JAKARTA — Mendagri Tito Karnavian Dorong Forum Periodik Pengelolaan Perbatasan Negara

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Muhammad Tito Karnavian, secara resmi mendorong pembentukan forum pertemuan berkala bersama negara-negara tetangga. Langkah strategis ini diambil guna memperkuat koordinasi diplomasi, menjaga stabilitas kawasan, serta mengoptimalkan potensi ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara-negara sahabat secara berkelanjutan.

Gagasan tersebut ditegaskan Tito Karnavian saat memimpin agenda diplomasi Indonesia Border Partnership Coffee Morning yang berlangsung di Kantor BNPP, Jakarta, pada Rabu (16/9/2026). Forum diplomasi ini dihadiri oleh para duta besar dan perwakilan utusan khusus dari sembilan negara yang berbatasan langsung secara darat maupun laut dengan wilayah Indonesia, yakni Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, dan Australia.

Inisiasi Forum Berkala dan Diplomasi Perbatasan

Dalam arahannya, Tito Karnavian menjelaskan bahwa kawasan perbatasan tidak lagi boleh dipandang sekadar sebagai garis pemisah kedaulatan yang kaku, melainkan harus ditransformasikan menjadi pintu gerbang pertumbuhan ekonomi bersama. Pembentukan forum reguler diharapkan dapat memangkas hambatan birokrasi dan memperlancar saluran komunikasi antarnegara tetangga dalam mengatasi berbagai tantangan di lapangan.

"Forum berkala ini sangat penting agar kita tidak hanya bertemu saat terjadi perselisihan atau masalah di perbatasan. Kita memerlukan wadah permanen untuk mendiskusikan peluang kerja sama ekonomi, perdagangan lintas batas, serta penyelesaian potensi konflik secara cepat, efektif, dan damai," tegas Tito Karnavian.

Penguatan sinergi ini sejalan dengan tema utama acara, yakni “Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Promote Prosperity”. Melalui kesempatan tersebut, BNPP juga memaparkan peran strategis dan mandatnya dalam mengoordinasikan pembangunan infrastruktur perbatasan, pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga pengawasan kedaulatan wilayah NKRI.

Kronologi dan Alur Pembahasan Forum Kemitraan

Pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung penuh kehangatan tersebut dirancang dalam alur pembahasan yang sistematis guna mencapai kesepakatan konkret:

1. Pembukaan dan Pengenalan Mandat BNPP: Acara diawali dengan pemaparan komprehensif mengenai peran BNPP sebagai lembaga koordinatif utama pengelolaan perbatasan di Indonesia, termasuk transformasi PLBN modern sebagai pusat pelayanan publik dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
2. Identifikasi Isu Strategis Kawasan: Para delegasi memetakan berbagai persoalan krusial bersama, mulai dari ancaman kejahatan lintas negara (transnational crimes), kendala arus lalu lintas barang dan manusia, hingga sengketa demarkasi wilayah yang belum terselesaikan.
3. Sesi Dialog Interaktif Para Duta Besar: Perwakilan diplomasi dari sembilan negara sahabat menyampaikan pandangan, aspirasi, serta komitmen awal untuk menyelaraskan kebijakan tata kelola perbatasan di masing-masing wilayah kedaulatan.
4. Kesepakatan Gagasan Forum Reguler: Seluruh perwakilan menyambut positif inisiasi pembentukan dialog berkala sebagai platform komunikasi rutin guna menindaklanjuti berbagai program kerja nyata di kawasan perbatasan.

Tantangan Lintas Negara dan Reorientasi Tata Kelola Perbatasan

Tito menambahkan bahwa dinamika keamanan dan ekonomi global yang dinamis menuntut negara-negara tetangga untuk saling terbuka dan berkolaborasi secara intensif. Kerja sama ini mencakup berbagai aspek vital yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas regional.

• Pengembangan Ekonomi Kawasan: Mendorong konektivitas antarwilayah perbatasan untuk memfasilitasi aktivitas perdagangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sepanjang garis batas.
• Penanganan Kejahatan Lintas Negara: Memperketat pengawasan gabungan terhadap praktik penangkapan ikan secara ilegal (IUU Fishing), penyelundupan narkotika, perdagangan manusia (human trafficking), serta kejahatan korporasi lintas batas.
• Penyelesaian Demarkasi Batas Wilayah: Mempercepat proses negosiasi penetapan titik batas darat dan maritim yang masih berstatus belum tuntas (unresolved segments) melalui meja perundingan diplomatis yang bermartabat.

Melalui kesepakatan awal ini, Pemerintah Indonesia melalui BNPP optimistis bahwa tata kelola perbatasan di masa depan tidak lagi menjadi sumber sengketa, melainkan menjadi jembatan persahabatan yang mampu menggerakkan roda perekonomian bagi seluruh negara di kawasan.