Gubernur Riau Abdul Wahid Ditangkap KPK, Ini Rincian Kekayaannya

PEKANBARU — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Gubernur Riau, Abdul Wahid, usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa dini hari (4/11/2025). Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu diduga terlibat dalam transaksi suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Penangkapan ini sontak menyorot rekam jejak harta kekayaan sang gubernur yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kronologi Penangkapan

OTT berlangsung di tiga lokasi terpisah di Pekanbaru dan Jakarta. Berikut urutan kejadian berdasarkan keterangan resmi KPK:

1. Senin, 3 November 2025 pukul 21.30 WIB: Tim KPK mengamankan seorang kontraktor berinisial HS di sebuah hotel berbintang di Pekanbaru. Dari tangan HS, penyidik menyita uang tunai Rp1,2 miliar dalam koper.
2. Selasa, 4 November 2025 pukul 01.45 WIB: Abdul Wahid diamankan di rumah dinasnya. Penyidik turut menggeledah ruang kerja gubernur dan menemukan dokumen kontrak proyek senilai Rp287 miliar.
3. Selasa, 4 November 2025 pukul 03.10 WIB: Seorang ajudan gubernur berinisial MR ditangkap di Jakarta dengan barang bukti Rp800 juta yang diduga bagian dari commitment fee.
4. Selasa, 4 November 2025 pukul 08.00 WIB: Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Rincian Kekayaan Abdul Wahid

Berdasarkan data LHKPN yang dilaporkan Abdul Wahid pada 30 Maret 2025 untuk periodisasi 2024, total kekayaannya mencapai Rp18,7 miliar. Angka ini naik signifikan dibanding laporan sebelumnya yang hanya Rp12,3 miliar pada 2023.

Berikut rincian aset yang tercatat:

• Tanah dan bangunan: 12 bidang tanah dan bangunan di Pekanbaru, Jakarta, dan Depok dengan nilai total Rp11,2 miliar. Termasuk rumah mewah di kawasan elit Pekanbaru senilai Rp4,8 miliar.
• Alat transportasi: Toyota Alphard (2024) Rp1,8 miliar, Toyota Fortuner (2023) Rp650 juta, dan dua motor gede senilai total Rp350 juta.
• Harta bergerak lainnya: Logam mulia dan perhiasan senilai Rp1,5 miliar, koleksi jam tangan mewah Rp800 juta.
• Kas dan setara kas: Rp2,1 miliar tersebar di lima rekening bank berbeda.
• Surat berharga: Obligasi dan reksadana senilai Rp1,95 miliar.
• Hutang: Rp950 juta (kredit kendaraan dan renovasi rumah).

"Kami mendalami adanya ketidaksesuaian antara profil kekayaan dalam LHKPN dengan temuan di lapangan. Ada indikasi aset tidak dilaporkan yang signifikan," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Muhammad Donny, dalam konferensi pers (5/11).

Modus Operandi yang Diduga

Penyidik menduga Abdul Wahid meminta fee 10–15 persen dari setiap proyek infrastruktur yang dilelang Pemprov Riau melalui sistem penunjukan langsung. Proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan jalan lingkar Pekanbaru–Kampar (Rp187 miliar) dan revitalisasi pasar induk (Rp100 miliar).

Menariknya, dalam LHKPN 2025, Abdul Wahid mencantumkan tambahan aset berupa tanah di kawasan Jakarta Selatan senilai Rp3,5 miliar yang dibeli Februari 2025. Transaksi ini kini ditelusuri KPK karena waktunya berdekatan dengan pencairan anggaran proyek.

Respons Politik dan Dampak

DPW PKB Riau menyatakan menghormati proses hukum. Ketua DPW PKB Riau, Markarius Anwar, mengatakan partai belum memutuskan status keanggotaan Abdul Wahid. Sementara itu, Pj Gubernur telah ditunjuk untuk mengisi kekosongan pemerintahan.

Kasus ini merupakan OTT ke-12 KPK pada 2025 dan menjadi pukulan telak bagi upaya pemberantasan korupsi di Sumatra. KPK mengonfirmasi tengah mendalami keterlibatan pihak lain di DPRD Riau dan dinas teknis Pemprov.