Betrand Peto Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Kasus Kekerasan Seksual

Dunia hiburan Tanah Air kembali diguncang oleh kabar hukum yang mengejutkan publik. Penyanyi muda Betrand Peto secara resmi dilaporkan ke institusi Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual dan pelecehan fisik. Laporan polisi tersebut resmi dilayangkan oleh korban yang berinisial ANW pada Sabtu, 12 September 2026, setelah melalui proses pengumpulan bukti awal dan pendampingan hukum.

Langkah hukum yang diambil oleh pihak korban ini menjadi sorotan tajam publik mengingat status terlapor sebagai salah satu publik figur ternama di industri musik Indonesia. Penanganan kasus ini dipastikan akan berjalan di bawah pengawasan ketat aparat penegak hukum guna memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi korban yang mengalami kecemasan mendalam atas trauma yang dialaminya.

Konferensi Pers dan Jeratan Dua Pasal Berlapis

Dalam kesempatan konferensi pers yang digelar di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, kuasa hukum korban, Nathaniel Hutagaol, menyampaikan rincian teknis terkait penyerahan laporan resmi tersebut ke polda. Pihak kuasa hukum menegaskan bahwa terlapor yang berinisial BP tersebut dilaporkan atas dugaan tindak kejahatan kekerasan seksual dengan sangkaan pasal berlapis.

“Pada tanggal 12 September, sudah dibuat laporan polisi terhadap BP di Polda Metro Jaya. Terlapor adalah berinisial BP atas dugaan tindak pidana kekerasan atau pelecehan seksual dengan pasal yang kami sangkakan: Pasal 473 KUHP dan Pasal 6 UU TPKS,” tegas Nathaniel Hutagaol di hadapan awak media.

Penerapan dua pasal ini menunjukkan keseriusan pihak pelapor dalam menuntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dituduhkan. Penggunaan regulasi terbaru juga memperlihatkan komitmen tim hukum dalam memanfaatkan instrumen perundang-undangan yang berfokus pada hak-hak serta perlindungan korban kejahatan seksual.

Analisis Yuridis Instrumen Hukum yang Disangkakan

Penyusunan sangkaan pasal terhadap terlapor mencakup dua regulasi penting dalam hukum pidana Indonesia. Penggabungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi landasan utama proses hukum ini.

Regulasi Hukum	Kategori Kejahatan	Fokus Substansi Hukum
Pasal 473 KUHP (UU No. 1/2023)	Tindak Pidana Terhadap Tubuh	Mengatur dugaan ruda paksa atau perkosaan, merestrukturisasi klasifikasi tindak pidana dari kejahatan kesusilaan menjadi kejahatan terhadap integritas fisik tubuh.
Pasal 6 UU TPKS (UU No. 12/2022)	Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Mengatur secara rinci perbuatan pelecehan seksual fisik, jenis-jenis sanksi pidana, serta jaminan perlindungan dan pemulihan hak korban.

Penerapan Pasal 473 KUHP Baru menandai perubahan konseptual mendasar dalam hukum pidana nasional, di mana kejahatan perkosaan tidak lagi dipandang sekadar perbuatan melanggar moralitas atau norma kesusilaan, melainkan sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap keutuhan fisik dan martabat tubuh manusia. Sementara itu, kehadiran Pasal 6 UU TPKS memberikan kepastian hukum yang spesifik bagi perbuatan pelecehan seksual fisik yang sering kali menempatkan korban dalam posisi rentan.

Prosedur Penyidikan dan Pelindungan Korban

Dengan diterimanya laporan polisi di Polda Metro Jaya, tim penyidik kepolisian dijadwalkan akan segera memulai tahapan klarifikasi dan penyidikan awal. Proses ini akan melibatkan sejumlah tahapan penting guna menguji keabsahan laporan yang disampaikan oleh korban ANW.

• Pemeriksaan Saksi dan Korban: Penyidik akan menggali keterangan kronologis secara mendalam dari pelapor ANW serta saksi-saksi pendukung.
• Pengumpulan Bukti Verifikatif: Pengumpulan alat bukti fisik, dokumen medis, atau bukti petunjuk pendukung lainnya untuk memperkuat sangkaan.
• Pendampingan Psikologis Korban: Pemberian jaminan perlindungan dan pendampingan mental bagi korban selama proses hukum berlangsung sesuai amanat UU TPKS.
• Pemanggilan Terlapor: Penyidik Polda Metro Jaya akan melayangkan surat pemanggilan resmi terhadap Betrand Peto untuk memberikan klarifikasi terkait tuduhan tersebut.

Masyarakat dan pengamat hukum mengimbau agar seluruh pihak tetap menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sembari mengawal penyidikan ini secara transparan. Keberanian korban berinisial ANW dalam menyuarakan dugaan kekerasan ini menjadi preseden penting bagi penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

Penyanyi Betrand Peto (BP) dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan kekerasan seksual terhadap korban ANW. Terlapor disangkakan Pasal 473 KUHP Baru dan Pasal 6 UU TPKS. Baca analisis hukum selengkapnya di Patokan.com.