CIANJUR — Dedi Mulyadi Desak Pembatasan Perkebunan dan Pendakian Gunung Gede

PATOKAN.COM — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan peringatan keras terkait kian maraknya aktivitas alih fungsi lahan dan ekspansi perkebunan di kawasan lereng Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), Kabupaten Cianjur. Pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) tersebut meminta Pemerintah Kabupaten Cianjur bersama Balai Besar TNGGP untuk segera mengambil tindakan tegas berupa penataan ulang kawasan pertanian guna mencegah potensi bencana alam yang mengintai kawasan pemukiman di bawahnya.

Kekhawatiran tersebut disampaikan langsung oleh Dedi Mulyadi saat menggelar kunjungan kerja sekaligus menyerahkan penghargaan kepada jajaran relawan dan masyarakat yang berdedikasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) TNGGP. Acara apresiasi tersebut berlangsung di kawasan Wisata Alam Pangsalatan, Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur.

Ancaman Bencana Banjir dan Kerusakan Ekosistem Lereng

Dalam dialog terbuka bersama para relawan dan warga setempat, Dedi Mulyadi menyoroti secara khusus maraknya alih fungsi lahan hutan menjadi area perkebunan sayur dan komoditas hortikultura di lereng-lereng curam kawasan konservasi. Menurutnya, pemanfaatan lahan secara tidak terkendali di zona berlereng terjal dapat merusak daya serap air tanah, sehingga berisiko tinggi memicu bencana banjir air bah dan tanah longsor yang mengancam wilayah Cipanas serta daerah sekitarnya.

"Aktivitas perkebunan di lereng kawasan TNGGP ini harus diperhatikan. Petani jangan berkebun di area lereng karena dapat berdampak pada risiko banjir di wilayah Cipanas, Cianjur, dan sekitarnya," tegas Dedi Mulyadi di hadapan para warga dan relawan.

Dedi mengimbau para petani untuk menghentikan pembukaan lahan baru di zona resapan air dan mengalihkan aktivitas pertanian ke area yang secara topografi lebih aman. Alih fungsi lahan terjal tanpa vegetasi berakar kuat dinilai sangat berbahaya bagi keselamatan ribuan warga yang tinggal di kawasan hilir.

Pembenahan Infrastruktur Pendakian dan Pembatasan Komersialisasi

Selain persoalan alih fungsi lahan pertanian, perhatian Gubernur Jawa Barat ini juga tertuju pada sektor pariwisata pendakian di Gunung Gede Pangrango. Dedi mendorong Pemkab Cianjur dan pihak pengelola Balai Besar TNGGP untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap daya dukung lingkungan kawasan konservasi dari serbuan wisatawan dan kegiatan komersial.

Dedi menegaskan bahwa aspek keselamatan, kenyamanan, serta kelestarian alam harus menjadi prioritas utama ketimbang sekadar mengejar target komersialisasi. Oleh karena itu, perbaikan fasilitas penunjang di sepanjang jalur pendakian menjadi kebutuhan yang mendesak.

"Pemkab Cianjur dan pihak TNGGP perlu memperbaiki sarana prasarana jalur pendakian, mulai dari akses jalan, jembatan, hingga fasilitas toilet bagi pengunjung," ujar Dedi menekankan pentingnya kebersihan dan kenyamanan sarana umum.

Ia juga menyerukan pentingnya pengetatan kuota pendakian bulanan dan harian. Langkah pembatasan ini dinilai krusial agar jalur pendakian memiliki waktu untuk memulihkan diri secara alami (ecological recovery) dan tidak mengalami pemadatan tanah ekstrem akibat kelebihan kapasitas (overcapacity) pengunjung.

Langkah Strategis Pemulihan Ekosistem Pasca-Karhutla

Sebagai langkah konkret memulihkan kerusakan lingkungan akibat peristiwa karhutla yang sempat melanda kawasan Gunung Gede, Dedi Mulyadi menginstruksikan pemangku kepentingan untuk menggelar aksi penanaman pohon secara masif dan berkelanjutan. Gerakan reboisasi ini diharapkannya tidak hanya berfokus pada zona inti konservasi, tetapi juga menjangkau wilayah penyangga luar seperti area sekitar Kawah Wadon.

Berikut adalah beberapa poin kunci langkah strategis penataan kawasan TNGGP yang didorong oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat:

• Penataan dan Moratorium Alih Fungsi Lahan: Menghentikan penanaman sayur di lereng curam serta mengembalikan fungsi vegetasi hutan lindung untuk mencegah erosi dan banjir bandang.
• Perbaikan Sarana Jalur Pendakian: Melakukan renovasi menyeluruh terhadap akses jalan, perbaikan jembatan penyeberangan, serta penyediaan fasilitas sanitasi dan toilet yang memadai bagi pendaki.
• Pembatasan Kuota Pendaki: Menerapkan kontrol ketat terhadap jumlah kuota pendaftaran pendakian harian guna menjaga daya dukung dan kelestarian ekosistem gunung.
• Reboisasi Masif Wilayah Terdampak: Menggelar penanaman bibit pohon endemik secara meluas di area terdampak bencana kebakaran, termasuk kawasan penyangga seperti Kawah Wadon.
• Sinergi Pengawasan Antar-Lembaga: Meningkatkan kolaborasi antara Balai Besar TNGGP, Pemkab Cianjur, serta kelompok relawan lokal dalam memantau kelestarian hutan.

Langkah-langkah penataan ini diharapkan mampu memulihkan fungsi ekologis kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sebagai pilar penyeimbang iklim mikro serta penyedia pasokan air bersih vital bagi wilayah Jawa Barat dan sekitarnya.