Airlangga Beberkan Skema Baru Tax Holiday hingga 2027

Pemerintah tengah mengkaji kelanjutan kebijakan insentif pajak berupa tax holiday yang selama ini menjadi salah satu daya tarik utama bagi investor, khususnya di sektor industri bernilai tambah tinggi. Pembahasan itu mengerucut pada kemungkinan perpanjangan masa berlaku insentif hingga tahun 2027, seiring dengan kebutuhan untuk menjaga iklim investasi di tengah perubahan besar lanskap perpajakan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa persoalan perpanjangan tax holiday bukan sekadar soal memperpanjang waktu pemberian fasilitas. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan insentif yang diberikan tetap relevan, efektif, dan tidak bertentangan dengan aturan internasional yang kini mulai berlaku secara luas.

Global Minimum Tax Mengubah Peta Insentif

Faktor utama yang mendorong perlunya desain ulang kebijakan ini adalah penerapan Global Minimum Tax atau pajak minimum global. Kesepakatan yang digagas oleh OECD dan G20 itu menetapkan tarif pajak minimum sebesar 15 persen bagi perusahaan multinasional dengan omzet di atas ambang batas tertentu. Ketika skema ini berlaku, efektivitas tax holiday yang memberikan pembebasan pajak dalam jangka waktu tertentu berpotensi tergerus, karena negara tempat perusahaan beroperasi tetap bisa menarik pajak tambahan.

Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa lagi mempertahankan skema lama secara apa adanya. Diperlukan pendekatan baru yang mampu menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus: memberikan daya tarik bagi investor agar tetap mau menanamkan modal di Indonesia, dan menjaga kepatuhan terhadap kerangka perpajakan internasional yang semakin ketat.

Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa skema insentif ke depan harus lebih cerdas dan lebih terarah. Alih-alih hanya bergantung pada pembebasan pajak penghasilan badan, pemerintah perlu mempertimbangkan bentuk-bentuk insentif lain yang tidak bertabrakan dengan ketentuan pajak minimum global, seperti insentif berbasis biaya, tunjangan investasi, maupun kemudahan non-fiskal yang menunjang kelancaran berusaha.

Insentif Baru yang Lebih Terukur

Salah satu arah yang mengemuka dalam pembahasan adalah pergeseran dari insentif berbasis laba menuju insentif berbasis investasi riil. Dengan pola ini, investor yang benar-benar merealisasikan penanaman modal dalam jumlah besar dan menyerap tenaga kerja akan memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan sekadar memperoleh keringanan pajak atas keuntungan.

Pemerintah juga menilai perlu ada pembedaan yang lebih tajam antara sektor yang membutuhkan dukungan fiskal dan sektor yang sudah cukup matang untuk berkompetisi tanpa insentif. Sektor-sektor prioritas seperti industri pengolahan sumber daya alam, hilirisasi, energi baru terbarukan, serta industri berbasis teknologi tinggi dipandang masih memerlukan ruang fiskal yang memadai.

Di sisi lain, pemerintah tetap berkomitmen menjaga kepastian hukum bagi dunia usaha. Airlangga menekankan bahwa perubahan skema tidak boleh menimbulkan kebingungan di kalangan investor yang telah lebih dulu memperoleh persetujuan tax holiday. Prinsip transisi yang adil menjadi perhatian, agar komitmen yang sudah diberikan sebelumnya tetap dihormati sambil menyiapkan kerangka baru bagi investasi berikutnya.

Menjaga Daya Saing Indonesia

Persaingan menarik investasi antarnegara kian sengit, terutama di kawasan Asia Tenggara. Banyak negara tetangga yang gencar menawarkan berbagai kemudahan untuk memikat investor asing. Karena itu, pemerintah tidak ingin kehilangan momentum dengan terjebak pada skema lama yang efektivitasnya makin terbatas.

Kajian yang dilakukan melibatkan berbagai kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan instansi lainnya, untuk memastikan rancangan insentif baru benar-benar matang sebelum diputuskan. Koordinasi lintas lembaga dinilai penting agar kebijakan yang diambil tidak tumpang tindih dan mudah diimplementasikan oleh dunia usaha.

Para pengamat menilai langkah pemerintah ini sebagai sikap yang realistis. Di tengah arus utama perpajakan global yang mengarah pada transparansi dan kesetaraan, negara-negara berkembang dituntut mencari cara baru untuk tetap kompetitif tanpa melanggar komitmen internasional. Indonesia, dengan segala potensi pasarnya, dinilai masih memiliki posisi tawar yang kuat apabila insentif dirancang dengan tepat sasaran.

Harapan Dunia Usaha

Dari sisi pelaku usaha, kepastian mengenai kelanjutan dan bentuk insentif sangat dinantikan. Banyak perusahaan tengah menyiapkan rencana ekspansi jangka panjang dan menjadikan kebijakan perpajakan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan lokasi investasi. Keterlambatan dalam mengambil keputusan berisiko membuat investor menunda realisasi proyek atau bahkan mengalihkan rencananya ke negara lain.

Pemerintah pun menyadari pentingnya ketepatan waktu dalam mengumumkan kebijakan ini. Keputusan final mengenai perpanjangan tax holiday dan skema barunya diharapkan dapat segera diformalkan, sehingga dunia usaha memiliki kejelasan untuk menyusun rencana investasi di tahun-tahun mendatang.

Dengan demikian, arah kebijakan yang tengah disiapkan tidak hanya menjawab tantangan jangka pendek berupa perpanjangan masa berlaku insentif, tetapi juga membangun fondasi insentif yang lebih adaptif bagi masa depan. Pemerintah berharap pendekatan baru ini mampu menjaga minat investasi tetap tinggi, mendorong hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja, serta menempatkan Indonesia pada posisi yang kokoh di tengah dinamika perpajakan global yang terus berubah.