JAKARTA — Kinerja ESG Perusahaan Indonesia Meningkat Meski Terjadi Kesenjangan Sektor

Kesadaran korporasi di Indonesia terhadap pentingnya prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola korporasi (Environmental, Social, and Governance/ESG) mengalami penguatan signifikan dalam kurun beberapa tahun terakhir. Dorongan global menuju ekonomi hijau serta regulasi domestik yang kian ketat memaksa para pelaku usaha untuk tidak lagi hanya berfokus pada perolehan laba finansial semata. Kendati demikian, potret implementasi ESG di Tanah Air masih menunjukkan cerita ganda: di satu sisi terjadi akselerasi pelaporan dan adopsi, tetapi di sisi lain terdapat kesenjangan ketimpangan yang cukup lebar antarsektor industri serta keterbatasan dalam menangani isu-isu material secara mendalam.

Dinamika Akselerasi dan Komitmen Korporasi Nasional

Peningkatan kualitatif dan kuantitatif dalam laporan keberlanjutan (sustainability report) menandai babak baru transparansi dunia usaha Indonesia. Dorongan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 menjadi katalis utama yang mewajibkan lembaga jasa keuangan dan perusahaan terbuka untuk mempublikasikan komitmen hijau mereka. Lebih dari 75 persen perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia kini telah menyampaikan laporan keberlanjutan secara berkala, meningkat tajam dibandingkan lima tahun sebelumnya.

Meski begitu, efektivitas penyerapan prinsip-prinsip ini sangat tergantung pada pemahaman mendalam atas risiko jangka panjang. Banyak perusahaan besar yang mulai mengintegrasikan penekanan emisi karbon, pengolahan limbah ramah lingkungan, dan prinsip kesetaraan gender ke dalam indikator kinerja utama (KPI) jajaran manajemen puncak.

"Kami melihat ada pergeseran paradigma yang sangat substansial. Pelaporan ESG tidak lagi dianggap sekadar beban administrasi atau peranti kehumasan semata, melainkan instrumen mitigasi risiko finansial dan operasional jangka panjang yang menentukan daya saing di pasar global," ujar Dr. Bambang Kusuma, pengamat tata kelola keberlanjutan dari Pusat Kebijakan Publik.

Ketimpangan Antarsektor dan Isu Material yang Terabaikan

Di balik angka-angka peningkatan tersebut, kesenjangan nyata masih membayangi realisasi ESG di lapangan. Sektor perbankan, energi skala besar, dan pertambangan cenderung memimpin pengadopsian ESG karena tekanan ketat dari investor asing serta skema pembiayaan internasional. Sebaliknya, sektor properti, manufaktur skala menengah, dan perdagangan ritel masih tampak tertinggal dalam memetakan isu material secara komprehensif.

Berikut adalah peta perbandingan tingkat kesiapan dan fokus isu material ESG pada beberapa sektor industri utama di Indonesia:

Kesenjangan ini menciptakan risiko berantai, terutama ketika entitas korporasi besar yang sudah menerapkan ESG berinteraksi dengan rantai pasok (supply chain) usaha kecil dan menengah yang belum tersentuh edukasi keberlanjutan. Akibatnya, audit keanekaragaman hayati, hak asasi tenaga kerja, dan transparansi rantai pasok sering kali terputus di tingkat vendor pendukung.

Langkah Strategis Menuju Standardisasi dan Akselerasi

Untuk mengatasi disparitas ini, para pemangku kepentingan mendesak adanya penguatan insentif konkret dan standardisasi indikator ESG yang sesuai dengan karakter konteks lokal Indonesia. Penilaian kinerja tidak boleh disaratkan secara sama rata (one-size-fits-all), melainkan harus mempertimbangkan skala usaha serta kesiapan infrastruktur tiap industri.

Pemerintah bersama regulator keuangan dipandang perlu memperluas taksonomi hijau dan menyediakan fasilitas kredit berbunga rendah bagi korporasi yang konsisten bertransisi menuju operasi ramah lingkungan. Selain itu, peningkatan literasi ESG di kalangan direksi dan manajer operasional menjadi kunci utama agar komitmen ESG tidak berhenti pada dokumen laporan di atas kertas.

"Jika Indonesia ingin menarik modal asing berkualitas dan mencapai target net-zero emission pada 2060, kita harus memastikan transformasi ESG berlangsung inklusif. Sektor yang tertinggal harus dirangkul melalui pendampingan teknis dan akses pembiayaan yang memadai," tegas Bambang menutup analisanya.