DPRD DKI Desak Transparansi Data Gedung Sekolah Pascaroboh di Kebayoran

Insiden ambruknya bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kebayoran Lama Selatan 09 pada 27 Juli 2026 memicu gelombang kekhawatiran baru terhadap keamanan infrastruktur pendidikan di Jakarta. Meski tidak menimbulkan korban jiwa karena peristiwa terjadi di luar jam belajar, runtuhnya sebagian struktur sekolah itu menjadi tamparan keras bagi para pemangku kebijakan yang selama ini dinilai abai terhadap kondisi lapangan. Peristiwa itu langsung mengundang reaksi dari kalangan legislatif daerah yang menuntut adanya keterbukaan penuh mengenai potret menyeluruh bangunan sekolah di ibu kota.

Dorongan Keterbukaan Data dari Legislatif

Komisi E DPRD DKI Jakarta secara tegas mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) DKI agar tidak lagi menyembunyikan informasi tentang kondisi riil seluruh gedung sekolah. Ketua Komisi E, dalam rapat darurat yang digelar setelah insiden, menyatakan bahwa publik, terutama orang tua murid, berhak mengetahui sekolah mana saja yang selama ini masuk kategori rusak berat dan berpotensi membahayakan keselamatan siswa. "Kami tidak ingin lagi mendengar ada sekolah yang nyaris runtuh, lalu data rusaknya baru dibeberkan setelah kejadian. Harus diumumkan sekarang, berapa jumlah sekolah yang butuh perbaikan total, agar bisa segera dianggarkan," ujarnya dengan nada tinggi.

Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Sejumlah anggota dewan mengungkapkan bahwa hasil kunjungan lapangan mereka selama beberapa bulan terakhir menemukan banyak bangunan sekolah dengan plafon lapuk, dinding retak, hingga konstruksi atap yang melorot. Mereka mencurigai bahwa daftar prioritas perbaikan yang dimiliki Disdik selama ini tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, pembukaan data akan menjadi pintu awal untuk melakukan audit menyeluruh sekaligus menuntut pertanggungjawaban eksekutif atas lambannya penanganan.

Kondisi Infrastruktur Sekolah yang Mengkhawatirkan

Musibah di SDN Kebayoran Lama Selatan 09 hanyalah puncak gunung es. Berdasarkan data Inventarisasi Gedung Sekolah yang pernah dirilis dua tahun lalu secara terbatas, sedikitnya 30 persen bangunan SD dan SMP negeri di Jakarta masuk kategori rusak ringan hingga berat. Namun, angka itu diyakini telah membengkak tajam mengingat minimnya perawatan rutin dan terbatasnya alokasi anggaran rekonstruksi. Kepala sekolah dari sejumlah wilayah yang enggan disebut namanya mengaku kerap mengajukan proposal perbaikan atap bocor atau pergantian kusen keropos, namun hanya mendapat alasan klasik: keterbatasan dana.

Pemerhati pendidikan menilai akar masalahnya terletak pada tidak adanya mekanisme pelaporan kerusakan yang transparan dan berbasis digital. Selama ini, laporan cenderung bersifat manual dan tersendat di tingkat suku dinas. Akibatnya, banyak sekolah yang terpaksa menggelar kegiatan belajar mengajar dalam kondisi darurat: menahan bocor dengan ember, menghindari ruang kelas yang dianggap tidak aman, bahkan memindahkan siswa ke tenda sementara. Situasi ini jelas mengganggu kenyamanan dan kualitas pembelajaran.

Respon Cepat Pemerintah dan Audit Mendesak

Menanggapi desakan dewan, Kepala Disdik DKI Jakarta bergerak cepat dengan menginstruksikan seluruh suku dinas pendidikan di lima wilayah kota dan satu kabupaten untuk melakukan inspeksi darurat terhadap gedung sekolah dalam waktu sepekan. Disdik juga berjanji akan memublikasikan hasil inspeksi tersebut melalui laman resmi agar masyarakat bisa turut memantau. "Kami tidak akan menutup-nutupi lagi. Begitu data terkumpul, akan langsung kami unggah. Sekolah yang rusak berat akan segera dikosongkan dan siswa akan direlokasi," tegasnya dalam konferensi pers.

Langkah itu disambut baik, namun legislatif tetap meminta agar audit tidak hanya menyentuh aspek fisik yang kasatmata. Struktur bawah tanah, instalasi listrik, hingga kualitas bahan bangunan harus diperiksa oleh tim independen. Pengalaman buruk dari gedung yang ambruk menunjukkan bahwa keretakan internal sering kali tidak terdeteksi oleh pemeriksaan visual biasa. DPRD bahkan mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Pemantau Infrastruktur Pendidikan yang melibatkan ahli konstruksi dari perguruan tinggi, sehingga hasil penilaiannya objektif dan bisa dijadikan dasar penganggaran yang akurat.

Mengantisipasi Terulangnya Petaka di Masa Depan

Belajar dari insiden di Kebayoran Lama, DPRD DKI mendorong agar di setiap sekolah dibentuk Tim Siaga Keamanan Gedung yang terdiri atas guru, komite sekolah, dan pekerja harian. Mereka bertugas melakukan pemeriksaan rutin sederhana, seperti mengecek retakan tembok, kebocoran atap, serta kondisi tiang penyangga, dan melaporkannya secara berkala ke Disdik melalui aplikasi khusus. Dengan pelibatan komunitas sekolah, diharapkan kerusakan bisa terdeteksi lebih dini, jauh sebelum mencapai titik kritis yang mengancam jiwa.

Lebih jauh, perlu ada perubahan paradigma penganggaran. Selama ini, perbaikan fisik sekolah kerap dikorbankan saat terjadi rasionalisasi belanja daerah. Padahal, investasi pada bangunan sekolah yang kokoh adalah bagian dari jaminan hak anak untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan yang aman dan nyaman. Para wakil rakyat berjanji akan memperjuangkan alokasi khusus untuk renovasi besar-besaran pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun berikutnya, dengan harapan tidak ada lagi sekolah yang runtuh akibat kelalaian birokrasi.

Keluarga murid SDN Kebayoran Lama Selatan 09, yang sempat dihantui trauma, kini menunggu realisasi janji tersebut. Mereka tidak ingin anak-anaknya kembali belajar di bangunan darurat yang justru membuat khawatir. "Kami percayakan sepenuhnya kepada pemerintah, tapi jangan sampai kasus ini hanya menjadi berita sesaat lalu hilang," ujar salah satu orang tua. Tekanan publik yang besar tampaknya akan menjadi bahan bakar bagi para pengambil keputusan untuk merealisasikan transparansi data dan perbaikan total yang selama ini hanya tinggal wacana.