DEN HAAG — Mantan Presiden Kosovo Hashim Thaci Divonis Bersalah Kejahatan Perang

Sebuah babak sejarah hukum internasional baru saja terukir di Pengadilan Khusus Kosovo (Kosovo Specialist Chambers) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Hakim menyatakan mantan Pemimpin Tentara Pembebasan Kosovo (KLA) sekaligus mantan Presiden Kosovo, Hashim Thaci, terbukti bersalah atas serangkaian kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama konflik bersenjata pada akhir 1990-an.

Pria berusia 58 tahun yang pernah dipuja sebagai pahlawan pembebasan oleh etnis Albania tersebut, kini resmi menyandang status sebagai terpidana kejahatan perang. Putusan majelis hakim ini menandai akhir dari proses hukum panjang yang membayangi manuver politik Thaci sejak ia mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tahun 2020 lalu.

Dosa Warisan Konflik KLA dan Dakwaan Pembunuhan

Dalam amar putusannya, majelis hakim memaparkan fakta-fakta hukum yang mengerikan terkait tindak kekerasan sistematis yang dilakukan oleh milisi KLA di bawah kepemimpinan Thaci. Putusan tersebut menegaskan bahwa Thaci bertanggung jawab secara hukum atas pembunuhan sedikitnya 96 lawan politik serta warga yang dicurigai sebagai kolaborator pemerintah Serbia.

Selain dakwaan pembunuhan eksekusional, Thaci dan tiga mantan pimpinan KLA lainnya juga dinyatakan bersalah atas tuduhan penahanan secara melawan hukum, penghilangan orang secara paksa, serta penyiksaan berat terhadap ratusan warga sipil dan tahanan perang selama periode konflik tahun 1998 hingga 1999.

Argumen Pembelaan dan Hirarki Militer yang Runtuh

Sepanjang persidangan, tim kuasa hukum Thaci bersikeras membantah seluruh tuduhan yang diarahkan kepada klien mereka. Pembela menyoroti struktur KLA yang diklaim sangat terdesentralisasi dan tidak memiliki rantai komando militer yang ketat seperti militer konvensional pada umumnya.

"KLA pada saat itu adalah gerakan gerilya yang terpecah-pecah tanpa hirarki komando yang efektif. Klien kami tidak memiliki kontrol langsung atas tindakan para pejuang di lapangan," ujar salah satu pengacara senior pembela dalam persidangan sebelumnya.

Namun, majelis hakim menolak argumen tersebut. Pengadilan menilai bahwa sebagai salah satu pendiri dan tokoh jajaran atas KLA, Thaci memiliki tanggung jawab komando serta pengaruh signifikan atas tindakan bawahan yang melakukan aksi teror dan pembersihan terhadap elemen-elemen yang dianggap mengancam gerakan separatis mereka.

Peran Intervensi NATO dan Implikasi Geopolitik

Konflik Kosovo pada 1998-1999 tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik global. Kampanye militer KLA kala itu mendapat dorongan penentu setelah NATO melakukan serangan udara berskala besar terhadap militer Serbia di bawah rezim Slobodan Milosevic. Intervensi yang diklaim pihak Barat sebagai intervensi kemanusiaan tersebut memaksa pasukan Serbia mundur dan membuka jalan bagi KLA untuk menguasai wilayah tersebut.

Pasca-konflik, Kosovo secara sepihak memproklamasikan kemerdekaannya dari Serbia pada tahun 2008, di mana Thaci kemudian terpilih sebagai Perdana Menteri dan kemudian menjadi Presiden. Hingga hari ini, Belgrade tetap menolak mengakui kedaulatan Kosovo dan memandang pengakuan Barat terhadap wilayah pecahannya itu sebagai pelanggaran hukum internasional.

Vonis terhadap Thaci menghadirkan dilema moral dan politik yang mendalam bagi Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya. Di satu sisi, dukungan Barat pernah memposisikan KLA sebagai pejuang kebebasan; di sisi lain, pengadilan yang didukung internasional kini membuktikan bahwa kepemimpinan gerakan tersebut melakukan aksi kejahatan perang yang brutal.

Bayang-Bayang Pembelahan Narasi di Pristina dan Belgrade

Di kota Pristina, ibu kota Kosovo, vonis ini disambut dengan duka dan kemarahan oleh mayoritas etnis Albania yang masih menganggap Thaci sebagai pahlawan nasional. Sebaliknya, di Belgrade, keputusan pengadilan dianggap sebagai bentuk keadilan belated bagi korban-korban etnis Serbia dan warga Albania moderat yang tewas di tangan KLA.

Putusan bersejarah ini menegaskan pesan kuat dari lembaga peradilan internasional: bahwasanya narasi perjuangan kemerdekaan tidak dapat dijadikan tameng hukum untuk meloloskan aksi kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia berat dari jeratan keadilan.