Bobby Nasution Dukung Penuh Prabowo Periksa Penyusup Program MBG

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan dukungan penuhnya terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemeriksaan ketat terhadap potensi penyusup dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini disampaikan Bobby di sela-sela kunjungan kerjanya di Medan, Senin (15/7/2026), menanggapi sorotan publik yang kian tajam terhadap integritas program andalan pemerintah tersebut.

"Wajar sekali," ujar Bobby dengan nada tegas namun terukur. Respons singkat itu mencerminkan sikap lugas sang gubernur muda yang dikenal tak suka bertele-tele dalam urusan pengawasan anggaran publik. Menantu Presiden Joko Widodo ini menekankan bahwa program sebesar MBG — yang menyentuh jutaan anak sekolah di seluruh Indonesia — memerlukan sistem pengawasan berlapis yang tak memberi celah bagi pihak-pihak tak bertanggung jawab.

Konteks Kegelisahan Istana

Instruksi Presiden Prabowo untuk memeriksa "penyusup" dalam program MBG bukanlah isapan jempol. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah laporan dari lapangan mengindikasikan adanya kejanggalan dalam rantai distribusi bahan pangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) — unit pelaksana yang menjadi ujung tombak program ini di daerah-daerah. Sumber di lingkungan Badan Gizi Nasional menyebutkan bahwa setidaknya 12 persen dari total SPPG yang beroperasi di Sumatra bagian utara menunjukkan anomali dalam pelaporan stok bahan pangan.

Penyusup yang dimaksud bukan sekadar oknum pencuri bahan makanan. Istilah ini merujuk pada jaringan yang lebih terorganisir — mulai dari pemasok fiktif, kartel tender lokal, hingga spekulan yang mempermainkan harga komoditas di tingkat distributor. Presiden Prabowo, yang sejak awal menempatkan MBG sebagai program prioritas nasional dengan alokasi anggaran mencapai Rp 171 triliun pada APBN 2026, tak ingin program ini menjadi bancakan elit lokal.

"Kita tidak boleh membiarkan niat baik pemerintah untuk memberi makan anak-anak sekolah justru menjadi lahan basah bagi spekulan dan pemburu rente. Perintah Presiden untuk memeriksa penyusup adalah langkah preventif yang sangat masuk akal," tegas Bobby Nasution saat ditanya lebih lanjut oleh awak media.

Peran Strategis Gubernur dalam Pengawasan MBG

Sebagai Gubernur Sumatera Utara — provinsi dengan jumlah penerima manfaat MBG terbesar ketiga di luar Jawa — Bobby Nasution memegang peranan kunci dalam memastikan program ini berjalan sesuai rel. Data Dinas Pendidikan Sumut mencatat, lebih dari 2,1 juta siswa SD dan SMP di 33 kabupaten/kota menjadi sasaran program MBG tahap kedua yang diluncurkan Maret lalu.

Bobby mengungkapkan telah membentuk tim pengawas independen di tingkat provinsi yang bertugas melakukan audit berkala terhadap seluruh SPPG. Tim ini terdiri dari unsur Inspektorat Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sumut, serta melibatkan akademisi dari Universitas Sumatera Utara untuk memastikan standar gizi terpenuhi.

"Pengawasan bukan hanya soal uang. Ini soal masa depan anak-anak kita. Kalau asupan gizi mereka terganggu karena ulah oknum, dampaknya jangka panjang — stunting, gangguan kognitif, hilangnya satu generasi produktif," papar Bobby dengan nada yang lebih serius.

Ancaman Riil di Lapangan

Fenomena penyusup dalam program bantuan pangan berskala besar sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Program-program serupa di masa lalu — seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) — kerap menghadapi masalah kebocoran di tingkat distribusi. Namun skala MBG yang masif dengan rantai pasok harian membuat potensi penyimpangan menjadi jauh lebih besar.

Beberapa modus yang terdeteksi antara lain:

• Penggelembungan harga bahan pokok oleh pemasok yang terafiliasi dengan pejabat daerah
• Substitusi bahan berkualitas tinggi dengan produk lebih murah tanpa sepengetahuan SPPG
• Pemotongan jatah per siswa secara sistematis dan menjual kelebihannya ke pasar gelap
• Pendirian SPPG fiktif yang hanya eksis di atas kertas untuk menyerap dana operasional

Dukungan Bobby terhadap instruksi Prabowo menunjukkan bahwa gubernur hasil Pilkada 2024 itu memahami betul peta kerawanan di daerahnya. Sumatera Utara, dengan kompleksitas geografis dan rantai logistik yang panjang — dari pesisir timur hingga dataran tinggi Tapanuli — menjadi medan yang rentan terhadap kebocoran distribusi.

Respon Publik dan Ekspektasi yang Menggunung

Di media sosial, pernyataan "wajar sekali" yang dilontarkan Bobby viral dalam hitungan jam. Netizen ramai membandingkan gaya komunikasi Bobby dengan gubernur-gubernur lain yang cenderung diplomatis. "Ngomong apa adanya, nggak muter-muter. Ini yang kita butuh dari pemimpin," tulis seorang warganet di X (Twitter) yang mendapatkan ribuan likes.

Namun pengamat kebijakan publik dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Riris Manurung, mengingatkan bahwa dukungan verbal semata tak cukup. "Publik menunggu bukti. Kalau ada penyusup yang tertangkap, proses secara hukum. Jangan hanya jadi isu politik musiman. MBG adalah program terbesar dalam sejarah Indonesia untuk intervensi gizi anak — kegagalannya akan menjadi preseden buruk yang sangat mahal," ujarnya dalam wawancara terpisah.

Langkah Konkret yang Mulai Berjalan

Pemprov Sumut, di bawah arahan Bobby, telah meluncurkan sistem pelaporan digital yang memungkinkan kepala sekolah dan komite orang tua melaporkan secara langsung jika terjadi ketidakberesan dalam pengiriman makanan. Sistem ini terkoneksi dengan dashboard pengawasan provinsi yang dipantau 24 jam. Dalam tiga pekan pertama implementasi, sistem telah menerima 147 laporan, 23 di antaranya terkonfirmasi sebagai indikasi penyimpangan dan kini dalam proses investigasi.

Selain itu, Bobby juga menggandeng Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memberikan pendampingan hukum terhadap SPPG-SPPG yang berpotensi menjadi korban permainan harga oleh pemasok. "Kita jemput bola. Jangan nunggu masalah meledak dulu baru kita bereaksi," tegasnya.

Dukungan Bobby terhadap instruksi Presiden Prabowo ini juga dibaca sebagai sinyal bahwa pemerintah daerah tidak akan menjadi sleeping partner dalam program nasional sebesar MBG. Dengan total 8.400 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia per Juli 2026, pengawasan dari level provinsi menjadi lapisan kritis kedua setelah pengawasan internal Badan Gizi Nasional.

Di akhir keterangannya, Bobby kembali menekankan satu hal yang menurutnya paling fundamental: "Anak-anak kita tidak bisa menunggu. Setiap hari yang terbuang karena makanan tak sampai atau kualitasnya di bawah standar, adalah hari yang kita curi dari masa depan mereka. Jadi ya, wajar sekali Presiden minta periksa penyusup. Dan kita di daerah harus lebih galak lagi."