Hunian Layak Kini Butuh Hampir Dua Dekade Gaji Masyarakat

Guyonan tentang gaji yang lenyap sebelum sempat ditabung untuk membeli rumah kini berubah menjadi potret getir yang sulit dibantah. Di balik tawa rekan kerja, terselip realita bahwa warga Indonesia memerlukan rata-rata 18,5 tahun dari seluruh penghasilan bulanan untuk menggenggam kunci rumah impian. Angka itu mencerminkan jurang antara daya beli dan harga properti yang terus melebar, sekaligus menjadi penanda bahwa tempat tinggal layak semakin mahal dan jauh dari jangkauan.

Hitungan 18,5 tahun itu adalah simulasi teoretis: seseorang harus menyisihkan seratus persen gajinya tanpa mengambil sepeser pun untuk kebutuhan hidup selama nyaris dua dekade. Bayangkan seorang pekerja dengan pendapatan setara upah minimum di kota besar—seluruh nominal yang masuk rekening setiap bulan hanya dialokasikan ke tabungan rumah, tanpa biaya makan, transportasi, sewa tempat tinggal, listrik, air, atau pendidikan. Kenyataannya, pengeluaran rutin menggerus minimal dua pertiga pendapatan, menyisakan ruang menabung yang begitu sempit. Maka bagi mayoritas pekerja, memiliki rumah bukanlah target yang bisa dikejar dengan disiplin menabung semata, melainkan perjuangan panjang yang seringkali harus melibatkan warisan, bantuan orang tua, atau utang jangka panjang yang membebani seumur hidup.

Salah satu pemicu kesenjangan ini adalah melesatnya harga tanah dan properti di pusat pertumbuhan. Urbanisasi yang terus menyerbu kota besar telah mendongkrak permintaan hunian, sementara lahan terbatas dan infrastruktur mahal mengerek harga ke level yang sulit dijangkau. Dalam satu dekade terakhir, kenaikan upah hanya bergerak di kisaran 5–8 persen per tahun, sedangkan harga hunian di lokasi strategis bisa melejit 10–15 persen. Pola ini membuat celah antara pendapatan dan harga rumah kian dalam, terutama bagi generasi muda yang baru memulai karier dan belum memiliki aset warisan. Ditambah lagi suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) yang tinggi serta uang muka yang besar, mimpi memiliki rumah semakin terasa seperti ilusi.

Dampaknya terasa pada struktur sosial dan psikologis. Banyak kalangan milenial dan Gen-Z menunda pernikahan, memilih tetap tinggal bersama orang tua hingga usia matang, bukan karena tradisi, melainkan karena beban finansial. Istilah “generasi penyewa abadi” muncul sebagai gambaran kaum pekerja yang realistis bahwa membeli rumah bukan lagi proyek lima tahun, melainkan kemungkinan yang tidak akan tercapai seumur hidup. Tekanan ini menimbulkan kecemasan, menurunkan kesejahteraan mental, dan pada akhirnya melemahkan produktivitas. Rumah yang seharusnya menjadi fondasi kestabilan keluarga berubah menjadi sumber stres kronis.

Pemerintah menjalankan sejumlah instrumen untuk meredakan kegelisahan ini, salah satunya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menyediakan subsidi KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun kuota yang terbatas tidak bisa menampung seluruh pendaftar; setiap seribu unit rumah bersubsidi kerap hadir berlipat-lipat nama dalam daftar tunggu. Birokrasi yang rumit dan pembaruan data penerima yang tidak selalu akurat membuat bantuan seringkali meleset dari sasaran. Sementara itu, pengembang swasta lebih bergairah membangun hunian untuk segmen menengah-atas karena margin keuntungan yang lebih besar, sehingga pasokan rumah terjangkau tetap stagnan.

Inisiatif sektor swasta dan komunitas mulai menawarkan napas segar lewat co-living space, skema sewa-beli (rent-to-own), hingga platform urun dana properti. Model-model ini memberi alternatif bagi pekerja muda yang ingin tinggal di hunian layak tanpa harus langsung memikul kredit jumbo di awal karier. Pendekatan tersebut membuka celah bagi pasar yang lebih inklusif, meskipun skalanya belum mampu mengubah lanskap secara fundamental. Tanpa intervensi kebijakan yang menyeluruh—pengendalian harga tanah, perluasan akses pembiayaan jangka panjang berbunga rendah, serta pembangunan rumah susun terintegrasi dan terjangkau—angka 18,5 tahun hanya akan menjadi statistik beku yang terus menyayat harapan.

Fakta bahwa diperlukan hampir dua dekade gaji penuh untuk membeli rumah seharusnya menjadi panggilan darurat bagi semua pemangku kepentingan. Hunian bukan sekadar komoditas, melainkan hak dasar yang menentukan kualitas hidup dan pemerataan kesejahteraan. Saat tempat tinggal layak bertransformasi menjadi barang mewah, kontrak sosial antara warga dan negara perlu ditinjau ulang. Publik berhak memperoleh kepastian bahwa kerja keras mereka bisa mewujudkan atap yang aman, tanpa harus menunggu nyaris setengah usia produktif dengan perhitungan yang nyaris utopis. Momentum ini dapat menjadi titik balik jika seluruh pihak berani merancang ulang ekosistem perumahan yang lebih adil dan berpihak pada mereka yang selama ini hanya bisa menjadikan rumah sebagai bahan guyonan di sela-sela penatnya hidup.