Hanura Usulkan Sistem Pemilu Campuran untuk 2029

Partai Hanura menggulirkan gagasan baru menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum 2029. Partai besutan Oesman Sapta Odang itu mendorong penerapan sistem pemilu yang memadukan dua mekanisme sekaligus, yakni proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Gagasan tersebut diyakini mampu menjadi jalan tengah dari perdebatan panjang mengenai format pemilihan legislatif yang selama ini tak kunjung menemui titik temu.

Ketua Tim Task Force Hanura, Patrice Rio Capella, menyampaikan bahwa usulan ini lahir dari evaluasi mendalam terhadap penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya. Menurutnya, sistem yang diterapkan saat ini masih menyimpan berbagai persoalan, mulai dari mahalnya biaya politik hingga menurunnya kualitas wakil rakyat yang terpilih. Karena itu, Hanura menilai perlu ada terobosan dalam desain kepemiluan di Tanah Air.

Alasan di Balik Usulan Sistem Gabungan

Rio Capella menjelaskan, tujuan utama dari usulan tersebut adalah meningkatkan kualitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia menilai sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini cenderung melahirkan persaingan tidak sehat antarcalon legislatif, bahkan di dalam satu partai yang sama. Praktik politik uang pun dinilai semakin sulit dibendung karena caleg berlomba-lomba memperebutkan suara terbanyak.

Di sisi lain, sistem proporsional tertutup yang pernah diterapkan pada era sebelumnya juga bukan tanpa kelemahan. Sistem ini dinilai menjauhkan hubungan antara pemilih dan wakilnya karena masyarakat hanya memilih partai, bukan sosok yang akan mewakili mereka di parlemen. Akibatnya, akuntabilitas anggota dewan terhadap konstituen menjadi lemah.

Dengan menggabungkan kedua sistem tersebut, Hanura berharap kelebihan dari masing-masing mekanisme bisa diambil, sementara kekurangannya dapat diminimalisasi. "Kami ingin ada keseimbangan. Rakyat tetap punya ruang untuk menentukan pilihannya, tetapi partai juga bisa memastikan kader terbaiknya lolos ke parlemen," demikian penjelasan yang disampaikan Rio Capella.

Bagaimana Sistem Campuran Bekerja

Meskipun rincian teknisnya masih perlu dikaji lebih lanjut, konsep sistem gabungan ini pada dasarnya membagi kursi legislatif ke dalam dua kategori. Sebagian kursi diperebutkan melalui mekanisme terbuka, di mana pemilih dapat langsung mencoblos nama calon anggota legislatif. Sementara sebagian kursi lainnya diisi melalui mekanisme tertutup, di mana partai politik menentukan kadernya berdasarkan nomor urut yang telah disusun sebelumnya.

Model semacam ini sebenarnya bukan hal baru di dunia. Sejumlah negara telah menerapkan sistem campuran dengan berbagai variasi, dan hasilnya dinilai cukup efektif menjaga kualitas representasi sekaligus mempertahankan kedekatan antara wakil rakyat dengan konstituennya. Hanura meyakini Indonesia bisa mengadaptasi model serupa dengan penyesuaian terhadap karakteristik sosial dan politik dalam negeri.

Melalui skema ini, partai politik diharapkan lebih serius melakukan kaderisasi. Pasalnya, kursi yang diisi lewat jalur tertutup menuntut partai menempatkan kader-kader terbaik yang memiliki kapasitas dan integritas. Sementara jalur terbuka tetap memberi kesempatan kepada figur-figur populer yang memiliki basis dukungan kuat di masyarakat.

Menekan Biaya Politik dan Politik Uang

Salah satu persoalan kronis dalam pemilu di Indonesia adalah biaya politik yang sangat tinggi. Dalam sistem proporsional terbuka, calon anggota legislatif harus mengeluarkan dana besar untuk sosialisasi, kampanye, hingga pembentukan tim saksi. Kondisi ini kerap memicu praktik politik uang dan membuat kursi parlemen hanya bisa dijangkau oleh mereka yang bermodal besar.

Hanura menilai sistem gabungan bisa menjadi salah satu solusi untuk menekan persoalan tersebut. Dengan adanya porsi kursi yang ditentukan partai, kader-kader berkualitas yang tidak memiliki modal finansial besar tetap berpeluang duduk di parlemen. Hal ini diyakini akan memperbaiki kualitas legislasi dan pengawasan yang dijalankan lembaga perwakilan.

Selain itu, sistem campuran juga diharapkan mengurangi fragmentasi internal partai yang selama ini kerap terjadi akibat persaingan antarcaleg satu partai. Dengan pembagian mekanisme yang jelas, soliditas partai bisa lebih terjaga sepanjang proses pemilu berlangsung.

Butuh Dukungan Lintas Partai

Kendati demikian, Hanura menyadari bahwa usulan ini tidak bisa terwujud tanpa dukungan politik yang luas. Perubahan sistem pemilu memerlukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu, yang artinya harus melalui pembahasan bersama pemerintah dan DPR. Karena itu, partai ini berencana mengomunikasikan gagasan tersebut kepada partai-partai lain serta pemangku kepentingan terkait.

Rio Capella menegaskan bahwa Hanura terbuka terhadap masukan dan diskusi lebih lanjut mengenai teknis penerapan sistem gabungan ini. Menurutnya, yang terpenting adalah adanya kesadaran kolektif bahwa sistem pemilu saat ini perlu dievaluasi demi perbaikan kualitas demokrasi Indonesia ke depan.

Wacana perubahan sistem pemilu sendiri memang kerap mengemuka jelang setiap siklus pemilihan umum. Sejumlah partai politik, akademisi, hingga pegiat pemilu memiliki pandangan beragam mengenai format terbaik untuk Indonesia. Usulan Hanura ini menambah daftar panjang gagasan yang diharapkan bisa memperkaya diskursus kepemiluan nasional menuju 2029.

Kini, publik menanti sejauh mana gagasan sistem campuran ini mendapat respons dari partai-partai lain di parlemen. Jika mendapat dukungan memadai, bukan tidak mungkin wajah pemilu Indonesia pada 2029 mendatang akan berbeda dari penyelenggaraan-penyelenggaraan sebelumnya, dengan harapan lahir wakil rakyat yang lebih berkualitas dan amanah.