DepEd Bantah Isu Penghapusan Kelas 11 dan 12

Manila, Filipina — Departemen Pendidikan Filipina (DepEd) membantah tegas kabar yang beredar luas di media sosial mengenai rencana penghapusan Kelas 11 dan 12 mulai Juni 2027. Bantahan tersebut menyusul maraknya unggahan grafis di Facebook yang mengklaim program K-12 akan dihapuskan, lengkap dengan logo resmi DepEd untuk meyakinkan publik.

Klaim yang beredar menyebutkan bahwa DepEd telah mengumumkan penghapusan Kelas 11 dan 12 pada tahun ajaran mendatang. Informasi ini langsung menuai reaksi beragam dari warganet, terutama orang tua dan pelajar yang khawatir dengan masa depan pendidikan anak-anak mereka.

Setelah dilakukan penelusuran mendalam, klaim tersebut dipastikan salah (FALSE). Tidak ada pengumuman resmi, laporan, maupun surat edaran dari DepEd yang menyatakan penghapusan dua jenjang terakhir pendidikan menengah tersebut. Program K-12 tetap berlaku karena diamanatkan oleh undang-undang.

Program K-12 memiliki dasar hukum yang kuat melalui Enhanced Basic Education Act of 2013 atau Republic Act No. 10533. Selama regulasi tersebut tidak diubah atau dicabut oleh Kongres, seluruh jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak hingga Kelas 12 tetap berjalan sesuai ketentuan.

Kronologi Penyebaran Klaim Hoaks

Penyebaran informasi keliru ini bermula dari sebuah akun Facebook yang mengunggah serangkaian grafis pada 17 dan 18 Agustus 2026. Berikut kronologi lengkap penyebarannya:

1. 17 Agustus 2026 — Sebuah akun Facebook mengunggah grafis pertama yang mengklaim DepEd akan menghapus Kelas 11 dan 12 mulai Juni 2027.
2. 18 Agustus 2026 — Akun yang sama mengunggah grafis tambahan untuk memperkuat narasi hoaks, dengan menyematkan logo resmi DepEd.
3. Unggahan disertai caption "Good news talaga. K-12 no more" atau "Kabar bagus, K-12 tidak ada lagi", beserta tautan yang konon berisi daftar sekolah terdampak dan sumber klaim.
4. Hingga artikel ini ditulis, unggahan tersebut telah mengumpulkan 139 reaksi, 35 komentar, dan 234 kali dibagikan.

Penyertaan logo lembaga resmi menjadi pola klasik dalam penyebaran hoaks. Dengan menempelkan identitas visual DepEd, pelaku berupaya memberi kesan bahwa informasi berasal dari sumber kredibel. Padahal, akun tersebut bukan kanal resmi dan tidak memiliki kaitan apa pun dengan DepEd.

Yang lebih memprihatinkan, jumlah pembagian ulang (shares) mencapai 234 kali, hampir dua kali lipat jumlah reaksi. Ini menunjukkan banyak pengguna menyebarkan informasi tanpa verifikasi terlebih dahulu, sehingga hoaks cepat menjalar ke grup keluarga, komunitas sekolah, dan ruang percakapan lainnya.

Dasar Hukum Program K-12

Program K-12 di Filipina diatur dalam Republic Act No. 10533 yang ditandatangani pada 15 Mei 2013. Undang-undang ini mengatur penataan ulang sistem pendidikan dasar menjadi program pendidikan wajib 12 tahun yang mencakup taman kanak-kanak, enam tahun sekolah dasar, empat tahun sekolah menengah pertama (junior high school), dan dua tahun sekolah menengah atas (senior high school).

Implementasi program dimulai secara bertahap. Kelas 11 pertama kali dibuka pada tahun ajaran 2016–2017, dan angkatan pertama lulusan Kelas 12 menamatkan pendidikan pada tahun 2018. Sejak saat itu, program K-12 telah menghasilkan jutaan lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi atau memasuki dunia kerja.

"Tidak ada pengumuman resmi atau surat edaran dari DepEd yang menyatakan Kelas 11 dan 12 akan dihapus mulai tahun ajaran berikutnya. Program K-12 tetap berlaku karena diamanatkan oleh Enhanced Basic Education Act of 2013," demikian hasil penelusuran fakta yang dilakukan tim pemeriksa.

Bantahan Berulang dari DepEd

Ini bukan kali pertama isu penghapusan K-12 mencuat. Pada 14 Maret, DepEd juga telah membantah klaim serupa yang beredar di media sosial. Bantahan berulang ini menunjukkan bahwa narasi penghapusan K-12 terus dihidupkan kembali meski telah berkali-kali dipatahkan dengan fakta.

Pola penyebaran yang berulang ini mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk menciptakan keresahan di kalangan masyarakat. Hoaks seputar kebijakan pendidikan bukan sekadar informasi keliru biasa; ia berpotensi memengaruhi keputusan keluarga dalam merencanakan pendidikan anak, termasuk keputusan untuk menyekolahkan anak di tingkat menengah atas.

Dampak Hoaks dan Langkah Verifikasi

Meski jumlah interaksi unggahan tersebut tergolong kecil dibandingkan konten viral lainnya, dampaknya tetap berbahaya. Masyarakat awam yang kesulitan membedakan informasi resmi dan palsu bisa menjadi korban. Berikut ringkasan data interaksi unggahan hoaks tersebut:

• 139 reaksi dari pengguna Facebook
• 35 komentar yang sebagian besar mempertanyakan kebenaran klaim
• 234 pembagian ulang yang memperluas jangkauan hoaks
• Grafis menggunakan logo resmi DepEd untuk membangun kredibilitas palsu

DepEd mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial. Seluruh informasi resmi dapat diakses melalui situs deped.gov.ph dan kanal media sosial resmi DepEd. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan fact-checking dari media kredibel untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya.

Beberapa langkah verifikasi yang dapat dilakukan masyarakat:

• Periksa situs resmi lembaga terkait sebelum mempercayai informasi
• Perhatikan tanggal publikasi dan sumber asli berita
• Waspada terhadap akun tidak terverifikasi meskipun memakai logo resmi
• Bandingkan dengan pemberitaan media kredibel dan layanan fact-checking
• Jangan membagikan informasi sebelum dipastikan kebenarannya

Kesimpulan

Klaim tentang penghapusan Kelas 11 dan 12 mulai Juni 2027 adalah informasi palsu (hoaks). DepEd tidak pernah mengeluarkan pengumuman tersebut, dan program K-12 tetap berjalan sesuai mandat undang-undang. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh unggahan yang memanfaatkan identitas lembaga resmi demi kepentingan menyesatkan publik.

Literasi digital menjadi kunci utama dalam menghadapi arus informasi yang semakin deras. Dengan kebiasaan verifikasi sebelum berbagi, masyarakat dapat memutus mata rantai penyebaran hoaks dan melindungi orang-orang di sekitarnya dari informasi yang menyesatkan.