JAKARTA — Bappenas Ungkap 13,5 Juta Penduduk Indonesia Huni Kawasan Kumuh

Di bawah bayang-bayang gedung pencakar langit ibu kota, deretan hunian semi-permanen berdiri berdesakan di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung, kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Dinding-dinding kayu lapuk, atap seng berkarat, serta keterbatasan akses air bersih menjadi pemandangan harian yang menghiasi kehidupan warga setempat. Kesenjangan sosial tampak begitu kontras di tepi aliran sungai ini, di mana ribuan keluarga menggantungkan asa di tengah ancaman banjir dan risiko kesehatan yang terus mengintai.

Kondisi ini bukan sekadar fenomena lokal, melainkan cerminan dari persoalan struktural yang dihadapi oleh berbagai pusat perkotaan di tanah air. Masalah pemukiman padat dan tidak layak huni masih menjadi simpul rumit yang belum sepenuhnya terurai dalam agenda pembangunan nasional.

Potret Kelam Kemiskinan dan Hunian Perkotaan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengungkap skala nyata dari tantangan hunian di Indonesia. Mantan Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengonfirmasi bahwa terdapat setidaknya 13,5 juta penduduk Indonesia yang hidup miskin dan menghuni kawasan kumuh yang tersebar di berbagai wilayah urban.

Angka ini menunjukkan betapa besarnya jurang pemisah antara laju pertumbuhan ekonomi kota dan kemampuan negara dalam menyediakan infrastruktur dasar bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemukiman kumuh kerap tumbuh sebagai reaksi atas ketidakmampuan pasar memenuhi perumahan terjangkau bagi kelompok berpenghasilan rendah.

"Penanganan kawasan kumuh tidak bisa sekadar mengandalkan pendekatan penggusuran fisik. Ini adalah masalah mendasar mengenai aksesibilitas terhadap ekonomi, sanitasi dasar, serta jaminan tempat tinggal yang aman dan manusiawi," tegas pihak Bappenas dalam serangkaian kajian penataan ruang nasional.

Faktor Pendorong Menjamurnya Kawasan Kumuh

Tingginya populasi yang mendiami area tak berizin—seperti bantaran sungai, kolong jembatan, dan pinggiran rel kereta api—dipicu oleh pesatnya arus urbanisasi yang tidak imbang. Banyak pendatang dari daerah pedesaan berbondong-bondong menuju kota besar dengan harapan perbaikan ekonomi, namun akhirnya terjebak dalam sektor informal berpendapatan minim.

Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempercepat tumbuhnya pemukiman kumuh di perkotaan:

• Melambungnya Harga Tanah: Tingginya nilai properti di pusat kota membuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terlempar ke kawasan marjinal yang tidak layak huni.
• Urbanisasi Tanpa Perencanaan: Migrasi penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja formal dan ketrampilan yang memadai.
• Defisit Infrastruktur Dasar: Mininya ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah yang buruk, serta sistem drainase yang tak memadai sehingga mempercepat degradasi lingkungan.

Dampak Lingkungan dan Sosial

Menghuni kawasan kumuh seperti bantaran Sungai Ciliwung tidak hanya berdampak pada penurunan kualitas hidup warga, tetapi juga memicu kerentanan lingkungan yang lebih luas. Penumpukan sampah dan penyempitan badan sungai akibat bangunan liar mempertinggi risiko banjir tahunan di Jakarta.

Strategi Penanganan Berkelanjutan

Untuk menekan angka 13,5 juta jiwa yang hidup dalam kondisi tidak layak, pemerintah terus menggulirkan berbagai skema intervensi, salah satunya melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) serta pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Namun, keberhasilan penanganan kawasan ini membutuhkan integrasi antara kebijakan tata ruang dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Para pengamat tata kota menegaskan bahwa memindahkan warga dari pemukiman kumuh tanpa memperhitungkan mata pencaharian mereka hanya akan memindahkan masalah kemiskinan ke tempat baru. Pendekatan inclusive urban planning yang memanusiakan warga menjadi kunci utama agar kota mampu menjadi ruang hidup yang adil bagi seluruh penghuninya.