Jutaan Akun Anak Ditutup, Tapi Apakah Ruang Digital Sudah Lebih Aman?

Implementasi regulasi perlindungan anak di ranah digital yang mulai berlaku awal tahun ini langsung menunjukkan hasil signifikan. Data sementara dari evaluasi perdana menyebutkan jutaan akun milik pengguna di bawah umur berhasil ditutup oleh platform media sosial dalam satu bulan pertama. Meski langkah ini diapresiasi, sejumlah pengamat teknologi dan pemerhati anak mempertanyakan sejauh mana efektivitasnya dalam jangka panjang.

Banjir Penutupan Akun

Berdasarkan laporan kementerian terkait yang diterima redaksi, lebih dari 4,2 juta akun yang terindikasi dimiliki atau dikendalikan oleh anak-anak telah dihapus secara permanen atau dibekukan sementara. Angka ini mencakup platform-platform besar seperti penyedia pesan instan, layanan berbagi video, dan jejaring sosial populer di Tanah Air. Penutupan masif tersebut merupakan buah dari kerja sama pemerintah dengan operator digital yang mulai menerapkan verifikasi usia ketat sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2026 yang lebih dikenal dengan PP Tunas.

Mekanisme penertiban dilakukan lewat beberapa jalur. Pertama, sistem kecerdasan buatan milik platform menyisir data pengguna—unggahan, pola interaksi, hingga bahasa percakapan—untuk mendeteksi pengguna yang diduga di bawah umur. Kedua, pengguna yang tidak lolos verifikasi identitas berbasis data kependudukan otomatis masuk daftar pembatasan. Ketiga, laporan dari sesama pengguna turut mempercepat identifikasi. "Kami tidak ingin sekadar menutup akun, tapi membangun ekosistem yang betul-betul memisahkan anak dari konten berisiko tinggi," ujar seorang pejabat direktorat jenderal aplikasi informatika yang enggan disebut namanya.

Lebih dari Sekadar Penutupan

Namun, peneliti dari Lembaga Studi Digital dan Anak mengingatkan bahwa angka penutupan belum tentu mencerminkan keberhasilan. Banyak anak yang memiliki literasi digital cukup tinggi mampu menyiasati sistem. Sebagian menggunakan akun orang tua, memalsukan tanggal lahir saat registrasi, atau beralih ke platform alternatif yang tidak terjangkau regulasi. Di sejumlah komunitas remaja, tutorial membuat akun dengan data pinjaman bahkan sudah beredar luas di forum tertutup.

Di sisi lain, platform yang tunduk pada PP Tunas menghadapi dilema. Di satu sisi mereka wajib menegakkan aturan, di sisi lain kehilangan segmen pengguna muda berarti kehilangan trafik dan potensi pemasukan iklan. Akibatnya, ada kekhawatiran bahwa beberapa platform hanya melakukan kepatuhan minimal, seperti menampilkan pop-up konfirmasi usia yang mudah dilewati, tanpa melakukan pengawasan konten yang sesungguhnya.

Persoalan makin kompleks karena batasan usia dalam PP Tunas—yaitu di bawah 18 tahun—tidak selalu sejalan dengan definisi platform global. Beberapa layanan internasional memberlakukan batas 13 tahun untuk pembuatan akun, sehingga kebijakan Indonesia yang lebih ketat menimbulkan resistensi dari perusahaan teknologi asing yang harus menyesuaikan sistem global mereka dengan aturan lokal.

Tantangan Pengawasan Konten

PP Tunas tidak hanya mengatur soal akun, tetapi juga mewajibkan platform untuk menerapkan penyaringan konten proaktif berbasis risiko. Konten yang mengandung kekerasan, pornografi, perundungan, hingga ajakan bunuh diri wajib diblokir sebelum sampai ke layar pengguna muda. Sayangnya, temuan awal menunjukkan bahwa algoritma pendeteksi masih sering salah sasaran. Konten edukatif atau diskusi kesehatan remaja kerap ikut tersaring, sementara beberapa konten berkedok hiburan berhasil lolos.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turut mengungkapkan bahwa dalam dua bulan pertama, unit layanan pengaduan menerima lebih dari 12 ribu laporan masyarakat terkait konten berbahaya yang belum ditangani. Ini menunjukkan bahwa sistem yang dibangun masih menyisakan celah besar. Beberapa organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk mempercepat pembentukan dewan pengawas independen yang beranggotakan ahli teknologi, psikolog anak, dan perwakilan orang tua, agar bisa memberikan rekomendasi perbaikan secara berkala.

Peran Orang Tua yang Tak Tergantikan

Di tengah segala upaya teknis, para pemangku kepentingan sepakat bahwa teknologi tidak akan pernah menggantikan peran orang tua. Psikolog anak dari Universitas Indonesia, Dr. Ratna Sari (bukan nama sebenarnya), menekankan bahwa risiko terbesar bukan sekadar akses, melainkan kurangnya pendampingan. "Anak yang dilarang tanpa penjelasan akan mencari jalan sendiri. Yang kita butuhkan adalah komunikasi terbuka dan pemahaman kritis tentang dunia digital," katanya.

Sejalan dengan itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merilis panduan resmi bagi sekolah dan keluarga tentang pendidikan literasi digital. Program ini mencakup cara mengenali hoaks, menolak ajakan berisiko, hingga membangun keseimbangan penggunaan gawai. Di sejumlah kota besar, kelompok-kelompok orang tua mulai membentuk komunitas belajar bersama anak, membalikkan paradigma dari pengawasan penuh rasa curiga menjadi eksplorasi bersama yang sehat.

Jalan Panjang Menuju Ruang Digital Ramah Anak

Evaluasi awal PP Tunas memang menunjukkan progres nyata dalam membereskan puluhan juta akun anak. Namun, jalan menuju ruang digital yang benar-benar ramah dan aman bagi generasi muda masih panjang. Diperlukan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, platform, lembaga pendidikan, serta keluarga agar regulasi ini tidak berhenti pada angka penutupan akun semata.

Dengan masifnya perkembangan teknologi dan terus bermunculannya platform baru, aturan pun harus cukup lincah untuk beradaptasi. Pemerintah berjanji akan melakukan tinjauan setiap enam bulan terhadap implementasi PP Tunas dan membuka ruang dialog dengan publik. Apakah janji itu akan terwujud atau sekadar menjadi formalitas, semua akan diuji seiring bergulirnya waktu dan kian peliknya problematika anak di era digital.