KABUL — Sekutu Barat Dituduh Hipokrit Terkait Pemotongan Bantuan Bagi Afghanistan

KABUL — Di tengah deru angin dingin yang menyelimuti lanskap reruntuhan konflik di Afghanistan, sebuah krisis kemanusiaan yang sunyi namun mematikan terus mencengkeram jutaan nyawa. Sejak otoritas Taliban kembali memegang tampuk kekuasaan pada tahun 2021, berbagai kebijakan ketat yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan dan ruang publik memicu kecaman keras dari dunia internasional. Namun, di balik narasi keprihatinan yang terus digemakan oleh negara-negara donor Barat, tersembunyi kenyataan pahit: bantuan kemanusiaan ke negara tersebut justru merosot tajam ke titik yang sangat mengkhawatirkan.

Kondisi ini memicu reaksi keras dari para pemimpin lembaga kemanusiaan non-pemerintah yang beroperasi langsung di lapangan. Langkah menarik pendanaan dengan alasan menekan rezim penguasa dinilai sebagai strategi yang salah sasaran, di mana rakyat sipil—terutama perempuan dan anak-anak—yang justru menjadi korban paling terdampak dari keputusan politik tersebut.

Kritik Atas Standar Ganda Dunia Internasional

Sekretaris Jenderal Norwegian Refugee Council (NRC), Jan Egeland, melontarkan kritik tajam terhadap komunitas internasional yang dinilainya menerapkan standar ganda dalam menangani isu Afghanistan. Saat melakukan peninjauan langsung terhadap proyek-proyek bantuan kemanusiaan di berbagai wilayah Afghanistan, Egeland menegaskan bahwa memperjuangkan hak-hak sipil perempuan adalah hal yang mutlak, tetapi memotong dana bantuan dasar atas nama norma tersebut adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

"Sangat benar jika negara-negara asing menuntut—seperti yang kami lakukan—pendidikan bagi anak-anak perempuan Afghanistan dan hak kerja bagi perempuan Afghanistan," tegas Jan Egeland saat diwawancarai di Kabul. "Namun, adalah sebuah hipokrasi ketika tuntutan itu disuarakan dari luar negeri dalam seminar-seminar di ibu kota Eropa, sementara pada saat yang sama mereka memotong bantuan pangan dan pendidikan dasar bagi anak-anak perempuan di sini."

Menurut Egeland, ada kesalahpahaman mendasar di kalangan pembuat kebijakan internasional. Anggapan bahwa menghentikan kucuran dana dapat menghukum rezim Taliban terbukti keliru secara realitas operasional. Tindakan tersebut justru mencabut satu-satunya jaring pengaman sosial yang tersisa bagi masyarakat rentan.

Dampak Katastrofik Pemotongan Dana Kemanusiaan

Data PBB menunjukkan skenario yang sangat mengkhawatirkan. Hingga akhir Agustus lalu, PBB baru menerima kurang dari 30 persen dari total anggaran bantuan yang dibutuhkan untuk menyalurkan program penyelamatan jiwa di Afghanistan. Defisit anggaran yang masif ini terjadi di tengah guncangan bencana alam beruntun serta arus pemulangan paksa jutaan warga Afghanistan dari negara tetangga seperti Iran dan Pakistan sejak tahun 2023.

Kombinasi antara kemarau panjang, bencana alam, pemulangan pengungsi, dan penarikan donor asing telah memicu eskalasi krisis gizi buruk secara masif. Badan Anak PBB (UNICEF) melayangkan peringatan serius bahwa tingkat gizi buruk akut telah mencapai ambang batas kritis sepanjang tahun ini.

Laporan PBB menambahkan bahwa pemangkasan dana pendukung secara langsung memaksa penghentian berbagai fasilitas vital. Dalam enam bulan pertama tahun ini saja, sebanyak 175 pusat layanan perlindungan kekerasan berbasis gender terpaksa gulung tikar akibat ketiadaan alokasi dana, yang secara langsung berdampak buruk pada keselamatan lebih dari satu juta warga.

Dilema Operasional dan Pemutusan Hubungan Kerja Staf Perempuan

Ironi terbesar dari krisis pendanaan ini berdampak langsung pada para pekerja kemanusiaan perempuan di Afghanistan. NRC, yang mengoperasikan program bantuan di sektor pangan, tempat tinggal, dan pendidikan dengan mempekerjakan sekitar 400 staf lokal—termasuk perempuan—kini berada dalam posisi yang sangat sulit.

Ketiadaan anggaran memaksa lembaga internasional untuk mengambil keputusan tragis: merumahkan para pekerja dan pengajar perempuan yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.

"Kami terpaksa merumahkan pekerja kemanusiaan perempuan dan guru-guru perempuan di tingkat sekolah dasar untuk anak perempuan karena kami tidak lagi memiliki cukup uang," ungkap Egeland dengan nada prihatin. "Mereka yang percaya bahwa menghukum Taliban dengan cara mengambil bantuan dari rakyat Afghanistan tidak memahami sedikit pun realitas yang terjadi di tanah ini."

Kondisi ini menuntut komitmen baru dari donor internasional untuk memisahkan agenda politik geopolitik dari kewajiban moral kemanusiaan. Tanpa intervensi dana darurat yang cepat dan pragmatis, jutaan perempuan dan anak-anak Afghanistan dipastikan akan menanggung beban penderitaan yang jauh lebih berat di masa mendatang.