IABI — Ahli Kebencanaan Minta Standar Keselamatan Pelayaran Segera Ditingkatkan

Perairan Indonesia kembali menelan korban jiwa akibat rentetan insiden kecelakaan laut yang terjadi di beberapa wilayah strategis Nusantara. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, transportasi laut merupakan urat nadi utama mobilitas masyarakat dan distribusi logistik antarwilayah. Namun, pengabaian terhadap prosedur baku keselamatan pelayaran kerap mengubah perjalanan pelaut maupun penumpang menjadi tragedi kemanusiaan yang memilukan.

Gelombang Risiko di Perairan Nusantara

Data keselamatan transportasi nasional menunjukkan bahwa kombinasi faktor cuaca buruk dan human error masih menjadi penyumbang terbesar angka musibah di perairan. Lonjakan aktivitas transportasi laut yang tidak diimbangi dengan kesadaran mitigasi bencana menempatkan ribuan nyawa dalam ancaman bahaya setiap harinya. Fenomena gelombang tinggi, angin kencang mendadak, serta perubahan pola arus laut kini semakin sulit diprediksi akibat dampak perubahan iklim global.

Menanggapi maraknya musibah maritim tersebut, Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Daryono, menegaskan bahwa aspek keselamatan pelayaran bukanlah hal yang bisa ditawar atau sekadar formalitas administratif belaka. Setiap nakhoda, operator kapal, hingga regulator pelabuhan dituntut memiliki kesadaran tinggi terhadap risiko kebencanaan sebelum melepaskan tali tambat kapal dari dermaga.

Analisis Ahli: Tiga Pilar Utama Keselamatan Laut

Dalam analisisnya, Daryono menyoroti tiga elemen vital yang wajib dipahami dan dipatuhi secara ketat oleh seluruh pemangku kepentingan maritim guna menekan potensi musibah di laut lepas.

"Setiap pelaku pelayaran harus memahami betul tiga hal dasar: kondisi dinamika cuaca harian, pola arus laut lokal, serta kepatuhan total terhadap regulasi keselamatan. Mengabaikan salah satu aspek ini sama saja dengan mengundang bahaya di tengah lautan," tegas Daryono saat memberikan keterangan resminya.

Aspek pertama berkaitan dengan pemahaman cuaca. Informasi peringatan dini yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hendaknya dijadikan rujukan utama dan dipantau secara real-time. Menurut Daryono, kecelakaan sering kali dipicu oleh ketekadan nakhoda menembus awan Cumulonimbus atau mengabaikan maklumat gelombang tinggi demi mengejar target waktu kedatangan.

Aspek kedua adalah penguasaan dinamika arus dan gelombang laut. Karakteristik perairan Indonesia yang memiliki banyak selat sempit sering kali menciptakan arus kuat dan pusaran air yang membahayakan kapal dengan tonase kecil hingga menengah. Nakhoda diwajibkan menguasai pemetaan navigasi lokal secara komprehensif.

Aspek ketiga yang tidak kalah krusial adalah penegakan regulasi keselamatan serta kelaikan fisik kapal. Hal ini meliputi ketersediaan Jaket Keselamatan (life jacket) yang memadai sesuai manifes penumpang, ketersediaan sekoci yang berfungsi baik, sistem komunikasi darurat yang aktif, hingga pencegahan praktik muatan berlebih (overloading).

Evaluasi Standar Operasional Pelayaran

Berikut adalah perbandingan antara standar ideal keselamatan pelayaran dengan realita pelanggaran yang masih sering ditemukan di lapangan:

Urgensi Penegakan Hukum dan Budaya Keselamatan

Pembenahan sistem keselamatan pelayaran secara mendasar memerlukan komitmen tegas dari pihak Kesahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Pemeriksaan kelaiklautan kapal (marine inspection) sebelum penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) harus dilakukan secara ketat dan tanpa toleransi sedikit pun terhadap pelanggaran.

Daryono menambahkan bahwa penegakan aturan harus diiringi dengan pembentukan budaya keselamatan di tingkat masyarakat. Penumpang kapal diimbau untuk lebih kritis dan berani menolak naik ke atas armada pelayaran yang secara kasatmata tidak memenuhi standar keselamatan dasar atau sudah melebihi kapasitas muatan.

Dengan pengawasan ketat dari pemerintah, kedisiplinan operator kapal, serta pemahaman navigasi yang memadai, risiko tragedi di perairan Indonesia diharapkan dapat diminimalisasi secara signifikan. Keselamatan jiwa manusia harus senantiasa ditempatkan sebagai prioritas tertinggi di atas segala kepentingan komersial.