Isu Suksesi Gubernur BI Mencuat, Pj Gubernur Bantah Rapat KSSK Bahas Itu

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Negara, Senin (27/7/2026). Pertemuan ini memicu spekulasi di kalangan pelaku pasar dan pengamat ekonomi, terutama terkait kemungkinan pembahasan calon Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif untuk menggantikan Perry Warjiyo. Namun, Pelaksana Tugas (Pj) Gubernur BI, Destry Damayanti, yang turut hadir dalam rapat tersebut, dengan tegas membantah adanya pembicaraan mengenai suksesi di bank sentral.

Rapat yang digelar secara tertutup ini sejatinya merupakan forum rutin KSSK yang bertujuan untuk mengevaluasi kondisi stabilitas sektor keuangan domestik dan mengantisipasi dampak dari gejolak ekonomi global. Hadir dalam pertemuan tersebut, selain Presiden Prabowo, adalah Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Pj Gubernur BI selaku anggota KSSK. KSSK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagai wadah koordinasi antarotoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Isu mengenai suksesi di pucuk pimpinan BI menyita perhatian publik menjelang dan setelah rapat tersebut. Posisi Gubernur BI saat ini dijabat oleh Destry Damayanti sebagai pelaksana tugas, menyusul berakhirnya masa jabatan Perry Warjiyo. Perry Warjiyo, yang memimpin BI sejak tahun 2018, telah mengakhiri masa pengabdiannya setelah menjalani dua periode kepemimpinan. Selama masa transisi, Destry Damayanti mengemban tanggung jawab sebagai Pj Gubernur sembari pemerintah menyiapkan calon definitif yang akan menjalani fit and proper test di DPR.

Spekulasi dari Berbagai Pihak

Sejumlah analis menduga bahwa momen rapat KSSK turut dimanfaatkan oleh Presiden Prabowo untuk menyampaikan nama kandidat Gubernur BI yang akan diusulkan ke parlemen. Dugaan ini mencuat lantaran KSSK merupakan forum tertinggi yang mempertemukan para pemangku kebijakan moneter dan fiskal, sekaligus menjadi ajang strategis untuk membahas kepemimpinan bank sentral. Nama-nama seperti Kepala Ekonom dari beberapa lembaga keuangan serta deputi senior BI disebut-sebut masuk dalam bursa calon.

“Wajar jika publik berspekulasi. Posisi Gubernur BI sangat krusial, terutama di tengah ketidakpastian global yang dipicu oleh perang dagang dan volatilitas nilai tukar. Siapa pun yang dipilih nantinya harus memiliki kapasitas untuk mengelola stabilitas moneter dan mendapat kepercayaan pasar,” ujar seorang ekonom senior dari Universitas Indonesia yang tidak ingin disebutkan namanya.

Namun, tidak ada konfirmasi resmi dari pihak istana maupun KSSK mengenai pembahasan tersebut. Justru yang muncul adalah pernyataan tegas dari Pj Gubernur BI yang menampik isu itu.

Klarifikasi Destry Damayanti

Usai mengikuti rapat, Destry Damayanti memberikan keterangan kepada media. Ia menekankan bahwa pertemuan KSSK yang dipimpin Presiden Prabowo sama sekali tidak menyinggung rencana pencalonan Gubernur BI definitif. “Rapat hari ini fokus pada pemantapan koordinasi menghadapi tekanan eksternal, termasuk potensi arus modal keluar dan pelemahan nilai tukar rupiah. Tidak ada satu pun pembahasan mengenai pengganti Gubernur BI,” ujar Destry dengan nada tenang.

Ia menambahkan, seluruh anggota KSSK sepakat untuk memperkuat bauran kebijakan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Pemerintah dan otoritas moneter akan terus mencermati perkembangan ekonomi global, khususnya kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat yang masih berpotensi memicu gejolak di pasar negara berkembang. Destry juga menegaskan bahwa posisinya sebagai Pj Gubernur dijalani sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ia siap mengemban tugas hingga adanya pelantikan pimpinan definitif.

Klarifikasi ini sekaligus meredam spekulasi yang sebelumnya ramai beredar di kalangan pelaku pasar. Beberapa hari terakhir, isu mengenai pengganti Perry Warjiyo sempat memengaruhi sentimen di pasar obligasi dan nilai tukar rupiah. Para investor cenderung menunggu kepastian tentang arah kebijakan BI di bawah kepemimpinan baru.

Proses Pemilihan Gubernur BI

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, Gubernur BI diusulkan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Setelah mendapat persetujuan DPR, Presiden akan melantik kandidat terpilih untuk masa jabatan lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Pengamat politik dan ekonomi menilai, Presiden Prabowo perlu segera mengajukan nama calon Gubernur BI definitif agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang terlalu lama. Meskipun Destry Damayanti dinilai mampu menjalankan fungsi-fungsi utama bank sentral, status pelaksana tugas sering kali menimbulkan ketidakpastian di mata pelaku pasar karena persepsi keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan strategis jangka panjang.

“Kami berharap proses pengusulan calon Gubernur BI definitif bisa dilakukan secepatnya. Stabilitas moneter membutuhkan kepastian institusional,” ujar anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang membidangi keuangan dan perbankan.

Reaksi Pasar dan Langkah ke Depan

Setelah klarifikasi dari Pj Gubernur BI, pasar keuangan menunjukkan pergerakan yang relatif stabil. Rupiah menguat tipis terhadap dolar AS, sementara imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun bergerak dalam rentang yang terbatas. Pelaku pasar kini menanti langkah konkret pemerintah dalam mengajukan calon Gubernur BI definitif.

Seorang analis dari salah satu sekuritas asing di Jakarta mengatakan, “Pasar cenderung mengapresiasi penegasan bahwa rapat KSSK tetap fokus pada isu stabilitas. Namun, kepastian mengenai suksesi Gubernur BI tetap menjadi faktor penting yang akan menentukan arah ekspektasi inflasi dan pergerakan modal asing ke depan.”

Sementara itu, Presiden Prabowo dijadwalkan akan menerima sejumlah tokoh ekonomi dan mantan pejabat tinggi negara dalam beberapa hari ke depan. Belum diketahui apakah pertemuan-pertemuan tersebut akan membahas nama-nama kandidat Gubernur BI. Yang jelas, publik dan pasar menanti langkah kepala negara dalam mengisi kekosongan kursi pimpinan bank sentral yang sangat strategis bagi perekonomian nasional.

Dengan segala dinamika yang terjadi, satu hal yang pasti: stabilitas ekonomi Indonesia tetap memerlukan sosok pemimpin bank sentral yang memiliki independensi, kapabilitas, dan legitimasi kuat. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan KSSK kali ini setidaknya menegaskan bahwa koordinasi lintas otoritas berjalan baik, meskipun isu suksesi belum memasuki tahap pembahasan formal.