Bima Arya: Sinergi Daerah Kunci Kendalikan Inflasi dan Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8%

Stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan kembali menjadi sorotan utama dalam kebijakan nasional, terutama saat bangsa ini menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyampaikan bahwa kerja sama yang erat antarpemerintah daerah bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan strategis untuk menjinakkan gejolak inflasi sekaligus mengamankan fondasi ketahanan pangan.

Memahami Kembali Bahaya Inflasi yang Tidak Terkendali

Lonjakan harga yang terjadi secara tiba-tiba dan berkelanjutan selalu membawa dampak berganda. Daya beli rumah tangga melemah, biaya produksi industri melambung, dan jurang ketimpangan sosial pun berpotensi melebar. Ketika inflasi tidak direspons dengan kebijakan yang tepat, kelompok rentan—seperti buruh harian, petani kecil, dan masyarakat berpenghasilan rendah—menjadi pihak yang paling terpukul. Bima Arya menekankan bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan instrumen moneter dari pusat; justru peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial karena mereka bersentuhan langsung dengan dinamika pasar lokal dan rantai pasok pangan sehari-hari.

Pemerintah Daerah sebagai Ujung Tombak Stabilitas Harga

Setiap daerah memiliki karakteristik inflasi yang unik. Ada wilayah yang rentan terhadap gejolak harga beras akibat distribusi yang tersendat, sementara daerah lain lebih sering menghadapi kenaikan harga komoditas hortikultura atau daging. Oleh karena itu, kepala daerah dan jajarannya harus mampu membaca peta kerawanan masing-masing. Pemantauan harga secara rutin, operasi pasar yang terukur, serta perbaikan infrastruktur logistik menjadi langkah-langkah taktis yang wajib dijalankan. Bima Arya mengingatkan bahwa tanpa keterlibatan aktif dari tingkat kabupaten dan kota, program pengendalian inflasi nasional akan kehilangan separuh kekuatannya.

Membangun Sinergi Antarwilayah demi Pasokan yang Lancar

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan disparitas produksi pangan yang cukup tajam. Sentra produksi beras di Jawa, jagung di Sulawesi, serta bawang dan cabai di Sumatra harus terhubung secara efisien ke wilayah konsumen. Sayangnya, fragmentasi kebijakan antardaerah kerap menimbulkan hambatan. Ada kalanya surplus di satu provinsi tidak serta-merta menyelamatkan defisit di provinsi lain karena lemahnya koordinasi. Bima Arya mendorong agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota membangun mekanisme komunikasi yang permanen dan terstruktur, termasuk pemanfaatan platform digital untuk mempertemukan pasokan dan permintaan secara real time. Dengan demikian, disparitas harga geografis dapat dipangkas, dan inflasi yang bersumber dari kendala distribusi dapat diredam.

Ketahanan Pangan sebagai Fondasi yang Tidak Boleh Diabaikan

Pengendalian inflasi tidak akan pernah lepas dari sektor pangan, karena bobot komponen makanan dalam keranjang indeks harga konsumen (IHK) sangat besar. Bima Arya secara khusus menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan pangan dari hulu ke hilir. Di sisi hulu, dukungan terhadap petani harus ditingkatkan, mulai dari akses terhadap benih unggul, pupuk tepat waktu, hingga pendampingan teknologi budi daya. Di sisi hilir, perlu dibangun sistem penyimpanan dan pengolahan yang memadai agar panen raya tidak berujung pada anjloknya harga di tingkat produsen sekaligus mencegah kelangkaan di musim paceklik. Pendekatan ini diyakini mampu menjaga keseimbangan harga sepanjang tahun, mengurangi ketergantungan pada impor, dan pada akhirnya menciptakan stabilitas yang lebih kokoh.

Kolaborasi Multi-Pihak untuk Hasil yang Lebih Optimal

Sinergi pengendalian inflasi bukan hanya urusan antarinstansi pemerintah, tetapi juga wajib merangkul dunia usaha, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), asosiasi pedagang, hingga kelompok tani. Bima Arya mencontohkan bahwa BUMD pangan dapat diperankan sebagai penyeimbang pasar, membeli komoditas petani saat panen raya dan melepasnya kembali ketika harga mulai merangkak naik. Sementara itu, Bulog dan dinas terkait harus memastikan cadangan pangan daerah selalu dalam kondisi aman. Kerja sama dengan sektor swasta juga dapat dioptimalkan lewat program kemitraan rantai dingin atau pembangunan gudang bersama di titik-titik strategis. Semakin banyak pemangku kepentingan yang terlibat, semakin besar pula kapasitas daerah dalam meredam guncangan harga.

Stabilitas Harga sebagai Syarat Mutlak Pertumbuhan 8 Persen

Target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen merupakan ambisi besar yang menuntut seluruh mesin perekonomian bekerja pada efisiensi maksimum. Inflasi yang tinggi dan liar akan menjadi musuh utama karena menciptakan ketidakpastian, menekan investasi, dan mengurangi konsumsi rumah tangga—penggerak utama Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Bima Arya menggambarkan bahwa stabilitas harga adalah prasyarat fundamental: ketika masyarakat merasa yakin bahwa biaya hidup tidak akan secara tiba-tiba melambung, mereka akan cenderung membelanjakan pendapatannya secara konsisten. Dunia usaha pun akan lebih berani melakukan ekspansi karena bisa menghitung proyeksi biaya dengan lebih akurat. Dengan demikian, pengendalian inflasi yang kredibel turut menyumbang langsung pada iklim investasi yang sehat dan daya saing nasional.

Menerjemahkan Arahan ke Dalam Aksi Konkret di Lapangan

Instruksi untuk memperkuat sinergi daerah harus segera diterjemahkan ke dalam program yang terukur. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah menyusun peta jalan pengendalian inflasi berbasis data riil di setiap wilayah. Selanjutnya, forum koordinasi seperti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu diperkuat bukan sekadar sebagai ajang seremonial, melainkan wadah pengambilan keputusan cepat ketika indikator harga mulai menunjukkan gelagat tidak normal. Bima Arya juga mendorong agar daerah menerapkan sistem peringatan dini (early warning system) yang terhubung langsung dengan pusat, sehingga respons terhadap tekanan inflasi bisa dilakukan dalam hitungan jam, bukan hari. Di samping itu, insentif fiskal daerah dapat diarahkan untuk mendukung sektor pertanian dan logistik, sehingga struktur biaya produksi dan distribusi semakin ramping.

Menjaga Momentum, Mengamankan Masa Depan

Upaya mengendalikan inflasi dan memperkuat ketahanan pangan tidak boleh bersifat ad-hoc atau hanya muncul menjelang momen-momen tertentu seperti hari besar keagamaan. Kebijakan ini harus menjadi napas sehari-hari pemerintahan daerah, tertanam dalam setiap perencanaan anggaran, dan menjadi tolok ukur kinerja kepala daerah. Bima Arya optimistis bahwa jika seluruh elemen pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota mampu bergerak serentak dalam satu komando yang harmonis, maka target pertumbuhan ekonomi delapan persen bukanlah angan-angan semata. Sebaliknya, angka itu adalah buah logis dari sistem yang stabil, masyarakat yang tenang, dan perekonomian yang menggeliat tanpa digerogoti inflasi. Dengan soliditas antardaerah yang semakin matang, Indonesia dapat melangkah ke depan dengan fondasi ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.