DPR Minta Kementerian Kehutanan Susun SOP Penyelamatan Satwa Terdampak Karhutla

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak Kementerian Kehutanan untuk segera merumuskan dan menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus terkait penanganan serta perlindungan satwa liar saat terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini dinilai sangat mendesak menyusul berulangnya bencana karhutla yang tidak hanya melenyapkan jutaan hektare vegetasi, tetapi juga memicu krisis kepunahan bagi keanekaragaman hayati nusantara.

Selama ini, upaya pemadaman karhutla dinilai kerap kali hanya terfokus pada penyelamatan pemukiman warga dan pemadaman api di darat maupun udara. Akibatnya, satwa-satwa endemik yang habitatnya hangus terbakar sering kali terlantar, mati terjebak kobaran api, atau terpaksa keluar kawasan hutan hingga memicu konflik dengan masyarakat sekitar.

Ancaman Nyata Karhutla terhadap Kelangsungan Satwa Liar

Kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah rawan seperti Sumatra dan Kalimantan terus memberikan pukulan telak bagi populasi satwa dilindungi, termasuk orangutan, gajah sumatra, harimau, dan berbagai spesies burung langka. Saat kobaran api merembet cepat di lahan gambut, satwa kehilangan ruang gerak, sumber makanan, dan tempat berlindung alami.

Ketiadaan protokol terpadu di lapangan membuat proses evakuasi satwa berlangsung secara sporadis dan mengandalkan inisiatif lembaga swadaya masyarakat (LSM) konservasi. Situasi ini dinilai tidak boleh terus dibiarkan tanpa adanya payung regulasi teknis yang jelas dari pemerintah pusat.

"Penyelamatan satwa liar tidak bisa lagi menjadi agenda sampingan saat bencana kebakaran melanda. Kementerian Kehutanan harus memiliki pedoman teknis dan komando yang jelas, agar setiap satwa yang terluka atau terancam api segera mendapatkan evakuasi medis dan translokasi yang aman," tegas perwakilan Komisi IV DPR RI dalam keterangannya di Jakarta.

Urgensi Pedoman Operasional Terpadu di Lapangan

DPR RI menekankan bahwa SOP mitigasi bencana karhutla ke depan wajib mengintegrasikan aspek perlindungan satwa ke dalam struktur tanggap darurat nasional. Dengan adanya protokol tersebut, tim di lapangan tidak hanya bertugas memadamkan api, tetapi juga dilengkapi mandat dan keahlian untuk mengevakuasi fauna yang terjebak.

Beberapa poin strategis yang didorong oleh Komisi IV DPR RI untuk masuk ke dalam SOP Kementerian Kehutanan meliputi:

• Pembentukan Satgas Penyelamatan Khusus: Pengerahan dokter hewan, pawang, dan tim penyelamat terlatih ke titik rawan karhutla sejak status siaga darurat ditetapkan.
• Penyediaan Koridor Evakuasi: Penetapan jalur aman dan kawasan penyangga yang steril dari perburuan liar saat satwa bermigrasi menghindari api.
• Pusat Rehabilitasi Darurat: Pembangunan posko medis lapangan guna menangani satwa yang mengalami dehidrasi, luka bakar, maupun gangguan pernapasan akibat kabut asap pekat.
• Pencegahan Konflik Satwa dan Manusia: Sosialisasi dan pengamanan terpadu di desa-desa penyangga hutan agar warga tidak memburu satwa yang melarikan diri ke perkebunan.

Menuntut Tanggung Jawab dan Pemulihan Ekosistem

Selain menuntut pembentukan SOP teknis, parlemen juga menyoroti pentingnya penegakan hukum tegas terhadap korporasi maupun individu yang terbukti sengaja membakar lahan. Pembakaran hutan dinilai sebagai kejahatan ganda karena merusak stabilitas iklim sekaligus merenggut hak hidup satwa liar.

DPR menegaskan bahwa pascabencana karhutla, pemerintah dan pemegang konsesi wajib melakukan restorasi ekosistem secara menyeluruh. Pemulihan habitat menjadi kunci utama agar satwa yang telah direhabilitasi dapat dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya tanpa risiko kelaparan atau perburuan liar.

Melalui penerbitan regulasi yang komprehensif, negara diharapkan hadir secara nyata dalam menjaga kekayaan biodiversitas Indonesia dari ancaman kehancuran akibat bencana ekologis tahunan.