JAKARTA — Keanggotaan BRICS Dinilai Mampu Perkuat Kemandirian Ekonomi Indonesia

Langkah aktif Indonesia dalam mempererat keterlibatan pada blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) dinilai sebagai keputusan strategis untuk memperluas ruang manuver ekonomi nasional. Kehadiran Indonesia di tengah pergeseran konstelasi geopolitik dunia ini dipandang mampu mendongkrak kemandirian ekonomi sekaligus memperkuat posisi tawar negara di kancah internasional tanpa mengorbankan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Para pengamat ekonomi dan hubungan internasional menilai bahwa keterlibatan di BRICS membuka pintu diversifikasi pasar perdagangan dan investasi secara signifikan. Forum ekonomi alternatif ini memberikan ruang bagi negara berkembang untuk mengurangi ketergantungan terhadap kutub kekuatan tradisional Barat, khususnya dalam sistem keuangan dan rantai pasok global.

Dinamika Geopolitik Global dan Posisi Tawar Indonesia

Ketidakpastian ekonomi global serta fragmentasi geopolitik yang kian meruncing menuntut Indonesia mengambil posisi yang lebih adaptif. Mengandalkan pasar konvensional dinilai tidak lagi cukup untuk menopang target pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

"Keaktifan Indonesia di BRICS bukan berarti condong ke satu blok kekuatan, melainkan strategi rasional untuk memperbanyak opsi kemitraan dagang, investasi infrastruktur, dan ketahanan moneter nasional," ungkap analis ekonomi politik internasional di Jakarta.

Dengan bergabungnya anggota baru seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Iran, dan Ethiopia, BRICS kini mewakili lebih dari 45 persen populasi dunia serta menyumbang sekitar 36 persen terhadap PDB global berbasis paritas daya beli (PPP). Potensi pasar yang masif ini menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk menggenjot ekspor komoditas hilirisasi dan manufaktur.

Kronologi Keterlibatan dan Langkah Diplomasi RI di BRICS

Perjalanan diplomasi Indonesia menuju penguatan relasi dengan BRICS menunjukkan konsistensi dalam menjaga keseimbangan strategis:

1. Agustus 2023: Indonesia menghadiri KTT BRICS ke-15 di Johannesburg, Afrika Selatan, sebagai negara undangan. Pemerintah menegaskan pentingnya tatanan ekonomi dunia yang inklusif dan adil bagi negara-negara berkembang.
2. Awal 2024: Kajian mendalam lintas kementerian dilakukan untuk memetakan dampak fiskal, moneter, dan geopolitik sebelum meresmikan langkah keanggotaan penuh.
3. Oktober 2024: Pada KTT BRICS di Kazan, Rusia, delegasi Indonesia secara resmi menyampaikan niat bergabung, disambut positif oleh negara-negara pendiri blok.
4. Fase Implementasi 2025: Indonesia mulai menjajaki integrasi perdagangan bilateral, fasilitasi pembiayaan pembangunan alternatif, serta kerja sama riset dan transisi energi.

Strategi Diversifikasi Perdagangan dan Dedolarisasi

Salah satu pilar penting dalam kerja sama BRICS adalah inisiatif penggunaan mata uang lokal (local currency settlement/LCS) dalam transaksi antarnegara anggota. Skema ini sejalan dengan agenda Bank Indonesia untuk memperluas diversifikasi cadangan devisa dan memitigasi risiko volatilitas nilai tukar mata uang global.

• Pengurangan Tekanan Mata Uang: Transaksi bilateral berbasis mata uang lokal menekan kebutuhan terhadap likuiditas dolar AS dalam perdagangan kawasan.
• Akses Pendanaan Pembangunan: Peluang kerja sama dengan New Development Bank (NDB) milik BRICS menyediakan pembiayaan infrastruktur berkelanjutan tanpa syarat politik yang memberatkan.
• Ketahanan Energi dan Pangan: Kemitraan strategis dengan negara produsen komoditas utama memperkuat stabilitas pasokan domestik.

Tantangan dan Penyelarasan Prinsip Bebas Aktif

Kendati menawarkan banyak peluang, keikutsertaan dalam forum multilateral seperti BRICS menuntut kehati-hatian diplomasi. Indonesia harus memastikan bahwa komitmen ini tidak memicu gesekan dengan mitra dagang strategis di Barat, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang.

Pemerintah ditekankan untuk tetap berdiri di atas landasan kepentingan nasional yang pragmatis. Diversifikasi ekonomi yang dibangun harus diarahkan pada percepatan hilirisasi industri, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta pencapaian target Indonesia Emas 2045.