Bima Arya: Kolaborasi Daerah Jadi Kunci Atasi Inflasi dan Ketahanan Pangan

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak seluruh pemerintah daerah untuk memperkokoh kolaborasi lintas sektor dalam rangka meredam tekanan inflasi dan mengamankan fondasi ketahanan pangan nasional. Ajakan ini disampaikan di tengah dinamika ekonomi global yang masih bergejolak dan potensi gangguan iklim yang dapat memicu lonjakan harga kebutuhan pokok di berbagai wilayah.

Mengurai Kompleksitas Inflasi Daerah

Dalam berbagai kesempatan, Bima Arya kerap menekankan bahwa inflasi bukan semata masalah angka statistik, melainkan cerminan dari daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut, tanpa koordinasi yang solid antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, upaya pengendalian harga kerap berjalan sendiri-sendiri sehingga kurang efektif. “Kita tidak bisa bekerja di sekat-sekat administrasi. Inflasi di satu daerah bisa langsung memengaruhi daerah lain, apalagi ketika menyangkut distribusi pangan. Maka sinergi adalah mutlak,” ujarnya di hadapan para kepala daerah dalam sebuah forum koordinasi pengendalian inflasi.

Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik inflasi yang berbeda. Ada daerah yang rentan terhadap gejolak harga pangan karena ketergantungan pasokan dari luar wilayah, sementara daerah lain menghadapi inflasi dari sisi transportasi dan energi. Karena itu, pendekatan seragam tidak akan mempan. Wamendagri mendorong agar pemerintah daerah saling berbagi data harga, stok komoditas, dan praktik terbaik secara real time. Dengan demikian, kebijakan intervensi pasar bisa lebih presisi dan tepat sasaran.

Menguatkan Barisan Ketahanan Pangan

Aspek ketahanan pangan menjadi sorotan utama dalam seruan Wamendagri. Ia menilai bahwa ketergantungan pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik masih menjadi kelemahan struktural yang harus segera dibenahi. “Daerah harus berani mengoptimalkan lahan tidur, memacu program pertanian perkotaan, dan memanfaatkan teknologi budi daya yang hemat air. Ketahanan pangan nasional hanya bisa tercapai jika setiap daerah mandiri secara pangan dan saling menopang,” tegasnya.

Bima Arya juga menyoroti pentingnya memperpendek rantai distribusi pangan. Selama ini, panjangnya mata rantai pasok dari petani ke konsumen menjadi salah satu biang keladi meroketnya harga. Pemerintah daerah, lanjutnya, perlu menggagas kerja sama antardaerah untuk mempertemukan sentra produksi dengan daerah konsumen secara langsung. Pemanfaatan sistem informasi logistik dan pembangunan infrastruktur penyimpanan seperti cold storage menjadi krusial agar surplus panen di satu wilayah tidak terbuang, sementara wilayah lain kekurangan pasokan.

Pilar Penopang Pertumbuhan Ekonomi Delapan Persen

Di balik upaya pengendalian inflasi dan pemantapan ketahanan pangan, terdapat target ekonomi yang ambisius: pertumbuhan delapan persen. Bima Arya menggarisbawahi bahwa stabilitas harga merupakan prasyarat mutlak untuk menopang laju ekonomi yang tinggi. “Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga, iklim investasi membaik, dan dunia usaha dapat merencanakan ekspansi dengan lebih pasti. Semua itu menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang kita cita-citakan,” paparnya.

Ia menambahkan, pencapaian angka pertumbuhan tersebut membutuhkan peran aktif seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah daerah sebagai ujung tombak. Daerah yang mampu menjaga harga pangan tetap stabil akan menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Inflasi yang rendah dan stabil juga akan menjaga suku bunga tetap kompetitif, sehingga akses permodalan bagi pelaku usaha di daerah menjadi lebih terbuka.

Strategi Konkret dan Komitmen Berkelanjutan

Untuk mewujudkan sinergi yang efektif, Wamendagri mendorong dibentuknya desk pengendalian inflasi daerah yang terintegrasi secara vertikal dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan secara horizontal dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari wilayah tetangga. Desk ini akan bertugas melakukan pemantauan harga harian, mengidentifikasi gejolak sedini mungkin, dan merekomendasikan operasi pasar murah atau penyaluran cadangan pangan secara cepat.

Tak hanya itu, Bima Arya juga meminta agar setiap pemda memiliki peta jalan ketahanan pangan yang terukur, lengkap dengan target produksi komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang merah, dan daging ayam. Ia meyakini, dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang erat, daerah mampu menjadi benteng kokoh yang menjaga denyut nadi ekonomi nasional tetap sehat.

“Kita tidak boleh lengah. Tantangan ke depan akan semakin kompleks, mulai dari krisis iklim hingga disrupsi rantai pasok global. Namun, jika seluruh elemen pemerintahan, dari pusat hingga desa, bergandengan tangan, saya optimistis Indonesia tak hanya mampu mengendalikan inflasi dan menyejahterakan petani, tetapi juga mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Bima Arya.