China Gencar Ajak Indonesia Masuk Organisasi AI Global Baru

Jakarta kembali menjadi panggung diplomasi teknologi dunia. Dalam dialog tingkat tinggi yang digelar di ibu kota, pemerintah China menyampaikan permintaan resmi agar Indonesia mendukung WAICO, organisasi kerja sama kecerdasan buatan yang digagas Beijing. Pesan itu bukan sekadar basa-basi protokoler. Di tengah ketatnya perebutan kendali teknologi masa depan antara Washington dan Beijing, dukungan Jakarta dinilai sebagai kunci legitimasi bagi ambisi China membangun tatanan AI yang berpusat di Asia.

WAICO, singkatan dari World Artificial Intelligence Cooperation Organization, pertama kali diumumkan pada forum AI dunia di Shanghai. Organisasi ini dirancang sebagai wadah negara-negara untuk menyusun standar bersama, berbagi pengetahuan, dan memperluas akses teknologi AI, khususnya bagi negara berkembang. China menempatkan markas besar organisasi itu di Shanghai dan membuka pintu bagi negara-negara Asia, Afrika, hingga Timur Tengah. Bagi Beijing, semakin banyak negara yang bergabung, semakin kuat klaim bahwa WAICO benar-benar multilateral, bukan kendaraan kepentingan satu negara.

Dorongan tersebut lahir dari lanskap tata kelola AI global yang mulai terbelah. Amerika Serikat mengandalkan pendekatan yang dipimpin swasta, lengkap dengan pembatasan ekspor chip canggih untuk memperlambat kemajuan China. Sebaliknya, Beijing menawarkan model yang dipimpin negara melalui inisiatif tata kelola AI global, dengan janji teknologi yang lebih terjangkau bagi negara berkembang. Kedua pendekatan kini bersaing merebut hati negara-negara seperti Indonesia, yang posisinya di kawasan Asia Tenggara dianggap sangat strategis.

Tawaran di Balik Undangan

Para pihak yang mengikuti dialog di Jakarta menjelaskan bahwa undangan itu dibungkus sejumlah tawaran konkret. Mulai dari pelatihan sumber daya manusia, akses terhadap model AI terbuka, hingga kerja sama infrastruktur komputasi dan pendanaan riset bersama. China juga menekankan prinsip bahwa tata kelola AI tidak boleh dikuasai segelintir negara maju. Narasi ini sengaja ditujukan kepada negara-negara global selatan yang selama ini merasa hanya menjadi pengguna teknologi tanpa suara dalam penentuan aturan main.

Bagi Indonesia, tawaran semacam itu menyentuh kebutuhan nyata. Negara ini masih bergulat dengan keterbatasan pusat data, mahalnya chip komputasi, serta kelangkaan talenta AI. Pemerintah sendiri tengah menyempurnakan peta jalan nasional kecerdasan buatan yang dimaksudkan menjadi fondasi transformasi digital hingga dua dekade ke depan. Kemitraan dengan pemain global, baik dari Timur maupun Barat, dinilai mampu mempercepat pencapaian target tersebut, selama kepentingan nasional tetap terjaga.

Posisi Bebas Aktif Diuji

Persoalannya, langkah Jakarta tidak bergerak dalam ruang kosong. Pemerintahan Prabowo Subianto menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan aksen pragmatis: membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi. Raksasa teknologi Amerika Serikat seperti Microsoft, Nvidia, dan Amazon telah menjanjikan investasi bernilai miliaran dolar untuk membangun infrastruktur cloud serta program pelatihan AI di Tanah Air. Pada saat yang sama, China tetap menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan yang jauh melampaui negara lain mana pun.

Dalam dialog tersebut, pihak China tampak memahami keraguan itu. Alih-alih meminta Indonesia memilih kubu, Beijing menegaskan bahwa WAICO justru dapat menjadi ruang bagi negara-negara yang tidak ingin terjebak rivalitas AS-China. Argumennya, keanggotaan dalam organisasi kerja sama teknis tidak serta-merta berarti aliansi politik. Indonesia, dengan tradisi diplomasi mediasi yang panjang, diposisikan sebagai aktor yang mampu menjembatani kepentingan negara maju dan negara berkembang sekaligus.

Pengamat menilai perhitungan itu tidak sepenuhnya keliru, tetapi menyisakan catatan penting. Keanggotaan dalam organisasi yang dipimpin China tetap akan dibaca Washington sebagai sinyal kecenderungan tertentu. Persoalan keamanan data, kedaulatan algoritma, dan risiko ketergantungan pada satu pemasok teknologi juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Sejumlah pihak pun menganjurkan Jakarta merespons dengan pendekatan selektif: mengambil manfaat kerja sama teknis, sambil menahan diri dari komitmen yang mengikat secara geopolitik.

Yang Dipertaruhkan bagi Jakarta

Keputusan soal WAICO akan menjadi salah satu ujian awal diplomasi teknologi Indonesia di era persaingan AI yang kian memanas. Bergabung membuka akses terhadap sumber daya, standar, dan jejaring baru. Menolak berisiko membuat Jakarta terkesan berpihak pada satu kubu. Menunda pun bukan pilihan yang benar-benar netral, sebab aturan main AI global sedang ditulis saat ini, bukan menunggu esok hari.

Yang pasti, Jakarta tidak akan menjawab undangan itu terburu-buru. Konsultasi lintas kementerian, kajian risiko, dan koordinasi dengan mitra lain masih menjadi langkah pembuka. Namun satu hal sudah tergambar dari dialog di ibu kota: Indonesia ingin diperlakukan sebagai pemain yang setara, bukan sekadar arena pertarungan pengaruh dua raksasa teknologi dunia.