Jaksa Agung Lantik 34 Pejabat Baru, Tegaskan Integritas dan Tanggung Jawab

Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin, memimpin upacara pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan terhadap 34 pejabat struktural di lingkungan Korps Adhyaksa. Prosesi yang berlangsung khidmat itu menandai babak baru perjalanan karier puluhan jaksa yang mendapat kepercayaan mengemban amanah di sejumlah satuan kerja, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pelantikan puluhan pejabat ini merupakan bagian dari dinamika organisasi yang terus bergerak. Mutasi serta promosi jabatan dipandang sebagai kebutuhan institusi untuk menjaga kesinambungan kinerja sekaligus memberi ruang penyegaran bagi para pejabat yang dinilai memiliki kapasitas dan rekam jejak baik selama menjalankan tugas.

Dalam arahannya, Burhanuddin menitipkan pesan mendalam kepada seluruh pejabat yang baru saja diambil sumpahnya. Ia menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pimpinan, tetapi juga kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

Integritas Menjadi Fondasi Utama

Salah satu penekanan terbesar yang disampaikan orang nomor satu di Korps Adhyaksa itu adalah soal integritas. Menurutnya, seorang penegak hukum tidak boleh sedikit pun membuka celah bagi perilaku tercela, sebab kepercayaan publik sangat bergantung pada cara aparat kejaksaan menjalankan kewenangannya sehari-hari.

Burhanuddin mengingatkan, wewenang besar yang melekat pada profesi jaksa harus diimbangi dengan moralitas dan kesadaran diri yang tinggi. Ia meminta para pejabat baru menjauhi segala bentuk penyalahgunaan jabatan, termasuk godaan gratifikasi dan praktik transaksional dalam penanganan perkara yang selama ini kerap menjadi sorotan tajam masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga marwah institusi. Setiap tindakan seorang jaksa, sekecil apa pun, akan selalu dikaitkan dengan nama besar kejaksaan. Karena itu, perilaku di dalam maupun di luar kedinasan mesti mencerminkan keteladanan yang dapat dilihat dan dirasakan publik.

Tanggung Jawab dalam Penegakan Hukum

Selain integritas, Jaksa Agung menyoroti tanggung jawab para pejabat dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Ia meminta jajarannya bekerja secara profesional, proporsional, dan berpedoman pada aturan yang berlaku, tanpa terpengaruh tekanan atau intervensi dari pihak mana pun.

Penegakan hukum, lanjutnya, tidak boleh hanya berorientasi pada pemidanaan. Kejaksaan dituntut mampu menghadirkan keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk melalui pendekatan keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan serta keseimbangan bagi para pihak yang berperkara.

Para pejabat baru juga diminta peka terhadap dinamika sosial di wilayah tugasnya. Menurut Burhanuddin, kehadiran kejaksaan di tengah masyarakat harus memberi manfaat nyata, bukan justru menimbulkan ketakutan atau ketidakpercayaan dari warga yang seharusnya dilayani.

Momentum Penyegaran Korps Adhyaksa

Pelantikan 34 pejabat ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan memperkuat kapasitas organisasi. Pergantian dan promosi pejabat diharapkan membawa gagasan segar sekaligus mempercepat langkah reformasi birokrasi yang tengah digalakkan di tubuh kejaksaan dalam beberapa tahun terakhir.

Burhanuddin berharap para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan lingkungan kerja barunya. Ia meminta mereka tidak berlama-lama dalam masa transisi, melainkan langsung bekerja, memetakan persoalan di lapangan, dan menghadirkan terobosan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi dan soliditas internal. Menurutnya, keberhasilan penegakan hukum tidak bisa dicapai secara sendiri-sendiri, melainkan melalui kerja kolektif seluruh jajaran, mulai dari tingkat pusat hingga cabang kejaksaan negeri di pelosok daerah.

Harapan ke Depan

Di akhir arahannya, Jaksa Agung menyampaikan harapan agar seluruh pejabat baru mampu menjadi teladan bagi bawahan serta koleganya. Kepemimpinan yang baik, tuturnya, lahir dari keteladanan dan konsistensi, bukan sekadar perintah atau kewenangan formal belaka.

Dengan dilantiknya 34 pejabat baru ini, Korps Adhyaksa diharapkan semakin kokoh menjalankan perannya sebagai garda terdepan penegakan hukum di Indonesia, sekaligus terus merawat kepercayaan publik yang menjadi modal utama bagi setiap lembaga penegak hukum.