ISLAMABAD — Otoritas Penjara Adiala Tolak Akses Kunjungan Keluarga Imran Khan

Otoritas Penjara Adiala di Rawalpindi kembali menuai sorotan tajam setelah menolak memberikan izin besuk kepada pihak keluarga serta tim kuasa hukum mantan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan. Insiden penolakan ini dinilai sebagai pembangkangan terang-terangan terhadap ketetapan resmi yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Islamabad (IHC).

Saudari kandung pendiri partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) tersebut, Aleema Khan, bersama sejumlah advokat dilaporkan tertahan di luar gerbang penjara selama berjam-jam tanpa mendapatkan kejelasan akses dari pengelola lembaga pemasyarakatan.

Pelanggaran terhadap Putusan Pengadilan Tinggi

Advokat Awais Younas Chaudhry, perwakilan hukum yang bertugas mengajukan daftar delegasi pembesuk ke pihak penjara, mengonfirmasi bahwa enam orang pengacara dan saudari Imran Khan telah tiba di lokasi sesuai jadwal yang ditentukan pengadilan. Namun, hingga petang hari, akses masuk tetap ditutup rapat oleh petugas.

“Pihak keluarga menunggu di depan gerbang hingga lewat pukul 18.30 waktu setempat, namun tidak kunjung menerima konfirmasi persetujuan kunjungan. Pengadilan Tinggi Islamabad telah menginstruksikan bahwa jadwal pertemuan keluarga dan pengacara adalah hari Selasa, sedangkan pimpinan partai pada hari Kamis. Sayangnya, perintah peradilan ini terus dilanggar secara sepihak,” tegas Chaudhry.

Pembatasan akses terhadap tokoh oposisi utama Pakistan ini memperkeruh perselisihan hukum yang tengah berlangsung antara kubu PTI dan pemerintah koalisi. Penolakan berulang kali tersebut memicu tuduhan bahwa rezim penguasa sengaja mengisolasi Imran Khan dari komunikasi dunia luar.

Kecaman Aleema Khan dan Sentimen Politik Khyber Pakhtunkhwa

Menanggapi perlakuan diskriminatif yang dialami keluarganya, Aleema Khan melontarkan pernyataan keras di hadapan awak media di luar kompleks Penjara Adiala. Ia mendesak pemerintah provinsi Khyber Pakhtunkhwa (KP)—yang saat ini dipimpin oleh kader PTI—untuk mencabut seluruh fasilitas keprotokolan negara bagi mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif apabila ia berkunjung ke wilayah tersebut.

Aleema menilai ketimpangan perlakuan hukum antara tokoh oposisi dan elite penguasa kian tidak masuk akal. Menurutnya, kepanikan di kalangan pemerintah petahana kini semakin nyata di tengah gelombang ketidakpuasan publik.

“Elite penguasa saat ini berada dalam ketakutan besar dan bahkan mulai bersiap-siap untuk meninggalkan negeri ini. Tekanan terhadap gerakan rakyat tidak akan mampu membendung perubahan,” ujar Aleema Khan di hadapan para jurnalis.

Ketika dimintai tanggapan terkait arahan pengadilan agar massa tidak memblokir akses jalan selama rangkaian demonstrasi protes berlangsung, Aleema justru memprediksi bahwa pemerintah sendiri yang akan menutup akses jalanan demi menghalangi pergerakan massa pro-PTI.

Eskalasi Ketegangan Hukum dan Isu Medis

Selain polemik jadwal kunjungan, tensi politik kian memanas setelah Sekretariat Informasi PTI secara tegas menolak sejumlah wacana hukum dan manuver komite parlemen terkait rekam medis serta pemindahan rumah sakit bagi Imran Khan. Kubu PTI menegaskan bahwa hak-hak mendasar tahanan politik, termasuk fasilitas kesehatan yang independen dan akses konsultasi hukum rutin, tidak boleh dinegosiasikan demi kepentingan politis penguasa.

Berikut adalah beberapa poin krusial terkait pembatasan kunjungan di Penjara Adiala:

• Pelanggaran Jadwal Baku: Penjara Adiala mengabaikan penetapan jadwal resmi IHC (Selasa untuk keluarga/kuasa hukum dan Kamis untuk pengurus partai).
• Isolasi Komunikasi: Tim pembela hukum Imran Khan kesulitan mempersiapkan pembelaan teknis atas berbagai dakwaan baru akibat minimnya akses langsung.
• Ketegangan Antar-Provinsi: Muncul desakan pembalasan politik berupa pencabutan hak protokol bagi petinggi koalisi pemerintah di provinsi basis massa PTI.

Hingga kini, ketegangan antara aparat penegak hukum dan pendukung mantan perdana menteri tersebut masih terus berlanjut, membayangi stabilitas politik nasional Pakistan menjelang agenda aksi massa nasional yang direncanakan oleh PTI.