah meninggalkan trauma mendalam, dan negara melalui lembaga-lembaga terkait wajib menyediakan dukungan psikososial agar proses penyembuhan bisa berlangsung optimal. KemenHAM DKI Jakarta, dalam hal ini, akan menjadi jembatan antara warga yang membutuhkan dengan layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat.

Mikael menutup keterangannya dengan pesan persatuan yang mengingatkan kembali pada semangat Bhinneka Tunggal Ika. “Jakarta adalah miniatur Indonesia. Di sini kita hidup berdampingan dengan segala keragaman. Jangan biarkan peristiwa sesaat menghapus ikatan kemanusiaan yang sudah kita jalin selama bertahun-tahun. Mari serahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak berwenang, dan bersama-sama kita jaga kedamaian di ibu kota,” tutupnya.

Dengan demikian, peristiwa bentrokan di Menteng tidak hanya menjadi ujian bagi penegakan hukum, tetapi juga ujian bagi komitmen bersama dalam menjaga harmoni sosial. Imbauan KemenHAM DKI Jakarta agar masyarakat menjauhi isu SARA menjadi pengingat bahwa keadilan tidak boleh dikompromikan oleh prasangka, dan persatuan harus menjadi prioritas di atas segala kepentingan.