Daniel Johan Minta Karhutla Kalimantan Ditetapkan Bencana Nasional

Tekanan politik agar negara mengambil langkah luar biasa dalam menangani kebakaran hutan dan lahan kembali meningkat seiring meluasnya titik api di Kalimantan. Di tengah kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah, muncul desakan dari ruang parlemen agar pemerintah pusat memberikan pengakuan resmi bahwa keadaan yang terjadi telah melampaui kemampuan penanganan daerah.

Seruan dari Gedung Parlemen

Daniel Johan, anggota DPR RI yang kerap menyuarakan persoalan lingkungan, mengusulkan agar kebakaran hutan di Kalimantan dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional. Menurutnya, penetapan itu bukan sekadar perubahan status administratif, melainkan pintu masuk bagi mobilisasi anggaran, personel, dan peralatan secara lebih besar dari pemerintah pusat.

Ia menilai dampak yang dialami masyarakat Kalimantan saat ini sudah berada pada tingkat yang serius. Mulai dari gangguan kesehatan akibat menghirup asap dalam waktu lama, terganggunya proses belajar-mengajar, sampai melambatnya kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Kondisi tersebut, lanjutnya, tidak bisa lagi ditangani dengan pola respons yang bersifat lokal dan temporer.

Mengapa Status Bencana Nasional Penting

Status bencana nasional tidak diberikan secara sembarangan. Penetapannya melewati mekanisme yang melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait. Ketika sebuah peristiwa resmi berstatus bencana nasional, negara memiliki kewajiban yang lebih besar untuk menanggulangi dampaknya, termasuk dari sisi pembiayaan, logistik, hingga pengiriman bantuan kemanusiaan.

Di samping itu, status tersebut juga membuka ruang bagi keterlibatan TNI dan Polri secara lebih luas dalam operasi pemadaman, serta percepatan proses pemulihan pascakebakaran. Bagi daerah yang sumber daya anggarannya terbatas, kehadiran pemerintah pusat dalam skala penuh menjadi harapan agar penanganan tidak berjalan setengah-setengah.

Dalam konteks Kalimantan, karhutla bukanlah persoalan baru. Setiap musim kemarau, sejumlah wilayah rutin dilanda kebakaran yang dipicu beragam faktor, dari praktik pembukaan lahan hingga lapisan gambut yang mudah terbakar saat kekeringan berkepanjangan. Namun beberapa tahun terakhir, intensitas dan luas areal yang terbakar dinilai terus meningkat sehingga menuntut respons yang lebih serius.

Dampak Luas bagi Kehidupan

Pemantauan satelit dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan jumlah titik panas yang tergolong tinggi di sejumlah provinsi Kalimantan. Indeks standar pencemaran udara di beberapa kota bahkan sempat menyentuh level tidak sehat hingga berbahaya, membuat warga terpaksa mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker dalam keseharian mereka.

Kabut asap akibat kebakaran hutan membawa konsekuensi yang menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan. Di bidang kesehatan, rumah sakit dan puskesmas di sejumlah kota melaporkan peningkatan pasien dengan keluhan infeksi saluran pernapasan akut. Kelompok yang paling rentan adalah anak-anak, lansia, serta mereka yang memiliki penyakit bawaan.

Dunia pendidikan juga ikut terdampak. Banyak sekolah terpaksa meliburkan siswa atau memangkas jam belajar demi melindungi kesehatan anak-anak. Sementara itu, sektor ekonomi mengalami perlambatan karena aktivitas di luar ruangan dibatasi, jadwal penerbangan terganggu oleh jarak pandang yang rendah, dan produktivitas pekerja menurun.

Dari sisi lingkungan, kebakaran yang melanda lahan gambut menyisakan persoalan yang jauh lebih rumit. Asap dari gambut cenderung lebih pekat dan bertahan lebih lama, sementara ekosistem yang rusak membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Kerugian ekologis ini pada akhirnya ikut dirasakan oleh masyarakat yang menggantungkan hidup pada alam sekitar.

Harapan akan Respons yang Lebih Tegas

Desakan yang disampaikan Daniel Johan mencerminkan kegelisahan yang lebih luas di tengah masyarakat Kalimantan. Banyak pihak berharap pemerintah tidak hanya menangani kebakaran setelah terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan sepanjang tahun. Penegakan hukum bagi pelaku pembakaran, perbaikan tata kelola lahan gambut, serta penguatan sistem peringatan dini menjadi beberapa hal yang kerap disorot.

Di sisi lain, keterlibatan aktif masyarakat dan dunia usaha juga dinilai penting. Kesadaran untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta komitmen perusahaan terhadap praktik pengelolaan lahan tanpa bakar, menjadi kunci agar persoalan serupa tidak berulang setiap tahun.

Keputusan akhir mengenai status bencana nasional kini berada di tangan pemerintah. Apa pun hasilnya, para pengamat menilai momentum ini bisa menjadi titik tolak bagi perbaikan sistem penanggulangan karhutla di Indonesia secara menyeluruh, bukan hanya di Kalimantan.